Banyak Sampah Berserakan, Dame Duma Sari Minta Lurah dan Camat Aktif Monitoring Sampah

Medan – hariancentral.com: Masih banyaknya sampah yang berserakan dan seperti tidak terurus, Dame Duma Sari Hutagalung SE minta kepada Lurah dan Camat untuk aktif memantau keberadaan sampah yang sampai saat ini masih terlihat banyak berserakan di Kelurahan Tanjung Gusta.

Untuk itu, Politisi dari Partai Gerindra Kota Medan ini mengatakan akan datang kembali ke tempat itu untuk melihat apakah kondisi sampah masih tetap berserakan atau sudah bersih. Hal ini dikatakan oleh Duma ditengah-tengah pelaksanaan kegiatan sosialisasi IV Perda Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, Sabtu (23/03/19) di Jalan Klambir 5 Gang Pribadi 3 Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia.

Dame Duma menyayangkan masih minimnya kesadaran masyarakat didaerah itu dalam hal kebersihan lingkungan termasuk terkait penanganan sampah.

“Pantas saja, baru-baru ini kota Medan mendapat julukan kota terjorok, ya memang kita harus akui, masih minim kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan, saya mau katakan, jika kondisi masih tetap seperti ini, sampah-sampah masih tetap berserakan, maka bukan hanya banjir saja yang akan datang, berbagai penyakit dan kesehatan masyarakat di daerah Klambir 5 pastinya juga akan terganggu,” bilangnya.

Beralih kepada pelaksanaan  Sosperda ke IV yang dilaksanakannya, Dame Duma menyatakan bahwa penduduk kota Medan saat ini sudah mendapatkan jaminan bebas retribusi pelayanan kesehatan meskipun tidak memiliki kartu KIS, cukup hanya memiliki Kartu Identitas Penduduk atau sejenisnya.

Hal itu sesuai dengan bab VI pasal 11 Perda tersebut yang menyebutkan bahwa bagi penduduk daerah yang memiliki dan menunjukkan KTP/KRT/KS atau kartu jaminan/asuransi kesehatan lainnya tidak dipungut biaya retribusi. Begitu juga dengan keluarga miskin, anak jalanan, korban kekerasan juga dibebaskan dari retribusi layanan kesehatan di Puskesmas.

Sesuai dengan bab IX pasal 16 Perda tersebut yang menyebutkan bahwa pembayaran retribusi untuk keluarga miskin, anak jalanan, korban kekerasan dan yang dipersamakan dan kelompok tertentu dibebankan kepada Pemerintah Daerah.

“Jadi jelas, bagi warga Medan, walaupun tak punya kartu KIS, tapi masih punya KTP/KRT/KS, bisa berobat ke Puskesmas dengan gratis,” ungkapnya.

Ditambahkan Duma lagi, Pada Bab VI Pasal 11 Perda Nomor 7 tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, sudah diatur mengenai jasa layanan kesehatan terhadap warga Kota. Warga dapat berobat ke Puskesmas dan tidak dipungut biaya.

Dia juga mendorong, Perda Nomor 7 tahun 2016 perlu disempurnakan. Sebab, definisi wajib retribusi kesehatan pada perda ini belum dijabarkan secara jelas. Seperti pada Bab II Pasal 5 perda ini disebutkan, bahwa wajib retribusi pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

“Perda ini perlu penyempurnaan. Karena belum jelas, retribusi yang dimaksud mencakup retribusi apa. Sebab, yang kita tahu berobat ke Puskesmas gratis,” pungkas Dame. *AG