Edward Hutabarat Laksanakan Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan

Medan – hariancentral.com: Kebersihan adalah pangkal kesehatan, jika masyarakat hidup bersih, maka, akan terhindar dari berbagai penyakit. Demikian diungkapkan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, Drs Edward Hutabarat, saat melaksanakan sosialisasi V, Perda Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Kota Medan, Senin (18/03/19) di halaman Kantor Camat Medan Baru, yang dimulai sekitar pukul 19.00 WIB.

Pada Perda Tentang Kesehatan Kota Medan, Pemerintah Kota Medan wajib menjamin pelayanan kesehatan bagi warga masyarakatnya. Hal ini dilakukan agar memiliki sumber daya manusia (SDM) yang sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan semua orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Visi Kesehatan Kota Medan adalah Medan Sehat Harapan Kita Bersama. Sehingga, Pemerintah Daerah yakni Walikota, DPRD Kota Medan dan unsur penyelenggara pemerintah daerah dan masyarakat harus mendukung sehingga pelaksanaan kesehatan masyarakat Kota Medan dapat berjalan sesuai harapan bersama.
 

“Perda Nomor 4 Tahun 2012 ini di sosialisasikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, karena banyak masyarakat tidak mengetahui bahwa Perda Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Kota Medan sudah ada, sehingga diharapkan masyarakat dapat mengetahui seberapa besar tanggungjawab pemerintah dalam menjamin pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Inilah manfaat dari pelaksanaan sosialisasi Perda yang dilakukan oleh kami para anggota DPRD Kota Medan terkhusus dapil 3 (1), yang meliputi Kecamatan Medan Baru, Medan Hevetia, Medan Barat dan Medan Petisah, ungkap Edward.

Tambah Edward lagi, dengan adanya Perda Nomor 4 Tahun 2012, maka sistem kesehatan Kota Medan yang selanjutnya disingkat SKK dapat menjadi pedoman penyelenggaraan pembangunan kesehatan di wilayah Kota Medan, yang dilaksanakan oleh pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sehingga, seseorang yang bekerja secara aktif dibidang kesehatan baik yang memiliki pendidikan formal kesehatan maupun tidak, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan.

Pusat kesehatan masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah organisasi kesehatan fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, merata dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat dengan peran serta aktif masyarakat dan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna dengan biaya yang dapat dipikul oleh pemerintah dan masyarakat.

”Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang ada di Kota Medan. Rumah Sakit Khusus yang selanjutnya disingkat RSK adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan utama pada suatu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau ke khususan lainnya,” jelas anggota komisi B DPRD Kota Medan ini.

Sehingga, tujuan Perda Nomor 4 Tahun 2012 tersosialisasikan kepada masyarakat untuk mewujudkan tatanan kesehatan yang mampu melibatkan pertisipasi semua unsur terkait dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kota, mewujudkan pembangunan kota berwawasan kesehatan, mewujudkan kemandirian daerah dalam bidang kesehatan, meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang aman, adil, terjangkau, dan terbuka bagi masyarakat dan meningkatkan akses masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan.

”Kita berharap lahirnya Perda tentang kesehatan Kota Medan ini dapat menjamin pemeliharaan kesehatan bagi semua usia di Kota Medan sehingga mendapatkan pelayanan kesehatan dari semua elemen penyelenggaran kesehatan baik milik pemerintah dan perorangan dan swasta,” ujarnya.

Dijelaskan lagi, pada pasal 86 ayat 2 disebutkan, perusahaan swasta dan badan usaha milik negara berkewajiban memberikan kontribusi tanggungjawab sosial perusahaan dibidang kesehatan sebagai pemenuhan Corporate Social Responsibility. Selain itu, pada Bab XV terkait sanksi, pada pasal 87 ayat (1) disebutkan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: peringatan tertulis, pembatalan atau pembekuan izin dari sarana kesehatan maupun tenaga kesehatan, pencabutan izin pendirian sarana kesehatan dan penutupan sarana kesehatan.

”Pada pasal 88 ayat (1) dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh koperasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana dengan dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda yang ditetapkan, Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukum,” terangnya.

Untuk itu, Edward yang juga Politisi dari Partai PDI Perjuangan ini berharap peran serta dari semua elemen masyarakat sehingga Perda Nomor 4 Tahun 2012 dapat terlaksana dan diterapkan untuk kepentingan masyarakat kota Medan. *AG

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here