Warga Lumbandolok Blokir Jalinsum - HarianCentral.com

Breaking

Menyuarakan Kebenaran Demi Keadilan

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Wednesday, 21 February 2018

Warga Lumbandolok Blokir Jalinsum

Teks Foto : Warga Desa Lumbandolok saat melakukan pemblokiran Jalinsum. *hariancentral.com - MS Putra

Madina - hariancentral.com : Tidak terima Kepala Desa Lumbandolok Kecamatan Siabu diberhentikan oleh Bupati Madina, ratusan warga protes dengan memblokir Jalinsum tepatnya di Desa Lumbandolok, Rabu (21/2/18).

Pemblokiran Jalinsum dimulai warga sekitar pukul 8.00 WIB, dengan melakukan kegiatan zikir akbar dan doa di badan jalan.

Informasi dihimpun di lokasi, aksi demo ini mereka lakukan akibat terbitnya surat keputusan Bupati Madina bernomor 141/0068/K/2018 tentang Pemberhentian Kepala Desa Lumbandolok Kecamatan Siabu.

Dalam surat yang ditandatangani Bupati Dahlan Hasan Nasution pada tanggal 7 Februari 2018 tersebut, pertimbangannya adalah berdasarkan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu, Inspektorat Kabupaten Madina nomor 001/LHP/PDTT/2018 tanggal 22 Januari 2018 terhadap Muammar (Kades Lumbandolok Kec Siabu) atas ketidakmampuan dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan desa serta tidak dapat mengayomi masyarakat desa Lumbandolok.

Dan, surat Bupati Madina nomor 700/0188/Insp/2018 tanggal 24 Januari 2018 perihal penyampaian LHP dengan tujuan tertentu atas Kepala Desa Lumbandolok.

Hal ini mengakibatkan telah merugikan kepentingan umum masyarakat Desa Lumbandolok Kecamatan Siabu. Dan Kades H Muammar dalam surat tersebut dianggap telah melanggar sebanyak lima pasal yang meliputi UU nomor 6 tahun 2014. Kemudian melanggar PP nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

Selanjutnya Permendagri nomor 66 tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri nomor 82 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.

Lalu, Perda nomor 2 tahun 2016 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa.

Dan, Peraturan Bupati nomor 19 tahun 2016 tentang petunjuk tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa.

Warga desa bernama Suparman Pulungan kepada wartawan di lokasi demo menerangkan, masyarakat menolak pemberhentian Kades tersebut dikarenakan pemberhentian itu adalah sepihak tanpa ada alasan yang jelas.

Di sisi lain, masyarakat beranggapan Muammar merupakan Kades yang layak dipertahankan untuk memimpin desa tersebut

“Kami tidak tahu apa alasannya Bupati memberhentikan Kepala Desa. Memang selama ini di desa kami ini terjadi polemik dan pro kontra, itu terjadi paska Pilkades dan dilanjutkan dengan pemilihan BPD,” katanya.

Hanya saja kami tidak menerima Kepala Desa kami diberhentikan begitu saja, karena kami sendiri yang memilihnya menjadi pemimpin kami.

Sekitar satu jam setelah pemblokiran jalan, Kapolres Madina AKBP Martri Sonny SIK langsung turun menemui warga dan Kades H Muammar yang sejak awal berada di tengah-tengah masyarakat yang sedang melakukan aksi pemblokiran jalan.

Kapolres Madina pun mengajak Kades bernegosiasi supaya masyarakat yang menduduki Jalinsum itu bisa membubarkan diri, karena kemacetan sudah cukup panjang sekitar 5 Km.

“Apapun aspirasi dan tuntutan yang disampaikan masyarakat akan kami sampaikan sama pak Bupati. Tapi kami mohon supaya jalan ini dibuka, kasihan kita sama pengguna jalan, karena jalan sudah macet panjang,” ujar AKBP Martri Sonny kepada masyarakat juga kepada Kades H Muammar.

Namun, permintaan Kapolres Madina itu tidak dikabulkan masyarakat, mereka menegaskan tidak akan membuka jalan sampai Bupati Madina mencabut SK pemberhentian Kades Lumbandolok tersebut.

Lalu, Kepala Bagian Hukum Setdakab Madina yang juga Plt Asisten Tata Praja Alamul Haq Daulay SH yang menemui masyarakat menyampaikan bahwa Bupati Madina sedang tugas ke luar kota.

Alamul Haq menjanjikan aspirasi masyarakat itu akan disampaikannya kepada Bupati Madina.

Tetapi, penjelasan Alamul Haq itu ditolak mentah-mentah oleh masyarakat termasuk Kades Lumbandolok.

Kades H Muammar meminta penegasan kepada Alamul Haq dan meminta jawaban pasti dari Bupati Madina apakah bersedia mencabut SK pemberhentian kepala desa atau tidak.

“Kami tidak mau hanya sebatas janji dan disampaikan saja, tetapi kami butuh jawaban hari ini juga, tolong hubungi pak Bupati sekarang juga, apakah bersedia mencabut SK pemberhentian tersebut atau tidak. Karena kami butuh jawaban yang pasti saat ini juga,” kata Kades H Muammar.

Lalu, Alamul Haq menghubungi Bupati Madina yang menurutnya sedang berada di luar kota. Tidak lama kemudian, Alamul Haq memberikan penjelasan bahwa Bupati bersedia mencabut surat pemberhentian kepala desa Lumbandolok tersebut. dan secara tertulis dalam secepatnya akan Bupati akan menerbitkan SK pengaktifan kembali.

“Pak Bupati sudah bersedia menerima tuntutan kita, surat secara tertulis akan menyusul. Karena itu kami memohon supaya masyarakat meninggalkan badan jalan, karena kita kasihan sama pengguna jalan yang lain,” terangnya.

Mendapat jawaban itu, masyarakat seraya meneriakkan ‘Allahu Akbar’ bersedia meninggalkan tempat mereka dan meminta supaya Pemkab Madina menepati janjinya menerbitkan SK pengaktifan kembali Kepala desa Lumbandolok H Muammar.

Aksi pemblokiran jalan nasional (Jalinsum) oleh sekitar seribuan orang masyarakat Desa Lumbandolok ini selesai pukul 12.30 Wib. Dan, arus lalu lintas pun kembali normal. *MS








No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here