DPRD: Tidak Mau Dikerjakan Rekanan, Jangan Ditenderkan

Share it:
Anggota DPRD kota Medan, H Jumadi
Medan - hariancentral.com: Belum dikeluarkannya Surat Penunjukkan Penyedia Barang Jasa (SPP-BJ) dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) melalui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada pemenang tender atas berbagai proyek di Pemko Medan akan memperlambat kerja para kontraktor yang sudah memenangkan tender atas proyek tersebut.

PT.  Borbor Sukses Abadi (BSA) merupakan pemenang tender atas proyek rehabilitasi/pemeliharaan jalan - Pembetonan trotoar di seputaran area RSU dr Pirngadi Medan Kecamatan Medan Perjuangan senilai Rp 3.744.761.000.00 salah satu bukti tidak sejalannya dinas PU kota Medan dengan cita-cita pemerintah yaitu bersih, jujur dan transparan (Clean Government dan Good Government). 

Seperti diketahui, seharusnya, sesuai jadwal lelang SP-PBJ dan kontrak kerja, sudah diterbitkan tanggal 12 – 14 September 2018, namun saat ini sudah melewati jadwal yang tertuang di data lelang. 

Tentunya yang dilakukan oleh KPA di Dinas PU Kota Medan, melalui Kabid Jalan, Mukhyar ST akan merugikan para pemenang tender yang sudah memenuhi unsur dan tentunya akan berpengaruh kepada pembangunan di kota Medan. 

Menanggapi hal ini, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Medan, H Jumadi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kota Medan mengatakan cara-cara yang dilakukan oleh Kabid Jalan sangat menggangu kinerja para pemenang tender. 

“Ini kan sudah mendekati akhir tahun, seharusnya Dinas PU kota Medan tidak memperlambat kerja para kontraktor yang sudah memenangkan tender atas proyek tersebut, karena semua persyaratan dari mulai adminsitrasi hingga tender sudah dilalui sesuai aturan, sehingga tidak ada dasar mereka (KPA SP-PBJ) memperlambat apalagi memperlamanya,” terang Jumadi kepada Wartawan, Selasa (23/10/18).  

Kota Medan lanjut Jumadi, butuh perbaikan infrastruktur dari segala lini, baik itu jalan, drainase dan trotoar, sehingga seluruh infrastruktur di kota Medan terlihat bagus dan tertata rapi. 

“Kalau tidak mau dikerjakan oleh rekanan, jangan ditenderkan, kerjakan aja sendiri, kita patut mempertanyakan hal tersebut, kenapa urusannya bertele-tele, ini kan tanpa disadari telah merugikan masyarakat, bayangkan saja jika sampai akhir tahun proyek tersebut tidak dikerjakan hanya karena pemenang tender bukan orang dari dalam, ini kan riskan dengan KKN?,” tanya Jumadi heran. 

Untuk itu, calon anggota DPRD Provinsi Sumut dari Partai PKS ini berharap Kepala dinas PU kota Medan, segera memerintahkan bawahannya untuk tidak meperlambat penerbitan ijin penyedia barang jasa bagi rekanan yang telah memenangkan tender, sehingga para kontraktor yang juga rekanan dinas PU kota Medan dapat segera mengerjakan proyek tersebut sebelum akhir tahun 2018. *AG 
Share it:

Wakil Rakyat

Post A Comment:

0 comments: