Plt Bupati Asahan Tandatangani Komitmen Bersama Program pemberantasan Korupsi Terintegrasi

Teks Foto: Plt Bupati Asahan H Surya menandatangani Komitmen Bersama program pemberantasan korupsi terintegrasi pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. *hariancentral.com - Ali Akbar

Asahan – hariancentral.com: Plt Bupati Asahan H Surya BSc melakukan penandatanganan Komitmen Bersama program pemberantasan korupsi terintegrasi pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Sumatera Utara di hadapan Gubernur Sumatera Utara dan Ketua KPK RI dan dilanjutkan dengan penandatanganan MoU Plt Bupati Asahan dengan Kepala BPN Kisaran di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan Selasa (14/05/19).

Pada kegiatan ini bukan hanya Plt Bupati Asahan saja yang melakukan penandatanganan komitmen dan MoU ini tetapi seluruh Bupati serta Walikota yang berada di wilayah Sumatera Utara juga melakukan hal yang sama.

Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi selaku tuan rumah mengatakan pada pidato tertulisnya bahwa komitmen dan upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi menjadi prioritas pemerintah.

“Upaya pemberantasan korupsi tidak cukup dengan hanya penindasan secara hukum, tetapi memerlukan upaya komprehensif dan sungguh-sungguh, termasuk upaya pencegahan (strategi preventif), apalagi telah ditetapkan peraturan Presiden Nonor 54 Tahun 2018 tentang strategis nasional pencegahan korupsi (Stranas PK) yang dimaksud untuk mendorong upaya pencegahan korupsi yang lebih efektif dan efisien,” ujar Edi.

Edi juga mengatakan semenjak adanya pendamping tim pencegahan korupsi KPK RI sejak tahun 2016, beberapa perubahan yang telah diimplementasikan oleh Pemprovsu dan telah terintregasi antara lain, telah ditetapkannya sistem e-Planning dan e-Budgeting, manajemen ASN (telah dilaksanakan tunjangan kinerja melalui prilaku kerja dan sistem penilaian kinerja) dan Laporan LHKPN ASN Pemprovsu Tahun 2018 sebanyak 942 orang dan 100 persen.

“Disamping itu juga, masih terdapat hal yang harus menjadi perhatian, seperti, pengadaan barang dan jasa, kapabilitas penguatan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah), dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu,” ujar Edi.

Sementara Ketua KPK RI Agus Rahardjo mengatakan, Indonesia akan menjadi negara yang maju jika kita ingin merubah dan memperbaiki apa yang menjadi permasalahan dan marilah kita bekerjasama dalam memperbaiki sistem-sistem yang ada selama ini. *AA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here