UPP Deliserdang Gelar Sosialisasi Saber Pungli dan Penyuluhan Hukum - HarianCentral.com

Breaking

Menyuarakan Kebenaran Demi Keadilan

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Tuesday, 24 April 2018

UPP Deliserdang Gelar Sosialisasi Saber Pungli dan Penyuluhan Hukum


Lubukpakam - hariancentral.com : Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Kabupaten Deliserdang melaksanakan sosialisasi Saber Pungli (Sapu Bersih Pungutan Liar) dan penyuluhan hukum bagi anggota Korpri Kabupaten Deliserdang di Aula Cadika, Selasa (24/4/18).

Acara tersebut dihadiri sebanyak 100 peserta terdiri dari pegawai Inspektorat diwakili Irbin II, perwakilan ASN dari seluruh dinas Pemkab Deliserdang, staf Kecamatan, para guru SD, SMP se-Kecamatan Lubukpakam, DP Korpri serta pembina Korpri diwakili Asisten II Bidang Hukum.

Narasumber dalam kegiatan tersebut adalah Kepala UPP, Kompol Arnis Syafni Yanti SE yang menyampaikan tentang awal pembentukan Tim Saber Pungli karena banyaknya sektor kerjasama pemerintahan dengan pihak swasta yang rawan terjadinya Pungli, kemudian setiap sektor pelayanan publik juga termasuk rawan Pungli.

Sosialisasi dan penyuluhan hukum bertujuan pencegahan dan pemberantasan Pungli serta bagaimana menyadarkan terlebih dahulu para penyelenggara negara untuk tidak melakukan Pungli, sebab sangat merugikan masyarakat dan Pungli sangat dibenci Presiden Jokowi.

Kepala UPP Deliserdang juga menjelaskan, Tim Saber Pungli terdiri dari empat kelompok kerja (Pokja) yaitu Pokja Intelijen, Pokja Pencegahan, Pokja Penindakan dan Pokja Yustisi. Kedepannya Tim Saber Pungli akan meningkatkan hasil pencegahan dan penindakan terhadap praktik Pungli di setiap instansi pelayanan publik.

Sementara Kanit Tipikor Ipda Arif Suhaidi SH sebagai narasumber menyampaikan, pelaku Pungli tidak hanya dapat dijerat dengan pasal KUHP, namun pelaku juga dapat dijerat dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Arief mengatakan, umumnya praktik pungutan liar dijerat dengan Pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal sembilan bulan penjara, jika pelaku merupakan pegawai negeri sipil maka akan dijerat dengan Pasal 423 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun.

Namun, ada ketentuan pidana yang ancaman hukumannya lebih besar yakni Pasal 12 e UU Tipikor. Karena Pungli itu bisa dikatakan sebagai korupsi seusai pasal 12 huruf e dengan ancaman hukuman penjara minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun.

Kedepannya sosialisasi akan terus dilaksanakan di setiap instansi pemerintahan di Kabupaten Deliserdang dengan tujuan sebagai upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif dan menimbulkan efek jera bagi setiap pelaku pungli di setiap pelayanan publik. *YOP




No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here