DPRD Pertanyakan Izin Manhattan Mall

Share it:
Teks Foto : Proyek Pembangunan Manhattan Mall. *hariancentral.com - Ist
Medan-Hariancentral.com : Anggota Komisi D DPRD Kota Medan Ahmad Arif mempertanyakan kelengkapan izin pembangunan gedung Manhattan Mall dan Condominium di Jalan Gatot Subroto Medan, karena diduga pihak pengembang belum melengkapi sejumlah izin.

“Jika pihak manajemen belum mengantongi kelengkapan izin, Pemko Medan supaya melakukan tindakan tegas terhadap bangunan mega proyek tersebut. Pengawasan harus dilakukan,” tegas Ahmad Arif kepada wartawan di DPRD Kota Medan, Rabu (7/2).

Penegasan itu disampaikan Ahmad Arif menyikapi keberadaan pembangunan Manhattan yang disinyalir belum melengkapi sejumlah izin, seperti Izin Analisa Mengenai Dampak Lingkungan lalu lintas (Amdal Lalin) dari Kementerian Perhubungan.

Dugaan pelanggaran surat izin mendirikan bangunan (SIMB) dari Pemko Medan, dugaan pelanggaran izin Keterangan Situasi Bangunan (KSB), izin Garis Sempadan Bangunan (GSB) dan pelanggaran roilen badan jalan di Jalan Gatot Subroto dan Jalan Gagak Hitam Medan. “Hal ini yang patut dipertanyakan,” kata Arif.

Arif juga mendesak Dinas PKPPR Kota Medan agar mengawasi pembangunan agar tidak menyalahi ketentuan. “Jika terbukti ada pelanggaran supaya dilakukan tindakan tegas. Selama ini pembangunan gedung Manhattan terkesan luput dari pengawasan. Kita khawatir banyak penyimpangan yang terabaikan. Kita tidak setuju jika pembangunan berdampak buruk soal estetika kota Medan,” ujar Arif.

Sama halnya terkait izin AMDAL lalin, Arif, juga meminta dilakukan melalui kajian yang matang soal rekayasa lalu lintas.

Sebab katanya, melihat keberadaan bangunan terbukti berdampak kemacetan lalu lintas di Jalan Gatot Subroto dan Jalan Gagak Hitam. “Jika memang Amdal Lalin-nya sudah ada, patut ditinjau ulang,” kata Arif.

Arif menambahkan, dugaan pelanggaran GSB sangat kental, termasuk pelanggaran roilen patut diragukan. “Dinas PKPPR harus tegas menjalankan dan menegakkan kententuan. Dinas PKPPR harus turun tinjau lapangan. Jika terbukti ada pelanggaran harus ditindak tegas,” tegas Arif.

Terkait hal itu, Ahmad Arif mengusulkan kepada pimpinan dewan dan pimpinan Komisi D agar memanggil pihak manajemen Manhattan ke gedung dewan untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP). “RDP itu untuk mengetahui apakah izin yang diterbitkan sesuai kondisi bangunan yang sebenarnya. Begitu juga masalah ketenagakerjaan terhadap buruh bangunan dan karyawan lainnya diharapkan terjamin segala hak sesuai aturan,” ujarnya.

Arif juga mengharapkan anggota DPRD Medan di Komisi B yang membidangi tenaga kerja turut melakukan pengawasan, seperti perlindungan terhadap ketenagakerjaan buruh dan karyawan. “Juga masalah izin IPAL, patut dipertanyakan,” pungkasnya. #Str




Share it:

Medan

SKPD

Wakil Rakyat

Post A Comment:

0 comments: