DPRD Medan : Pemko Harus Cari Solusi Bagi PKL

Share it:


Teks Foto: Satpol PP Kota Medan saat melakukan penggusuran PKL di Jalan Candi Prambanan. *hariancentral.com - Ist
Medan–Hariancentral.com : Penertiban pedagang kaki lima (PKL) yang gencar dilakukan oleh Satuan Polisi Pamongpraja (Satpol PP) Kota Medan, adalah sudah tepat untuk menjadikan kota Medan bersih dari PKL dan terlihat rapi. 
Namun disisi lain, Pemerintah Kota Medan juga harus mencari solusi bagi para pedagang kaki lima yang terkena penggusuran agar tidak menjadi penganguran pasca usaha tempat mereka berjualan telah digusur. Sebab, bisa saja para PKL tersebut sudah berjualan belasan tahun ditempat tersebut, dan selama ini penghasilan untuk menopang ekonomi keluarga mereka sangat tergantung dari usaha tempat mereka berjualan di kaki lima tersebut.
“ Kebijakan Pemko Medan melakukan penertiban PKL di kawasan tertentu sudah benar. Namun, harus ada solusi bagi mereka (PKL-red) sehingga meski digusur, namun mereka masih bisa dapat berjualan di satu lokasai yang telah disiapkan oleh Pemerintah Kota Medan sebelumnya,” terang Parlaungan Simangunsong ST kepada wartawan, Selasa (13/2/18).
Ketua Komisi D DPRD Kota Medan ini juga berharap agar penertiban pedagang kaki lima(PKL) yang dilakukan Selasa pagi oleh Satpol PP Kota Medan, di Jalan Candi Prambanan dapat dilakukan ditempat lain, sebab, keberadaan PKL di belakang kantor PN Medan tersebut menyebabkan situasi jalan sering macet dan hak pejalan kaki juga terganggu.
“Di lokasi tersebut selama ini sudah menjadi tempat berjualan PKL dan sudah berlangsung sangat lama, sementara jalan tersebut dapat digunakan sebagai jalan alternatif jika di lapangan benteng ada kegiatan agar tidak macet,” terang Parlaungan.
Terpisah, Humas Pengadilan Negeri Medan, Jamaluddin saat dikonfirmasi wartawan terkait penggusuran pedagang kaki lima tersebut mengatakan selama ini para PKl tidak ada mendapat izin dari Pemko dan apalagi dari PN Medan untuk berjualan di jalan milik umum tersebut. Jamaluddin juga membantah informasi yang beredar mengatakan pihak PN Medan menyediakan tempat berjualan didalam lingkungan PN Medan.
“Kita tidak ada memberikan tempat berjualan bagi PKl yang menjadi korban penggusuran oleh Satpol PP Medan tadi pagi. Karena PN Medan tidak mengijinkan ada berjualan didalam kecuali melalui koperasi dan itupun tidak sembarangan, ada syarat dan ketentuanya,” terang Jamalludin.
Ditambahkan Jamal, bahwa untuk penyediaan tempat berjulan bagi PKL adalah urusan Pemko Medan. Selama ini, pihak PN Medan juga sudah gerah melihat para pedagang kaki lima yang berdagang dan berjualan menggunakan badan jalan dan berdiri diatas parit, apalagi sampai ada yang menempel dinding di tembok Kantor Pegadilan Negeri Kota Medan tersebut.
“ Jika menurut Undang-Undang, PKL tidak boleh berjualan di badan jalan ataupun diatas trotoar jalan. Dan mungkin selama ini, Pemko tidak mengetahuinya,” sebutnya.
Sementara Sekretaris Satpol PP Medan, Rakhmat Adi Syahputra Harahap, ketika ditemui disela-sela operasi pembersihan lapak pedagang mengatakan, bahwa para pedagang sudah di ultimatum sebanyak tiga kali.
Rakhmat juga menuturkan pengusuran ini atas perintah dari Ketua Pengadilan Negeri Medan yang diteruskan ke Pemko Medan, Satpol PP dan Pemerintah Kecamatan Medan Petisah.
Adapun isi permintaan bahwa keberadaan pedagang sangat menganggu arus lalulintas terutama manuver kenderaan tahanan dari Kejari Medan, Kejatisu serta lokasi parkir bagi pengunjung sidang.
Selain itu, Rakhmat juga menyebutkan karena ini dulu jalan dan tidak ada pedagang, maka pihak Pemko Medan menyetujui permintaan penggusuran pedagang oleh pihak pengadilan. *AG
Share it:

Medan

Wakil Rakyat

Post A Comment:

0 comments: