Sekdaprovsu Harus Bersih Dari Jeratan Hukum

Share it:
Teks Foto : Edison Tamba. *hariancentral.com-Ist

Medan-hariancentral.com  : Tiga nama yang muncul untuk bersaing menduduki jabatan Sekdaprovsu, diharapkan bersih dari jeratan hukum serta track record negatif seperti skandal hubungan asmara terlarang.

Ketiga nama yang muncul yakni, Kadis Pendidikan Provsu Arsyad Lubis, Mantan Asisten II Ekomomi Pembangunan (Ekbang) Setdaprovsu Hj Sabrina dan Kepala Badan Pengelola dan Retribusi Daerah Sarmadan Hasibuan.

Demikian disampaikan Sekretaris Pokja Humas KNPI Sumut Edison Tamba STJ kepada wartawan di Kantor Gubsu, Kamis (12/4/18). Dari ketiga nama itu menurut informasi diperoleh Edison Tamba, ada seorang calon Sekda yang pernah terlibat skandal hubungan asmara terlarang.

Dia menilai, jabatan Sekdaprovsu merupakan posisi tertinggi dan sangat berpengaruh terhadap maju mundurnya pertumbuhan pembangunan di suatu provinsi.

"Selain menjadi panutan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), jabatan Sekdaprovsu merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintah daerah,” ujarnya.

Selain itu, kata Tamba Sekdaprovsu juga bertugas membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, Sekda bertanggungjawab kepada Kepala Daerah karena kedudukannya sebagai pembina ASN atau pegawai negeri sipil (PNS) di daerahnya.

"Tanggungjawab yang besar terhadap sejumlah tugas itu kiranya diwajibkan harus benar-benar bersih dari indikasi kasus hokum, serta tidak cacat moral," tegas Edison Tamba.

Dicontohkannya seperti kasus yang menimpa Sekda sebelumnya Hasban Ritonga yang sempat terseret dugaan kasus lahan sirkuit IMI, sempat berstatus tersangka dan sempat non-aktif.

Secara otomatis, proses adsminitrasi surat-menyurat dan beberapa tugas lainnya sudah pasti terganggu. Apalagi, jika berkaitan terhadap keputusan seperti penyusuanan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

"Persoalan itu sempat bergejolak, dan berdampak negative terhadap Sumut," kata Edison Tamba.

Kenapa jabatan Sekdaprovsu harus tidak cacat moral. Dia menjelaskan, seorang yang bermoral berarti memiliki nilai positif didalam dirinya, sehingga menjadi nilai plus untuk dijadikan panutan.

Begitu sebaliknya, cacat moral berarti memiliki nilai negative di dirinya sehingga ada pertimbangan manusia yang melihatnya untuk dijadikan panutan.

"Berkaitan jabatan Sekdaprovsu merupakan panutan utama di jajaran ASN, sehingga perlunya nilai-nilai positip yang tergambar sehingga bisa memberikan contoh,” jelasnya.

“Banyak yang sudah kita lihat beberapa kepala daerah yang cacat moral terjerat skandal seks dan hubungan terlarang. Apakah masih layak dijadikan panutan,” ujarnya.

Untuk itu, katanya, nilai moral dan track record bagi seorang pejabat turut menjadi pertimbangan.

"Sebagai putra daerah dan pemuda Sumut kami siap mengawal proses seleksi Sekdaprovsu hingga nantinya 3 nama diusulkan ke Mendagri diputuskan. Pentingnya seorang pejabat bermoral yang dibutuhkan Provinsi Sumut saat ini,” pungkasnya. *CD



Share it:

Medan

Pemprovsu

Post A Comment:

0 comments: