Mirza Nasution: Link Berita Bisa Jadi Alat Bukti

Teks Foto: Dr Mirza Nasution SH MHum. *hariancentral.com - Iren Simanjuntak

Medan – hariancentral.com: Link berita bisa dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan sengketa pilpres antara pemohon (tim 02) dan termohon (KPU) sepanjang tidak ada norma yang melarang itu.

Demikian dikatakan Pengamat Hukum Tatanegara USU Dr Mirza Nasution SH MHum kepada wartawan saat dikonfirmasi di Medan, Rabu (19/06/19). Hal ini menanggapi seputar sidang sengketa pilpres di mana KPU menolak link berita dijadikan sebagai alat bukti.

Dikatakannya, sepanjang tidak ada diatur informasi berita sah sebagai alat bukti. Apalagi secara prinsipil, tidak ada dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) yang mengatur terkait larangan link berita sebagai alat bukti.

“Dalam persidangan itu Majelis Hakim mengatakan silahkan saja ajukan nanti kami uji dalil-dalil gugatan itu. Sepanjang tidak ada di atur dalam norma, itu bisa jadi alat bukti. Jadi ini, pertarungannya dalam norma aturan, ada atau tidaknya pengaturan itu,” tukas dosen Fakultas Hukum Tatanegara USU ini.

Lebih lanjut dikatakannya, kalau kita telaah dalam Undang-undangpun tidak ada yang mengatur atau melarang hal itu. Demikian juga, dalam PMK, se-pengetahuan saya juga belum ada mengatur hal itu. Karenanya, sebuah norma jika tidak ada yang mengatur, itu boleh. Kecuali dia diatur dalam bentuk aturan atau larangan, maka itu bisa dijadikan sebagai dasar untuk tidak mengakui hal itu (link berita-red) sebagai alat bukti.

“Sejauh ini prinsipnya seperti itu. Itu biarlah nantinya MK yang akan mempelajari, menyidangkan dan memutuskan kasuk itu. Karena para hakim itukan  berpegang pada aturan norma hukum. Artinya mereka (Hakim MK-red) yang sembilan orang itu akan menilai itu berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Menolak  

Sebelumnya, bedasarkan pemberitaan nasional KPU melalui kuasa hukumnya menyatakan sikap secara resmi agar MK tidak menerima link berita atau tautan berita yang dijadikan alat bukti sidang sengketa pilpres 2019 yang dimohonkan paslon 02 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno.

Pasangan calon nomor urut 02 menyertakan bukti berupa tautan media online sebagai bukti dugaan kecurangan pilpres 2019 ke MK. “ Kedudukan link atau tautan berita yang diajukan tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti,” Ujar Ketua Tim Hukum KPU sebagai termohon Ali Nurdin, saat membacakan jawaban KPU sebagai termohon dalam lanjutan sidang sengketa pilpres 2019 di Gedung MK, Selasa kemarin.

Sejatinya telah diatur dalam peraturan MK Nomor 4 tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam perkara peselisihan hasil pilpres. Alat bukti meliputi surat atau tulisan, keterangan saksi, ahli, petunjuk hakim, dan alat bukti lain. *IS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here