Jukir Tanpa Identitas Berkeliaran di Medan

Share it:
Anggota DPRD Medan Fraksi P Demokrat Anton Panggabean SE MSi
Medan - hariancentral.com: Juru parkir (jukir) tanpa identitas ramai berkeliaran di sejumlah titik di Kota Medan. Misalnya, Jalan Timor, Jalan Veteran dan Jalan Jawa, jukirnya berpakaian preman, tanpa kartu pengenal dari Dishub dan tanpa karcis. Tarif parkir yang mereka kenakan Rp10.000 untuk mobil roda empat dan Rp5.000 buat sepeda motor.

Warga yang parkir di kawasan tersebut umumnya hendak belanja di Center Point dan ke RS Murni Teguh mengeluh dengan tarif tersebut, tapi pasrah karena fasilitas parkir di dua tempat itu sering penuh.

Tempat lain adalah di kawasan pasar Rame Jalan Thamrin dan kawasan jalan Sutomo belakang hotel Mercure/Grand Angkasa. Di kawasan tersebut tarif parkir mobil Rp5.000 dan sepeda motor Rp3.000. Padahal, berdasarkan Perda, tarif parkir tertinggi untuk roda empat Rp3.000.

Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Medan Fraksi P Demokrat Anton Panggabean SE MSi mengatakan, berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2014, ada dua jenis tipe parkir. Untuk tipe A tarif parkir roda dua Rp2.000, roda empat Rp3.000. Tipe B, roda dua Rp1.000 dan roda empat Rp2.000, terangnya di ruang kerjanya, Kamis (10/1/19).

Menurut dia, jika mengutip diluar Perda sudah bisa dikategorikan pungli, aparat penegak hukum sudah harus menindaknya. Petugas parkir berdasarkan perda dilengkapi dengan pakaian seragam, tanda pengenal dan karcis. Jika salah satu kelengkapan itu tidak ada, masyarakat berhak tidak membayar parkir.

“Tapi banyak masyarakat memilih mengalah walau Perda yang dibuat dengan menggunakan uang rakyat harus dikawal dan diawasi. Sudah banyak pengaduan tapi jumlah jukir liar makin bertambah,” kata Anton.

Menurut Wakil Ketua Fraksi P Demokrat ini, kebocoran PAD paling banyak terdapat di sektor parkir. Pasalnya, lokasi parkir dan kenderaan makin banyak, tapi capaian PAD jauh di bawah target. Berkeliarannya jukir diduganya dibeking oknum tertentu dan menyetor ke oknum tersebut.

Lanjut Anton, belum lagi oknum-oknum pengawas parlkir yang menunggak , tapi pihak Dishub tidak berani menidak atau menyuruh bayar dengan paksa. Padahal jika target PAD tidak tercapai, program kerja Walikota yang dipertaruhkan. Niat Dzulmi Eldin sebagai Walikota tidak bisa diikuti oleh jajarannya.

“Karena pihak Dishub merasa nyaman melihat kondisi perparkiran yang semrawut dan target PAD yang tidak tercapai. Saya curiga, Kadis Perhubungan Medan Renwart Parapat sudah jenuh memimpin Dishub. dan hanya jual tampang saja. 

Pasalnya, semasa Walikota Rahudman sampai sekarang dia masih jadi Kadishub. Sudah saatnya Walikota melakukan penyegaran. Mungkin Renwart segan mengungkapkannya kepada Walikota agar dia diganti,” terang Anton Panggabean. *AG
Share it:

Wakil Rakyat

Post A Comment:

0 comments: