KPU Sumut Rapat Kampanye Pilkada, 3 Paslon Gubsu Harus Taat Aturan

Share it:

Teks Foto :  Mulia Banurea. *hariancentral.com-Ist

Medan-haiancentral.com : Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut gelar Rapat Koordinasi (Rakor) Kampanye dengan tim kampanye pasangan calon dan pemangku kepentingan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut tahun 2018, Kamis (25/1) di Hotel Garuda Plaza Jalan SM Raja Medan.

Rakor dihadiri ketiga tim penghubung dari pasangan calon Edy-Ijeck, JR-Ance dan Djarot-Sihar Sitorus serta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Sumut, Komisi Informasi Publik (KIP), aparat Kepolisian, dibuka langsung Ketua KPU Sumut Mulia Banurea didampingi anggota KPU Sumut lainnya Yulhasni.

Dalam sambutannya, Mulia menegaskan, kepada tiga pasangan calon (Paslon) Gubsu dan Wagubsu harus menaati peraturan dalam berkampanye sehingga tidak terjadi ketersinggungan pihak lainnya.

Selain itu, Mulia juga mengatakan, pemasangan alat peraga kampanye akan ditentukan KPU sebagaimana telah diatur didalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

"Berdasarkan jadwal, masa kampanye akan berlangsung mulai 15 Februari hingga 23 Juni mendatang. Selain Pilgub Sumut, delapan kabupaten/kota di Provinsi ini juga akan menggelar Pilkada pada tahun 2018," jelas Ketua KPU Sumut ini.

Lebih lanjut dijelaskan, di Sumut, selain pilgub ada delapan daerah yang mengikuti Pilkada Serentak 2018. Yaitu, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Langkat, Kabupaten Deliserdang, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Dairi dan Kota Padang Sidempuan.

Dalam rakor tersebut, KPU Sumut menyampaikan berbagai aturan teknis terkait tahapan kampanye.

Komisioner KPU Sumut Yulhasni mengatakan, melalui rakor itu, mereka ingin memastikan seluruh pasangan calon dapat memahami aturan tersebut.

"Ada banyak hal yang berubah soal kampanye calon kepala daerah mengingat seluruh urusan kampanye paslon mulai dari alat peraga kampanye dan pemasangan iklan baik di media cetak, elektronik, radio itu harus berkoordinasi dengan KPU," kata Yulhasni, seraya menjelaskan, beberapa aturan yang disampaikan dalam rakor tersebut diantaranya terkait pengadaan alat peraga kampanye, penyebaran alat peraga kampanye, hingga isi dari baliho-baliho kampanye paslon. Selain itu, dibahas juga mengenai kampanye dalam bentuk pertemuan.

"Artinya, sangat banyak regulasi yang wajib dipahami agar tidak terjadi kesalahan. Kampanye ini bagian yang sangat penting," ujar dia.

Dijelaskan juga, bahwa setiap pemasangan alat peraga kampanye tidak dibenarkan mencantumkan gambar Presiden dan Wakil Presiden RIepublik Indonesia. *PUL

Share it:

KPU

Medan

Post A Comment:

0 comments: