Pedagang Mengadu ke DPRD Medan - HarianCentral.com

Breaking

Menyuarakan Kebenaran Demi Keadilan

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Friday, 3 August 2018

Pedagang Mengadu ke DPRD Medan

Teks Foto: Sekretaris Komisi C DPRD Medan Boydo HK Panjaitan ketika menerima sejumlah pedagang pasar Pringgan , Jumat (3/8/18) di ruang Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan. *
hariancentral.com - Ist

Medan - hariancentral.com: Sejumlah pedagang pasar Pringgan mengadu ke Polrestabes Medan, Rabu (1/8/18), karena  dianiaya petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemko Medan. Hal itu terjadi saat PT Parbens menguasai kantor pasar Pringgan, pedagang berusaha menghalang, tapi mendapat penganiayaan dari satpol PP kota Medan. Akhirnya mereka membuat pengaduan ke Polisi dan melakukan visum di RSU Pirngadi.

Pelapor adalah Muliana Sembiring, Sujana Era br Barus, Peni Sartika Sihombing, Jesmina br Sitorus, Nurhalima Nasution dan Kerarin br Sebayang. Pada surat tanda penerimaan laporan/ pengaduan tersebut disebutkan, pada kejadian itu, sebanyak 300 orang petugas dan Satpol PP datang ke kantor PD Pasar di pasar Pringgan Jalan DI panjaitan Medan.

Pada saat itu, para pedagang berusaha melindungi kantor, namun Satpol PP malah menyerang pedagang dengan memukul dengan menggunakan pentungan. Ada yang ditendang, diseret mengakibatkan kepala salah seorang pedagang bocor dan kaki kiri luka memar. Sujana Era br Barus mengalami luka cakar pada bagian dada, memar di lengan serta siku kiri dan kanan.

Setelah membuat pengaduan, para pedagang mengadu ke DPRD Medan diterima Sekretaris Komisi C Boydo HK Panjaitan. Mereka terdiri dari Bahtera Sembiring (Ketua P4M), P Siahaan, Sujana Era Barus, Maimunah Sirait, Nur Halimah Nasution, Tina Bangun, Valentina Purba, Petrus S, Marni Ginting, Emmy Rosida, Muliana, Jesmina Sitorus, Anisyah Sirait, Adhy Kuasa dan Netti Iriani Simatupang.Jumat,(3/8/18).

Para pedagang sangat heran, Indonesia sudah 73 tahun merdeka kenapa tidak ada keadilan justru penindasan kepada pedagang, khususnya Pasar Pringgan yang resmi. Mereka pedagang resmi memiliki Surat Izin Sewa (SIS) sampai Desember tahun ini justru mengalami penganiayaan. Selama dikelola PT Triwira Loka Jaya (TLJ) selama 25 tahun (1991-2016), pedagang terpuruk dan merugi, karena pedagang kaki lima dibiarkan berjualan di pinggir jalan tanpa ada tindakan tegas Satpol PP dan mereka tidak bayar retribusi.

Setelah habis kontrak, Agustus 2017 pasar dikuasai pemko dan pengelolaan diserahkan kepada PD Pasar. Tapi baru berjalan beberapa bulan, pemko menyerahkan pengelolaan pasar Pringgan kepada PT Parbens. Menurut para pedagang, PT Parbens sudah merencanakan harga untuk meja (loose) Rp10 juta per tahun atau Rp50 juta per lima tahun. Sedangkan harga kios Rp20 juta per tahun atau 100 juta per lima tahun.

Boydo menerangkan “PD Pasar berdiri tahun 1993, kemudian seluruh pasar milik pemko statusnya menjadi asset yang dipisahkan dari pemko untuk dikelola PD Pasar. Kalaupun pemko masih merasa pasar adalah assetnya, tapi jangan semena-mena terhadap pedagang kecil. Ibarat pemilik rumah disewkan pemiliknya, baru beberapa bulan ditempati penyewa lalu disewakan ke orang lain, seperti itulah yang terjadi pada Pasar Pringgan,” terangnya.

Menurut Boydo, dia akan mengadukan Sekda ke KPK karena BPK dianggap tidak mampu memeriksa perjanjian pemko dengan pihak ketiga terkait perjanjian sewa pasar Pringgan. BPK juga dinilainya hanya mengungkap temuan-temuan yang tidak berarti, temuannya hanya yang itu-itu saja, “Lihat itu pasar Pringgan, ada yang menyalah dalam perjanjian,  kasihan para pedagang sudah teraniaya, tapi BPK diam saja,” tegas Boydo. *AG

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here