DPRD Medan Minta Masyarakat Ikut Sosialisasikan Perda KTR

Medan – hariancentral.com: Anggota DPRD Medan, Edward Hutabarat mengharapkan agar masyarakat ikut mensosialisasikan Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Hal itu dikatakan Edward saat melakukan sosialisasi Perda KTR di Lapangan Jalan Matahari Raya, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Minggu (24/03/19).

Menurut anggota Komisi B DPRD Medan ini, rokok mengandung zat berbahaya yang dapat merusak kesehatan. Seperti nikotin, tar dan zat adiktif lainnya. Untuk itu ia mengajak ratusan masyarakat yang hadir pada acara sosialisasi itu untuk menegakkan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok.

“Saya mengimbau kepada bapak/ibu sekalian untuk turut mensosialisasikan Perda ini, sehingga timbul kesadaran masyarakat untuk tidak merokok di tempat-tempat yang telah dilarang sesuai dengan ketentuan yang tertera di Perda,” ujar Edward.

Kepada warga, Edward juga memaparkan tentang bahaya asap rokok dan hukuman bagi para pelanggar Perda. Menurutnya, rokok dapat merusak kesehatan, terutama paru-paru dan jantung. Untuk itulah, ujar politisi PDI Perjuangan ini, Pemko Medan merasa perlu mengeluarkan Perda Nomor 3 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

“Maksudnya agar para perokok tidak merokok sembarangan, karena dapat mengganggu warga lainnya yang tidak merokok. Pasalnya, asap rokok tidak hanya berbahaya bagi para perokok yang biasa disebut perokok aktif. Tapi juga berbahaya bagi warga yang turut menghirup asap rokok atau perokok pasif,” ujarnya.

Perda ini, bertujuan untuk kepentingan kesehatan manusia, kelestarian dan keberlanjutan ekologi, perlindungan hukum, keseimbangan antara hak dan kewajiban, keterpaduan, keadilan, keterbukaan dan peran serta, akuntabilitas dan kepentingan bersama.
Oleh karenanya, seluruh masyarakat diharapkan berperan serta untuk mensosialisasikan Perda ini. “Minimal, ibu-ibu dapat melarang suaminya merokok di tempat-tempat yang dapat mengganggu anggota keluarga lain,” ujarnya.

Selain itu, Edward juga memaparkan tentang lokasi-lokasi larangan merokok dan sanksi bagi pelanggar Perda. Diantaranya fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum.

Sedangkan sanksi bagi pelanggar Perda terbagi dua yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi pidana bagi pelanggar KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 22 dan Pasal 41 Perda diancam pidana paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak Rp50.000.

Sanksi pidana bagi pelanggar KTR sebagaimana diatur pada Pasal 22 ayat 2 dan ayat 5 huruf a dan b serta Pasal 42 diancam pidana kurungan paling lama tujuh hari atau pidana denda paling banyak Rp5 juta.

Bagi setiap pengelola, pimpinan dan/atau penanggungjawab KTRĀ  yang tidak melakukan pengawasan internal, membiarkan orang merokok, tidak menyingkirkan asbak rokok atau sejenisnya dan tidak memasang tanda-tandan dilarang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 43 diancam pidana kurungan paling lama 15 hari atau pidana denda paling banyak Rp10 juta. *AG

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here