PTPN IV Diskusi Bersama DPRDSU dan Masyarakat

Share it:
Teks Foto: Kepala Bagian Hukum dan Pertahanan mewakili Direksi PTPN IV Jimmy LW Silalah melakukan diskusi dengan masyarakat Ofa Padang Mahondang bersama wakil Ketua III DPRDSU Sri Kumala dan lainnya di ruang wakil Ketua DPRDSU, baru-baru ini. * hariancentral.com - Ist


Medan - hariancentral.com: DPRD Provinsi Sumut dalam hal ini Wakil Ketua III Sri Kumala mengundang PTPN IV untuk berdiskusi dengan masyarakat dari Desa Ofa Padang Mahondang Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan, terkait rencana pemasangan jaringan listrik PLN yang akan melintasi HGU PTPN IV Kebun Pulu Raja Kabupaten Asahan, di ruang Wakil Ketua III DPRDSU, baru-baru ini.

Sri Kumala mengatakan berdasarkan hasil reses dewan yang dilaksanakan pada 28 Oktober hingga 2 November 2018 dan menerima laporan langsung dari masyarakat, ada pertemuan antara masyarakat Desa Ofa Padang Mahondang dengan pihak PT PLN di Kantor PT PLN Kisaran, maka untuk menindaklanjutinya diadakan diskusi untuk mencari solusi supaya masyarakat dapat menikmati aliran listrik yang akan dibangun PT PLN.

Kepala Bagian Hukum dan Pertanahan PTPN IV Jimmy LW Silalahi mewakili Direksi PTPN IV mengatakan bahwa PTPN IV adalah salah satu Anak Perusahaan Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), dalam pengelolaannya berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Khusus lahan PTPN IV yang akan dipergunakan baik untuk jalur jalan tol maupun jaringan PLN untuk kepentingan umum, harus ditempuh melalui mekanisme yang berlaku.

Lebih jauh Jimmy LW Silalahi menguraikan bahwa sesuai Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/2010 tanggal 23 Juli 2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara, dalam pasal 4 dinyatakan bahwa pemindahtanganan dilakukan dengan cara (a) Penjualan (b) Tukar Menukar (c) Ganti Rugi (d) Aktiva Tetap Dijadikan Penyertaan Modal (e) Cara lain. Ganti rugi hanya dapat dilakukan untuk pemindahtanganan aktiva tetap dalam rangka untuk kepentingan umum, papar Jimmy LW Silalahi.

Disebutkan Jimmy LW Silalahi juga sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar BUMN bahwa direksi BUMN wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari dewan komisaris/ dewan pengawas BUMN atau RUPS/ menteri untuk melakukan pemindahtanganan aktiva tetap.

Sementara untuk menetapkan harga jual, nilai tukar, dan nilai ganti rugi minimum atas aktiva tetap BUMN, RUPS/ menteri atau dewan komisaris/ dewan pengawas sesuai dengan kewenangan pemberian persetujuan, dapat menetapkan agar direksi membentuk tim penaksir harga atau menggunakan jasa perusahaan penilai, sebut Jimmy LW Silalahi.

Dibagian lain Jimmy LW Silalahi menyebutkan agar tidak timbul keraguan, PTPN IV juga akan meminta legal opini dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terkait pemindahtanganan dan penghapusbukuan aset tetap PTPN IV, dalam rangka untuk kepentingan umum berupa tanah tersebut, dapat dalam bentuk penjualan atau ganti rugi.

Hasil diskusi akan diadakan pertemuan kembali dengan mengundang pihak PT PLN dan PTPN IV dengan tidak melibatkan masyarakat, karena PT PLN yang akan memakai lahan dan melaksanakan ganti rugi dengan PTPN IV bukan masyarakat.

Hadir dalam diskusi selain Sri Kumala, Jimmy LW Silalahi juga hadir dari PTPN IV Kasubag Komunikasi dan Hubungan Eksternal Syahrul Aman Siregar, Kasubag Hukum Rizky Alifi, Staf Subag Corporate Legal Harri Sugandi Hutagalung. Perwakilan dari masyarakat Eddy, Samsuddin, Syahrul dan Efry Safron. *TD
Share it:

PTPN

Post A Comment:

0 comments: