Pemkab Asahan Sampaikan Laporan Keuangan Kepada BPK RI Perwakilan Sumut

Asahan – hariancentral.com: Laporan keuangan yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Asahan setiap tahunnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Sumatera Utara telah disampaikan oleh Wakil Bupati Asahan H Surya BSc yang didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan Taufik ZA Siregar SSos MSi, Asisten III, Khaidir Afrin SE, Inspektur, Zulkarnain Nasution SH, Kaban BPKAD, Ismat SH, Kepala Bappeda, Zainal Arifin Sinaga MH, Kadis Kominfo, Rahmat Hidayat Siregar SSos MSi.
Kedatangan rombongan Wakil Bupati Asahan mendapat sambutan yang hangat dari Ketua BPK RI Perwakilan Sumatera Utara Dra VM Ambar Wahyuni MMCA di kantornya, Senin (18/02/19).
eks Foto: Wakil Bupati Asahan H Surya BSc menyerahkan Laporan Keuangan Kepada BPK RI Perwakilan Sumut Dra VM Ambar Wahyuni, MMCA. *hariancentral.com – Ade Utari
Pada kesempatan ini Wakil Bupati Asahan menyampaikan laporan Pemerintah Kabupaten Asahan perihal laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo, neraca daerah, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan keuangan PDAM Tirta Silau Piasa dan laporan keuangan BLUD RSUD HAMS Kisaran masing-masing tahun 2018.
Surya juga berharap kepada BPK RI Perwakilan Sumatera Utara tidak henti-hentinya memberikan bimbingan dan arahan kepada Pemerintah Kabupaten Asahan tentang pengelolaan keuangan daerah.
Menanggapi perihal laporan yang disampikan oleh Wakil Bupati Asahan Ketua BPK RI Perwakilan Sumatera Utara mengatakan bahwa BPK berkomitmen akan menyelesaikan pemeriksaan keuangan pada tanggal 28 Maret 2019.
Ambar juga mengatakan kepada Pemerintah Kabupaten Asahan, jika nanti ada perlu perbaikan pengelolaan anggaran agar menyelesaikannya sesuai jadwal yang ditentukan.
Ketua BPK RI Perwakilan Sumatera Utara juga berharap agar Pemkab Asahan pro aktif dalam proses pemeriksaan yang dilakukan BPK.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 bahwa Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dapat dilakukan pemeriksaan. *AU

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here