Akademisi Setuju KDh Kembali Dipilih DPRD - HarianCentral.com

Breaking

Menyuarakan Kebenaran Demi Keadilan

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Wednesday, 28 February 2018

Akademisi Setuju KDh Kembali Dipilih DPRD

Medan - hariancentral.com : Dekan Fisipol USU Dr Muryanto Amin dan Pengamat Sosial Politik USU Dr Wara Sinuhaji yang dihubungi terpisah, Selasa (27/2/18) kemarin senada menyatakan, kalaupun harus kepala daerah (KDh) kembali dipilih DPRD, harus diawasi ekstra ketat oleh KPK sehingga tidak ada terjadi transaksi uang disana.

“Disisi lain, apa keberatan Ketua DPRD Sumut, Gubernur dipilih rakyat, kalaupun banyak uang habis, itukan uang rakyat,” kata Wara Sinuhaji (foto) mengomentari pendapat Ketua DPRD Sumut H Wagirin Arman SSos.

Wagirin Arman menyatakan sependapat dengan usulan Ketua DPR RI agar kepala daerah, baik Gubernur maupun Bupati/Walikota dipilih kembali melalui DPRD dengan alasan untuk memperkecil “cost politik” yang bila dibandingkan pemilihan langsung oleh rakyat akan menghabiskan anggaran yang begitu besar.

Dikatakan Wara, sekitar 15 tahun lalu, kita berikan kepercayaan kepada DPRD untuk memilih KDh, tetapi DPRD hasil pemilihan 1999 menghianati rakyat, karena ketika itu anggota DPRD itu disuap oleh para kandidat Kepala Daerah, sehingga terjadi korupsi di kalangan anggota DPRD.

Saat itu anggota DPRD itu tidak intropeksi diri, malah anggota DPRD menghianati rakyat, maka rakyat minta agar pemilihan kepala daerah langsung dilakukan oleh rakyat. Untuk menghindari anggota DPRD tidak punya kesempatan melakukan korupsi.

Disisi lain Wara menyatakan, tidak perlu kepala daerah itu kembali dipilih anggota DPRD, tetapi tetap seperti sekarang ini. Itulah maka UUD 45 pernah diamandemen seperti sekarang ini.

Pemilihan langsung kepala daerah dilakukan rakyat sekitar tahun 2004.

Diharap ketua DPRD Sumut merenungi masalah ini atau perlu merevisi UU.

Jabatan Gubernur itu tidak perlu dipilih, tetapi cukup diangkat langsung oleh Presiden RI.

Untuk itu perlu diubah Undang-undangnya di Senayan sana, karena Gubernur itu adalah sebagai perpanjangan tangan permerintah pusat. Karena Gubernur itu tidak punya rakyat karena hak otonomi itu ada di tingkat dua. Bila perlu Gubernur itu di seluruh Indonesia disetarakan saja kedudukannya seperti Menteri, itupun kalau anggota DPR RI di Senayan mau merevisi Undang-undang seperti yang saya katakan tadi, kata Wara.

Kalau memang dari aspek cost politiknya tinggi, bila perlu DPRD tingkat satu itu dibubarkan saja, katanya.

Terpisah, Dekan Fisip USU Muryanto menyatakan setuju kalau kepala daerah kembali dipilih DPRD. Itu pernah saya sarankan diberbagai pertemuan .

Karena dengan pemilihan KDh langsung oleh rakyat, cost politik terlalu tinggi. Meskipun itu punya kaitan dengan distribusi pendapatan juga. Karena dengan pilkada banyak usaha kecil menengah (UKM) yang dapat orderan, seperti membuat kaos, sepatu dan lain-lainnya. Tetapi prektek yang dilakukan selama ini, memang lebih banyak yang tidak menghasilkan produk sesuai dengan harapan yang diinginkan.

Kaulaupun pemilihan KDh dikembalikan di DPRD, pengawasan perlu ketat oleh aparat penegak hukum dan KPK. Supaya disana tidak ada terjadi pembayaran atau transaksi uang antara anggota DPRD dengan calon kepala daerah.

Memang banyak pakar politik yang menyarakan agar pemilihan KDh kembali ke DPRD, karena sistem sekarang punya cost yang tinggi. Ada yang tidak punya korelasi positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Kedepan yang paling penting membuat parpol itu sadar bahwa mereka seharusnya menertipkan praktek money politik dan praktek efisiensi anggaran pemerintah.

Pada saatnya ,bila pemilihan kepala daerah kembali ke DPRD, pendidikan politik itu harus jalan terus. Kalau terus terjadi transaksional atau tukar bentuk barang dan jabatan maka seterusnya tidak produktif demokrasi kita, katanya.

Kalaupun pemilihan kepala daerah kembali ke DPRD, bukan berati cost politik tidak ada, tetap ada , tapi tidak terlalu banyak. Misal untuk Pilgub saja APBD Sumut dibebani lebih Rp1 triliun. Kalau itu digunakan untuk membangun infrastuktur pasti sudah banyak yang terselesaikan.

Untuk mendidik masyarakat dan politisi berprilaku yang baik , butuh waktu lama. Kalau para politisi berprilaku baik tanpa ada transaksional, saya kira pilkada langsung itu bermanfaat. Karena yang memulai transaksional ini adalah para politisi juga, yang kerap menawarkan partainya untuk dibayar, kata Muryanto. *IRN

ket foto: Wara Sinuhaji

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here