DPRD Tegal dan OKI Studi Banding Honor Penggali Kubur

Share it:

Medan-hariancentral.com : DPRD Medan kedatangan tamu dari DPRD Kota Tegal dan DPRD Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan, baru-baru ini.

Kehadiran dua lembaga legislatif tersebut disambut anggota Komisi B DPRD Medan, HT Bahrumsyah dan Irsal Fikri.

Tujuan kunjungan kerja dan studi banding ini, salah satunya tentang penganggaran dibidang keagamaan seperti honor untuk ustadz, ustadzah, bilal mayit dan penggali kubur.

Seperti penuturan Anggota Komisi I DPRD OKI, Yohari, yang mengaku tertarik mengetahui insentif bagi ustadz dan ustadzah di Kota Medan. Sebab di daerah mereka, lanjut dia, menurut pihak eksekutif tidak diperkenankan ditambah lantaran terhalang regulasi dari Permendagri. "Nah, di Pemko Medan apakah diperbolehkan menambah honor mereka. Regulasi atau payung hukum apa yang dipakai sehingga bisa menampung anggaran itu," katanya.

Pihaknya, kata dia, hanya bisa mengalokasikan Rp200 ribu sampai Rp300 ribu per bulan membayar insentif ustadz dan ustadzah ini.

"Kami (DPRD OKI) termasuk intens berkomunikasi dengan BKPRMI untuk membahas penambahan honor tersebut. Tapi nyatanya saat periode lalu coba dianggarkan, pihak eksekutif menolak itu karena berbenturan dengan aturan," ucapnya.

Menjawab itu, HT Bahrumsyah menjelaskan kegiatan seputar keagamaan memang cukup banyak dianggarkan Pemko Medan dalam APBD. Tidak hanya bagi kalangan ustadz dan ustadzah saja, juga guru maghrib mengaji dan sekolah minggu serta penggali kubur dan bilal mayit.

"Kita rutin menganggarkan itu setiap tahun. Bahkan di 2018 ini honornya sudah Rp550 ribu per bulan. Kerja sama yang kami bangun dengan Kementerian Agama, mengingat ada alokasi cukup besar melalui pos APBN," katanya.

Dia mengatakan, khusus insentif bagi guru maghrib mengaji, akan diberikan sesuai alokasi yang ada bilamana guru ada mengajarkan mengaji baik di rumah-rumah ibadah maupun rumah sendiri.

"Dari situlah nanti direkomendasikan agar bisa mendapat honor tersebut. Anggaran itu ada dibawah Kabag Sosial dan Pendidikan Pemko Medan. Jadi tidak seperti dulu berada di bawah Kabag Agama," jelasnya.

Bahkan untuk alokasi penggali kubur, bilal mayit dan pos kegiatan keagamaan seperti hibah, lanjut Ketua Fraksi PAN ini, ada sekitar Rp80 M pihaknya dan Pemko Medan anggarkan tahun ini. "Disamping itu karena mengingat Medan adalah jasa kita, sektor PBB masih jadi primadona PAD Kota Medan.

Apalagi kurang lebih 8.000 perusahaan berada di Medan. Di sini kawasan industri memang cukup besar," ungkapnya.

Sebelumnya, Kamaluddin dari Komisi II DPRD OKI menanyakan soal pos PAD tertinggi di Medan dari sektor mana. Ia pun mengamini bahwa APBD OKI 2018 senilai Rp2,28 T, kemungkinan sama besarannya dengan PAD Kota Medan. "Pendapatan kami dari sektor parkir juga berkurang. Apalagi setelah terminal tidak lagi kami yang kelola, menambah banyak pengurangan pos pendapatan," katanya.

Kehadiran hampir 50 legislator diakhiri dengan saling tukar cinderamata, serta foto bersama. Disamping itu, kedua lembaga legislatif tersebut sangat berterimakasih atas jamuan dari DPRD Medan sekaligus menjadikan bahan evaluasi dan masukan terhadap eksekutif masing-masing. *AG

Share it:

Medan

Wakil Rakyat

Post A Comment:

0 comments: