DPRD Medan Bacakan LKPJ Akhir Tahun 2017 Kota Medan

Share it:

ADVERTORIAL DPRD MEDAN


 DPRD Medan Bacakan LKPJ Akhir Tahun 2017 Kota Medan

Medan - hariancentral.com: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan lembaga DPRD kedudukan yang sama dengan pemerintahan kota Medan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

Laporan keterangan pertanggungjawaban yang telah disampaikan oleh Kepala Daerah dibahas oleh DPRD untuk rekomendasi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kemudian dijabarkan dalam peraturan pemerintah nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap masyarakat. 
Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung SE SH MH pada sidang Paripurna istimewa DPRD Kota Medan
Wakil Ketua DPRD Kota Medan H.Iswanda Nanda Ramli pada sidang Paripurna istimewa DPRD Kota Medan

Walikota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi pada sidang Paripurna istimewa DPRD Kota Medan
Penyampaian LKPJ akhir tahun anggaran 2017 ini, dimaksud sebagai salah satu media transparansi dan akuntabilitas public dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tahun 2017,” demikian dibacakan ketua Pansus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun 2019, H Rajudin Sagala SPdI, pada sidang Paripurna istimewa DPRD Kota Medan, Senin, (28/5/18) lalu.

Rajuddin yang merupakan politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Medan ini, menyatakan lagi, menurut catatan LKPJ Walikota Medan, ada beberapa masalah dan tantangan pokok pembangunan Kota yang belum sepenuhnya dapat diatasi antara lain: bertambahnya moda trasportasi membutuhkan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang lebih efektif guna memberikan rasa aman dan nyaman berlalu lintas di Kota Medan. 

Ketua Pansus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun 2019, H Rajudin Sagala SPdI, pada sidang Paripurna istimewa DPRD Kota Medan

Selain itu, perlu dilakukan peremajaan dan pengembangan sistem angkutan massa yang lebih baik. Pengembangan pasar tradisional modern yang membutuhkan pembenahan, penataan dan pemberdayaan sehingga menjadi sarana ekonomi masyarakat yang sehat. Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi, perlu terus dilakukan secara lebih terencana dan tepat sasaran dengan stimulan dan insentif yang memadai serta perlunya dilakukan peningkatan daya saing daerah sebagai antisipasi diberlakukannya perdagangan bebas.

“Ada beberapa catatan strategis dari hasil pembahasan Panitia Khusus dengan Kepala SKPD Kota Medan, yang nantinya catatan ini sebagai rekomendasi DPRD kepada Walikota Medan untuk perbaikan ke depannya yakni, Pendapatan, Belanja dan Urusan,” sebut Ketua Komisi B DPRD Kota Medan ini.

Dijabarkan Rajudin Sagala lagi, untuk pendapatan Daerah, dalam buku LKPJ Walikota Medan Tahun 2017, ditargetkan sebesar Rp5.523.623.117.419.81 dan tercapai sebesar Rp3.956.123.625.330.37 atau mencapai 71,62 persen. Untuk belanja daerah, LKPJ Walikota Medan Tahun 2017, dianggarkan sebesar Rp5.554.084.308.897,4 dan dapat direalisasikan sebesar Rp4.308.542.019.239.53, atau ,mencapai 77,57 persen. 

Untuk urusan wajib dan pilihan yang perlu ditindaklanjuti dan menjadi perhatian pemerintah Kota Medan adalah, urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan perhubungan, urusan Polisi Pamong Praja/Kesbang Linmas, urusan kebersihan dan pertamanan, urusan kepemudaan dan olah raga, urusan lingkungan hidup, urusan perencanaan pembangunan, urusan perumahan dan penataan ruang, urusan pekerjaan umum, urusan perizinan, urusan ketahanan pangan, urusan sosial, urusan tenaga kerja, urusan kebudayaan, urusan pariwisata, urusan perdagangan, urusan asset dan pengadaan, urusan administrasi sosial dan pendidikan, dan urusan pendapatan.


Ketua Pansus pada kesempatan itu juga menyoroti PD.Pembangunan yang memiliki asset yang besar tetapi tidak memiliki efek yang positif. Salah satunya terhadap pengelolaan kebun binatang. “ Badan pengawas diminta untuk benar-benar melaksanakan fungsinya sehingga perbaikan sistem secara menyeluruh dapat dilakukan,” ungkapnya.

Untuk PD Rumah Potong Hewan, Pansus menilai masih rendahya PAD yang dihasilkan, karena banyak sapi dan kambing di kota Medan tidak di potong di RPH, sehingga kehalalan daging sapi dan kambing tersebut tidak dapat dijamin, mengingat sampai saat ini baru RPH yang memiliki sertifikat halal dari MUI. *AG


Share it:

ADVERTORIAL

Post A Comment:

0 comments: