Terkait Kasus Suap Jabatan KPK Panggil Rusdi Sinuraya

Pemuda Merga Silima (PMS) yang berunjukrasa mempertanyakan pencopotan Rusdi Sinuraya kemarin

hariancentral.com | JAKARTA : Central : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis, memanggil dua pejabat Pemerintah Kota Medan sebagai saksi dalam penyidikan kasus suap terkait dengan proyek dan jabatan pada Pemerintah Kota Medan pada tahun anggaran 2019 yang menjerat Wali Kota Medan nonaktif Tengku Dzulmi Eldin.

Dua pejabat itu adalah Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan Rusdi Sinuraya dan Kadis Perhubungan Kota Medan Iswar. Keduanya diagendakan diperiksa untuk tersangka Kepala Bagian Protokoler kota Medan Syamsul Fitri Siregar (SF).

“Dua saksi tersebut diagendakan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SF terkait dengan tindak pidana korupsi suap proyek dan jabatan pada Pemerintah Kota Medan pada tahun 2019,” kata Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Selain itu, KPK juga memanggil dua saksi lainnya untuk tersangka Syamsul, yakni Staf Bagian Umum Protokol Setda Pemkot Medan Rudi Hadian Siregar dan Kasi Pengujian Sarana Dinas Perhubungan Kota Medan Gultom Ridwan Parlin.

Sebelumnya, KPK pada hari Rabu (16/10) telah menetapkan Dzulmi bersama Kepala Dinas PUPR Kota Medan Isa Ansyari (IAN) dan Kepala Bagian Protokoler Pemkot Medan Syamsul Fitri Siregar (SFI) sebagai tersangka.

Dzulmi ditetapkan sebagai tersangka setelah diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Medan bersama dengan Syamsul Fitri Siregar, Isa Ansyari, ajudan Wali Kota Medan Aidiel Putra Pratama, dan Sultan Sholahuddin, Selasa (15/10).

Dalam perkara ini, Dzulmi diduga menerima sejumlah uang dari Isa Ansyari.

Pertama, Isa memberikan uang tunai sebesar Rp20 juta setiap bulan pada periode Maret—Juni 2019. Pada tanggal18 September 2019, Isa juga memberikan uang senilai Rp50 juta kepada Dzulmi.

Pemberian kedua terkait dengan perjalanan dinas Dzulmi ke Jepang yang juga membawa keluarganya.

Aksi

Seratusan massa Pemuda Merga Silima (PMS) melakukan aksi atas pencopotan Rusdi Sinuraya dari Dirut PD Pasar di depan kantor Pemko Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis, Kamis (23/1/2020).

Massa orasi menggunakan pengeras suara menyuarakan aksinya dan spanduk besar berisikan ‘Masyarakat Karo Kota Medan melalui PMS Menyatakan keberatan dan keprihatinan atas Dipecatnya atas penyalahgunaan wewenang Plt Walikota Medan’.

Orator Aksi PMS, Joseph Bangun menegaskan bahwa pencopotan Rusdi karena kepentingan politik Plt Walikota Akhyar Nasution.

“Kita tahu bahwa saudara Rusdi Sinuraya sudah membawa kemajuan bagi PD Pasar. Tapi karena ada kepentingan-kepentingan poltik Plt Wali Kota beliau dicopot dari jabatannya. Itu sangat tidak baik untuk pendidikan politik untuk anak bangsa,” tegasnya.

Ia juga menegaskan pihaknya akan mengevaluasi setiap kebijakan-kebijakan yang dilakukan Plt Walikota Akhyar Nasution.

“Kita akan menuntuk supaya pejabat-pejabat terkait juga dievaluasi. Mulai hari ini kinerja Plt Walikota akan kita pantau. Dan apabila kita menemukan adanya data yang menyeleweng kita akan laporkan ke KPK, setuju kawan-kawan,” teriaknya disambut riuh massa aksi.

Sebelumnya, Tiga orang Direksi Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Medan dicopot dari jabatannya.

Ketiga Direksi tersebut adalah Direktur Utama (Dirut) PD Pasar Rusdi Sinuraya, Direktur Operasional (Dirops) PD Pasar Yonny Anwar dan Dirut PD Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Arifin Rambe.

Proses

Asisten Administrasi Umum Renward Parapat menerima perwakilan Pemuda Merga Silima (PMS) yang melakukan unjuk rasa terkait pencopotan Dirut PD Pasar Rusdi Sinuraya. Renward Parapat menegaskan kalau pencopotan Rusdi Sinuraya sudah sesuai peraturan yang berlaku.

” Proses administrasi dalam pengambilan keputusan itu sudah kita laksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang ada,” kata Renward.

Ia menceritakan kronologi pencopotan Rusdi.Sebelum dicopot Rusdi Sinuraya sudah diperiksa inspektorat karena kinerja yang buruk.”Ada tahapan peringatan pertama, peringatan kedua dan ketiga. Dan setelah itu juga sudah dikasih tenggang waktu. Terakhir bapak PLT (Akhyar Nasution) juga dalam pertemuan awal tahun sudah menyampaikan kepada direktur PD Pasar (Rusdi Sinuraya) bersama jajarannya untuk melakukan penataan,” katanya.

Namun katanya berdasarkan pertimbangan yang ada, Plt melihat sudah saatnya dilakukan pemberhentian.

“Setelah itu ternyata dari pimpinan melihat bahwa ini sudah waktunya untuk dilaksanakan pemberhentian. Proses itu lah yang dilaksanakan, baru lah keluar surat keputusan PLT Wali Kota. Yang jelas proses administrasi dalam pengambilan keputusan itu sudah kita laksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang ada,” pungkasnya.*tim

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here