PTPN IV Terima Kunjungan Komnas HAM RI

Share it:

Teks Foto: Komnas Ham RI Kepala Bagian Mediasi, RR Johana Nunik Widianti, didampingi Mediator, Moch.Ridwan Hamzah,Eri Riefika dan Staf Rencana Mediasi, Sri Harmoko foto bersama dengan Corporate Secretary PTPN IV, BM Setio Baskoro, Kabag Hukum dan Pertahanan, Jimmi LW Silalahi dan Kasubag. Rabu, (10/10/18) di ruang Tenera Kantor Direksi PTPN IV, Medan. *hariancentral.com - Ist


Medan - hariancentral.com: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia melakukan pramediasi dengan PTPN IV, untuk mencari informasi tentang permasalahan lahan Hak Guna Usaha ((HGU) PTPN IV Kebun Dolok Ilir, di ruang Tenera Kantor Direksi PTPN IV, Rabu (10/10/18) lalu.

Dari Komnas HAM hadir Kepala Bagian Dukungan Mediasi RR Johana Nunik Widianti didampingi Mediator Moch. Ridwan Hamzah, Eri Riefika dan Staf Rencana Mediasi Sri Harmoko.

PTPN IV dihadiri Corporate Secretary BM Setio Baskoro, Kabag Hukum dan Pertanahan Jimmy LW Silalahi didampingi Kasubag Sekretaris Perusahaan dan Kasubag Hukum dan Pertanahan serta penasihat hukum.

RR Johana Nunik Widianti mengatakan bahwa dasar hukum mediasi Komnas HAM adalah UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta Peraturan Komnas HAM No. 001/KOMNAS HAM/IX/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Nasional HAM No. 001/KOMNAS HAM/IX/2010 tentang Standar Operasional Prosedur Mediasi HAM, terangnya.

Disebutkan RR Johana Nunik Widianti juga sebelum proses mediasi terlebih dahulu dilakukan proses pramediasi, dengan mengunjungi para pihak yang saling mengklaim, untuk mendapatkan fakta dari keduabelah pihak supaya informasinya berimbang untuk menuju proses mediasi.

Lebih jauh RR Johana Nunik Widianti menyebutkan akan melakukan verifikasi terlebih dahulu kepada yang mengatasnamakan masyarakat serta melakukan kunjungan lapangan sebelum proses mediasi dengan keduabelah pihak.

Sementara BM Setio Baskoro mengharapkan agar permasalahan ini juga dilihat dari aspek legal atau alas hak dari keduabelah pihak yang menyangkut permasalahan lahan.

BM Setio Baskoro mengatakan bahwa PTPN IV melakukan program optimalisasi aset yang produktif untuk peningkatan kinerja perusahaan, sementara aset non produktif dapat dilakukan pola kemitraan dengan sistem bisnis to bisnis.

Sementara kemitraan dengan masyarakat sekitar dapat dilakukan melalui Program Kemitraan untuk penguatan modal usaha dan pemasaran produk mitra Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), sebut BM Setio Baskoro.

Pada dasarnya PTPN IV bersedia melakukan mediasi dengan dasar ada surat kuasa yang mengatasnamakan masyarakat dan diketahui oleh muspika setempat, papar BM Setio Baskoro.

Sebelumnya Jimmy LW Silalahi memaparkan kronologis penguasaan lahan mulai dari proses nasionalisasi berdasarkan UU No. 86 Tahun 1958 hingga saat ini, bahwa PTPN IV memiliki alas hak penguasaan lahan berupa HGU yang akan berakhir 2030. *TD

Share it:

PTPN

Post A Comment:

0 comments: