Masih Tertahan Kasus Hukum, DPRD Kota Medan Katakan Pasar Timah Masih Pertimbangan

Share it:
Teks Foto: Pengembang Pasar Timah Medan, Sumandi Widjaya (kemeja putih) sedang mendengarkan tanggapan anggota Komisi C Hendrik Sitompul (kanan, kedua) dalam RDP yang dipimpin oleh Ketua Komisi C Hendra DS (membelakangi). *hariancentral.com - Ist

Medan - hariancentral.com: Ketidak tegasan Pemko Medan untuk menyelesaikan persoalan yang membelit di Pasar Timah, membuat Pengembang Pasar Timah Medan, Sumandi Widjaya kecewa.

Hingga kini, pihak Pemko Medan belum juga mampu mengosongkan para pedagang dari pasar tersebut. Alhasil, lima tahun sudah, pihak pengembang belum juga dapat melakukan revitalisasi terhadap pasar tersebut.

"Dari 2013 izin prinsipnya sudah keluar, tapi hingga kini belum juga bisa dilakukan revitalisasi terhadap pasar timah. Terkait masih ada sengketa dan proses hukum sehingga Pemko Medan belum melakukan pengosongan lahan itu cuma 'tameng' untuk mengulur-ulur pelaksanaan revitalisasi pasar tersebut," tegas Pengembang Sumandi Widjaja dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi C di gedung DPRD Medan, Selasa (24/7/18).

RDP dipimpin Ketua Komisi C Hendra DS (F-Hanura) dan dihadiri Hendrik Sitompul (F-Demokrat), Beston Sinaga (F-PKPI), Zulkifli Lubis (F-PPP), Dame Duma Sari Hutagalung (F-Gerindra) dan Kuat Surbakti (F-PAN).

Sebab, lanjut Sumandi, proses gugatan baik itu di PTUN maupun Kasasi hingga Mahkamah Agung (MA) tetap menolak gugatan dari para pedagang yang menolak revitalisasi pasar tersebut.

"Jadi, sudah tidak ada alasan lagi bagi Pemko Medan untuk tidak mengosongkan pedagang dari sana (pasar timah-red).Sebab, udah lima kali dilakukan gugatan tetap saja gugatan mereka (pedagang yang menolak) ditolak.Dan itu sudah inkracht (keputusan berketetapan hukum), Jadi mau nunggu berapa lama lagi?," tanyanya bernada kesal yang ditujukan ke anggota Komisi C.

Sumandi juga menekankan, bahwa terkait pengosongan pedagang di kawasan Pasar Timah, pihaknya sudah berulangkali menyurati pihak Pemko Medan dalam hal ini Satpol PP, begitu juga dengan pihak Kepolisian.

"Jadi, sekali lagi saya tekankan sampai kapan lagi kami (Pengembang-red) menunggu pengosongan pedagang di sana?, harusnya Pemko Medan bersikap tegas lah!, " tegasnya.

Dijelaskannya, pembangunan Pasar Timah dirancang tiga lantai. Dengan tiap-tiap lantai dasar untuk pedagang lama disediakan 200 kios, lantai dua akan dikelola pengembang dan lantai tiga diperuntukkan bagi usaha kecil menengah (UKM) secara gratis.

Anggaran pembangunan pasar Timah itu ditanggung pengembang dengan perkiraam harga senilai Rp30 miliar secara sistem BTO (Build Transfer Operatational). “Jadi bukan seperti selama ini menggunakan sistem BOT, setelah kita bangun, bayar, lalu operasikan pasar,” ujarnya.

Sekretaris Pol PP Masih Tertahan Kasus Hukum, DPRD Kota Medan Katakan Pasar Timah Masih PertimbanganMasih Tertahan Kasus Hukum, DPRD Kota Medan Katakan Pasar Timah Masih Pertimbangan Rakhmat Harahap mewakili Kasat Pol PP yang hadir dalam RDP mengakui, persoalan yang terjadi di Pasar Timah akibat adanya ketidak harmonisan antara Pemko Medan terkait persoalan hukum yang sedang berjalan di pasar tersebut.

Sementara Ketua Komisi C Hendra DS mengungkapkan, terkait persoalan Pasar Timah, pihaknya melihat ada ketidaksinkronan di internal Pemko Medan. Akibat ketidaksinkronan itu, para pedagang tidak memiliki kepastian. Masih tertahan kasus hukum, DPRD Kota Medan katakan pasar Timah masih pertimbangan.

Sedangkan investornya yang akan melakukan revitalisasi juga tidak memiliki kepastian hukum
RDP tersebut akhirnya ditunda hingga Senin 30 Juli 2018 mendatang. Dalam RDP mendatang, Komisi C akan mengundang Sekda Pemko Medan, Asisten Umum, Dinas PKP2R, serta Kabag Hukum Pemko Medan guna mempertanyakan persoalan pasar tersebut. *AG


Share it:

Medan

Wakil Rakyat

Post A Comment:

0 comments: