Warga Jalan Nilam Antar Surat ke DPRD Medan

Share it:

Medan-hariancentral.com : Sebanyak 6 orang perwakilan Jalan Nilam Kelurahan Sei Rengas Permata, Kecamatan Medan Area mendatangi DPRD Kota Medan.

Adapun maksud kedatangan warga yang menolak keberadaan CV Garuda Cipta Plastindo beroperasi di lingkungan mereka adalah untuk mengantarkan surat keberatan (penolakan) warga, atas keberadaan perusahaan percetakan plastik yang memakai ruko dan tidak memiliki izin, Kamis (25/1).

Hasan, warga Jalan Nilam yang rumahnya berdekatan langsung dengan perusahaan percetakan plastik di gedung DPRD Kota Medan kepada wartawan mengatakan, kesabaran warga selama ini mulai habis disaat mengetahui, bahwa izin perusahaan dan izin oerpasional CV Garuda Cipta Plastindo tersebut sudah habis sejak tanggal 28 Oktober 2016 dan tidak dapat diperpanjang lagi.

Namun anehnya, meski sudah lama mendapat penolakan warga dan izin perusahaan juga sudah tidak ada lagi, tetapi CV Garuda Cipta Plastindo tetap beroperasi, meskipun sesekali warga sekitar mengingatkan pemilik perusahaan untuk tidak lagi menjalankan usahanya, namun pemilik perusahaan tetap membandal.

“Kami juga sudah pernah melaporkannya kepada Lurah Sei Rengas Permata, Saftina Rumondang, tanggal 1 September 2016, namun terkesan Lurah Sei Rengas Permata tutup mata sampai saat ini, baik Kepala Lingkungan VII ikut tutup mata,” terang Hasan.

Hasan berharap dengan memberikan surat pengaduan (penolakan) warga Jalan Nilam terkait perusahaan percetakan plastik yang beroperasi di tengah perumahan penduduk, kepada Ketua DPRD/Ketua Komisi C Medan, secepatnya, pihak perusahaan dan aparat terkait dapat dipanggil melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP), sehingga keluhan warga dapat terwujud.

“Kami berharap secepatnya Komisi C memanggil pemilik perusahaan, karena kami warga Jalan Nilam sudah gerah dan tidak nyaman lagi tinggal di lingkungan Jalan Nilam akibat keberadaan perusahaan percetakan plastik tersebut,” terang Hasan.

Diterangkan Hasan lagi, sejak beroperasi tahun 2013 lalu, warga tidak pernah ada menandatangani persetujuan untuk pengoperasian perusahaan tersebut, namun diduga ada permainan oknum di Kelurahan yang diduga memalsukan tanda tangan warga, untuk mendapatkan surat izin operasional dan surat izin usaha dari Kantor Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Medan saat itu.

“Kata Lurah saat itu, perusahaan tersebut tidak lagi beroperasi, namun kami wargalah yang paling mengetahui kapan perusahaan tersebut beroperasi dan kapan datang mobil pengantar bahan dan pengantar plastik,” terangnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi C DPRD Kota Medan Hendra DS dari Fraksi Partai Hanura sudah mengeluarkan statemennya di media, yang menyebutkan perusahaan tidak dapat beroperasi di lingkungan hunian penduduk padat, apalagi sampai memakai ruko yang dan merubah fungsinya. *AG
Share it:

Medan

Wakil Rakyat

Post A Comment:

0 comments: