DPRD Telah Berjasa Perjuangkan 300 Ribu KMS

Share it:

Teks Fpto : Reses I Anggota DPRD Kota Medan dari Partai Demokrat Herri Zulkarnain. *hariancentral.com - Ist

Medan - hariancentral.com : Perwakilan masyarakat Jalan Sekip bernama Siti Suryani (60) warga Kelurahan Sekip Kecamatan Medan Petisah, berharap anak-anaknya dapat dimasukkan menjadi tanggungan BPJS Kesehatan program pemerintah. Sebab, sudah lama anak-anaknya belum memiliki Kartu BPJS Kesehatan gratis dari pemerintah. 

“Saya dan suami saya sudah mendapatkan kartu BPJS Kesehatan gratis dari pemerintah, sementara kedua anak saya, belum dapat. Kami mohon kiranya anak saya tersebut dapat dimasukkan menjadi tanggungan BPJS Kesehatan oleh pemerintah,” terang Suryani saat menghadiri Reses I Anggota DPRD Kota Medan dari Partai Demokrat Herri Zulkarnain, Selasa (17/4/18) di Jl Meranti, Sekip, Medan.

Hal senada juga diungkapkan, Rita (35) yang juga warga Kelurahan Sekip, bahwa mereka sampai saat ini masih mempertanyakan lama rawat inap di rumah sakit bagi pengguna BPJS Kesehatan.

“Kami warga banyak yang bingung, ada pihak rumah sakit yang sudah menyuruh pasiennya pulang, sementara pasien tersebut belum sembuh. Makanya, kepada Bapak BPJS Kesehatan yang hadir untuk menjelaskan kepada kami lama waktu rawat inap di rumah sakit bagi pasien,” ucap warga tersebut.

Mendengar keluhan warga tersebut, staf BPJS yang hadir pada reses-I Anggota DPRD Kota Medan Herri Zulkarnain, Buara Ginting menjelaskan, bahwa BPJS Kesehatan memberikan limit rawat inap kepada pasien jika sudah sehat. 

“Sehat itu, nafasnya tidak sesak, stabil, kalau masih lemas, sesak, pasien tidak boleh dipulangkan, meskipun sudah satu bulan di rumah sakit, inilah yang harus dipahami oleh masyarakat,” terang Ginting.

Diterangkan, peran anggota DPRD yang telah berjasa memperjuangkan 300 ribu Kartu Medan Sehat (KMS) dan tahun ini ada penambahan, namun masih banyak masyarakat bingung tentang penggunaan BPJS kesehatan.

“Kartu BPJS kesehatan tidak ada yang namanya mati atau tidak berlaku lagi, jika tidak bayar iuran, maka hanya dinonaktif sementara dan jika sudah dibayar langsung aktif, tidak ada denda iuran, kalau non aktif 1 tahun bayar 1 tahun, jika lebih dari 1 tahun bayar saja satu tahun,” terangnya.

Diterangkan lagi, kalau BPJS kita non aktif sementara, lalu kita bayar, selanjutnya kita berobat jalan, ke klinik, ke Puskesmas dan ke poly di rumah sakit tidak ada yang namanya denda apapun. “Tapi kalau kita rawat inap di rumah sakit, ada namanya denda pelayanan. 

Denda pelayanan ini tidak besar, kalau opname saja, 2,5 persen dari total biaya diagnosa awal di kali berapa bulan tertunggak. Jika tertunggak 1 bulan, maka akan dikalikan 2,5 persen dari nilai biaya pengobatan penyakit. Contohnya, Demam berdarah, misalnya biayanya Rp1 juta, maka kita hanya bayar 2,5 persen yakni sebesar Rp25 ribu jika satu bulan menunggak. Tergantung banyak tunggakan pembayaran BPJS Kesehatan kita,” terang Buara.

Lurah Sekip, Yudha pada kesempatan itu mengatakan, bahwa perangkat pemerintah setempat tetap akan melakukan yang terbaik terhadap warganya, dan hal itu sudah merupakan intruksi dari Walikota Medan. Peningkatan pelayanan administrasi penduduk, kebersihan lingkungan dan lain sebagainya akan menjadi prioritas setiap abdi Negara, mulai dari Kepala Lingkungan, Lurah dan Camat. *AG


Share it:

Medan

Wakil Rakyat

Post A Comment:

0 comments: