Daniel Pinem Sosialisasi Perda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan

Medan – hariancentral.com: Kota Medan telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan dan diharapkan Perda ini dapat bermanfaat serta berguna untuk mengurangi angka kemiskinan di Kota Medan.

Untuk itu, Pemko Medan diminta serius dan segera mungkin menerapkan Perda Kota Medan Nomor 5/2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan. “Jika perda benar-benar diterapkan maka warga Medan tidak ada lagi yang susah,” demikian Kata Drs Daniel Pinem pada sosialisasi III, Perda Nomor 5/2015 Tentang Penanggulangan kemiskinan di Kota Medan yang dilaksanakan di Pasar Inpres Kelurahan Simpang Kuala Kecamatan Medan Tuntungan, Kamis (21/03/19).

“Sudah banyak program pemerintah untuk membantu masyarakat miskin agar dapat hidup lebih layak, antara lain, Program Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), dan program dari Kota Medan antara lain, BPJS Kesehatan PBI gratis bagi warga miskin dan kurang mampu, yag danannya ditanggung oleh APBD Kota Medan,” terang Daniel.   

Menurutnya, Tahun 2019, pemerintah kota Medan telah menyediakan sebanyak 75 ribu kartu PBI BPJS Kesehatan gratis bagi warga miskin dan kurang mampu di Kota Medan, itu berdasarkan usulan dari anggota DPRD Kota Medan dan diterima oleh Pemko Medan untuk dimasukkan ke anggaran APBD 2019.

“Usulan pengajuan 75 ribu kartu PBI BPJS Kesehatan gratis ini berawal dari permintaan masyarakat miskin dan kurang mampu di Kota Medan yang datang mengadu ke DPRD karena belum pernah mendapat kartu BPJS Kesehatan gratis.

Selain itu, dari laporan masyarakat saat pelaksanaan reses dewan, masih banyak warga miskin atau yang dulu kaya menjadi jatuh miskin butuh perobatan gratis, inilah yang membuat dewan merapatkan melalui badan anggaran dan memasukkannya menjadi belanja pada APBD tahun 2019,” terang Politisi dari partai PDI Perjuangan KOta Medan ini.

Tambah Daniel lagi, Pada BAB IV pasal 9, yakni setiap warga miskin mempunyai hak atas kebutuhan pangan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, modal usaha, perumahan, air bersih dan sanitasi yang baik, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, rasa aman dari ancaman tindak kekerasan dan berpatisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. 

Sama halnya pasal 10 dikuatkan untuk pemenuhan hak sebagaimana pasal 9 dibiayai dan bersumber dari APBD. Untuk merealisasikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, Pemko Medan wajib menyisihkan minimal 10 % dari pendapatan asli daerah (PAD). Dalam percepatan penuntasan kemiskinan pemko dapat menggalang partisipasi masyarakat dalam dunia usaha, lembaga pemerintah dan kemasyarakatan

Waldemar Sihombing, pada penjabaran yang diberikan kepada kurang lebih 200-an tamu undagan yang rata-rata merupakan pedagang di pasar inpres Kuala Bekala menyambut baik pelaksanaan sosialisasi perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Medan.

Dengan sosper tersebut, masyarakat di Kuala Bekala yang diketahui masih banyak kehidupannya kurang layak akan mengetahui hak-hak mereka selaku warga masyarakat Kota Medan.

“Kita ucapka terimakasih kepada para anggota DPRD Kota Medan yang telah meluluskan perda Nomor 5 Tahun 2015 ini, sehingga diharapkan kehadiran perda dapat semakin merubah kehidupan masyarakat Medan yang masih dibawah garis kemiskinan. Disaat kita mash miskin maka pemerintah harus hadir untuk membuat hidup layak bagi masyarakat miskin dan kurang mampu,” terang Waldemar.

Sementara itu perwakilan dari Dinas Sosial Kota Medan, Deddy Pardede mengatakan, saat ini Dinas Sosial sudah ada program Parlinjamsos diantaranya ada PKH, Tagana, dan Karang Taruna dan ada lagi program FM dan Daya Sos, termasuk didalamnya bantuan pangan non tunai serta bantuan bagi penyandang disabilitas berat. “Itulah beberapa contoh perhatian pemerintah agar bagaimana, masyarakat miskin dapat terbantu dan berkehidupan layak,” ujarnya.

Yusuf Ginting, yang merupakan tokoh pemuda yang juga perwakilan anggota DPR-RI dari partai PDI Perjuangan menjelaskan, saat ini pemerintah pusat dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan sudah banyak berbuat bagi warga miskin dan kurang mampu, salah satunya adalah program beasiswa baik dari tingkat SMA sederajat hingga sampai ke perguruan tinggi baik swasta dan negeri. “Hal ini dilakukan pemerintah agar masyarakat dapat memperoleh pendidikan yang layak sebagai generasi penerus bangsa,” terangnya.

Diakhir pelaksanaan sosialisasi Perda Nomor 5 Tahun 2015 tersebut, Daniel Pinem yang merupakan anggota Komisi D DPRD Kota Medan mengucapkan terimakasih atas kehadiran para warga masyarakat Kuala Bekala pada pelaksanaan Sosper yang dilaksanakannya di tengah-tengah pasar Inpres. Meskipun disertai hujan gerimis, semangat warga yang ingin mengetahui isi dan manfaat kegiatan anggota DPRD Kota Medan ini banyak berdatangan.

” Saya ucapkan terimakasih kepada Ketua Pedagang Pasar Inpres Kuala Bekala, Bapak Yunus Ginting, perwakilan dari Kecamatan, Kasi Pemerintahan, Edy Purba, perwakilan dari anggota DPR-RI PDI-P, Yusug Ginting, perwakilan dari Dinas Sosial Kota Medan, Bapak Dedy Purba. dan kepada warga masyarakat Kuala Bekala, saya sampaikan agar, pro aktif terhadap permasalahan ditengah-tengah kita, pemerintah tidak akan mengetahui apa keluhan kita jika kita tidak aktif apalagi memberitahukan,” terangnya.

Sebagaimana diketahui Perda Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan terdiri XII BAB dan 29 pasal. Seperti pada BAB II pasal 2 disebutkan tujuan perda adalah menjamin perlindungan warga miskin secara bertahap. Mempercepat penurunan jumlah warga miskin. *AG

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here