DPRD Kota Medan Minta BPJS dan Rumah Sakit Terbuka - HarianCentral.com

Breaking

Menyuarakan Kebenaran Demi Keadilan

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Monday, 30 July 2018

DPRD Kota Medan Minta BPJS dan Rumah Sakit Terbuka


Teks Foto: Anggota DPRD Kota Medan, Drs Wong Chun Sen Tarigan MPd.B. *hariancentral.com - Ist

Medan - hariancentral.com: Anggota DPRD Kota Medan, Drs Wong Chun Sen Tarigan MPd.B, menyampaikan banyak mendapat laporan dan pengaduan masyarakat mengenai pelayanan BPJS dan pelayanan rumah sakit yang ada di Kota Medan.

Hal ini diutarakan politisi dari partai PDI Perjuangan kota Medan ini saat diadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang Banggar, di gedung DPRD Kota Medan, Senin (30/07/18).

Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi PDI Perjuangan ini, menyampaikan beberapa permasalahan yang ditampung oleh Komisi II DPRD Kota Medan yang didapatkan dari pengaduan masyarakat kepada anggota Dewan.

Dihadapan Kadis Kesehatan, Perwakilan BPJS dan perwakilan dari beberapa rumah sakit yang hadir, pria yang akrab disapa Wong ini mempertanyakan kepada BPJS mengenai satu kasus yakni seorang ibu yang mengandung dan melahirkan (bayi yang belum memiliki nama) di rumah sakit, namun karena kurang mendapat sosialisasi oleh pihak BPJS sehingga tidak mengerti. Tidak hanya itu saja, Wong juga mempertanyakan jenis-jenis penyakit apa saja yang bisa ditanggani dan tidak ditangani oleh BPJS.

“Ada pasien yang masuk pakai BPJS ternyata penyakitnya tidak di cover. Itu masyarakatnya kan harus tahu, kita juga harus tahu. Seharusnya kita memperluas jaringan agar untuk penyakit masyarakat lebih banyak bisa ditanggulangi. Jangan dipersempit. Nanti lama-lama hanya sakit perut saja yang berobat pakai BPJS,” katanya.

Lanjut Ketua Taruna Merah Putih Kota Medan ini lagi, RDP yang dilaksanakan oleh komisi II yang dipimpin langsung Ketua Komisi II DPRD Kota Medan, H Rajuddin Sagala, dan seluruh anggota Komisi II lainnya, untuk mendengarkan langsung keluhan dari semua pihak baik itu rumah sakit dan BPJS sehingga bisa dicarikan solusi bagi masyarakat sehingga pelaksanaan dan pelayanan BPJS dapat tersalurkan dan bermanfaat.

Wong juga membeberkan terkait temuan adanya pasien fiktif di salahsatu rumah sakit di kota Medan sehingga mempertanyakan komitmen BPJS dalam menindaklanjuti temuan kecurangan yang dilakukan rumah sakit.

“Saya tidak sebutkan nama rumah sakitnya tentang temuan adanya pasien fiktif. Nah, inikan pidana. Sampai sekarang, bagaimana cara penyelesaiannya? Dan kita dengar-dengar rumah sakitnya juga sudah buka. Ini kan harus ada solusi oleh BPJS,” tambahnya.

Mendengar informasi tersebut, Kabid Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Suprianto Syahputra dan Kabid Penjaminan Manfaat Rujukan BPJS Kesehatan dr Asnila Dewi Harahap mengatakan, BPJS sampai saat ini masih komit untuk terus melakukan pengawasan kepada rumah sakit yang bekerjasama dan jika ditemukan ada kecurangan atau pelayanan hal lainnya yang merugikan pasien peserta BPJS maka BPJS akan memanggil pihak rumah sakit dan memutuskan hubungan kerjasama dengan rumah sakit tersebut.

”Sudah ada beberapa rumah sakit yang kita putuskan kerjasama karena diketahui curang dan merugikan pasien termasuk pihak BPJS, komitmen kami terus melakukan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan kita tetap ingatkan pihak rumah sakit untuk tidak macam-macam dan tidak berbuat curang pemanfaatan BPJS Kesehatan,” ujar Suprianto.

Lanjut Supriyanto lagi sosialisasi tentang manfaat BPJS tetap mereka lakukan sampai saat ini, dan saat ini sudah ada web site BPJS Kesehatan online yang dapat di download melalui aplikasi play store.

Diakhir pertemuan RDP bersama komisi II itu, disepakati agar BPJS terus mensosialisasikan manfaat dan apa saja yang di cover oleh BPJS dan perlu memperluas jaringan penyakit-penyakit yang tidak di cover supaya di cover.

“Pihak BPJS dapat enyampaikan ke Rumah Sakit kira-kira penyakit apa saja yang di cover oleh BPJS. Kalau bisa ada spanduknya di masing-masing rumah sakit, atau saat melapor itu dijelaskan saat dia di rawat dan begitu dia pulang suruh bayar, karena tidak di cover lagi oleh BPJS. Kalau begini kasihan untuk masyarakat yang kurang mampu. Ini adalah pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia,” tutup Rajuddin Sagala, Ketua Komisi II DPRD Kota Medan. *AG

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here