DPRD Minta Pemko Tegas Soal Parkir di Medan Mall

Share it:

Medan-hariancentral.com : Komisi D DPRD Medan berencana menemui Walikota Dzulmi Eldin terkait permasalahan parkir di kawasan Medan Mall.

Keputusan ini diambil setelah tidak adanya tindaklanjut yang dilakukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Medan terkait atas rekomendasi yang dikeluarkan Komisi D pada 15 Januari lalu.

"Kami pikir pak Wali harus tahu duduk persoalannya. Bahwa Komisi D sudah merekomendasi melalui pimpinan dewan terkait masalah tarif parkir progresif di kawasan Medan Mall. Tenyata antar instansi Pemko tidak berkoordinasi dengan baik menyikapi rekomendasi kami. Makanya perlu kita sampaikan langsung ke beliau," kata Ketua Komisi D Parlaungan Simangunsong kepada wartawan, usai memimpin rapat dengar pendapat (RDP) lanjutan dengan warga yang berada di kawasan Medan Mall bersama OPD Pemko terkait, Senin (29/1).

Menurutnya, berdasarkan hasil RDP pertama pada 15 Januari, pihaknya sudah merekomendasi bahwa tarif parkir di kawasan tersebut Rp5.000 perhari. Dan tidak boleh dikutip secara progresif oleh pengelola parkir yakni PT Brahma Debang Kencana (BDK). "Namun faktanyakan masih terjadi di lapangan. Bahkan pengakuan warga di RDP yang kita dengar, mereka malah mendapat intimidasi dari pengelola parkir," katanya.

Mengenai waktu pertemuan dengan Walikota, politisi Demokrat ini menyebut akan dilakukan secepatnya sembari melihat waktu yang kosong antara pihaknya dengan Walikota. Namun yang terpenting, lanjut Parlaungan, pihaknya akan menyerahkan hasil rekomendasi pihaknya kepada Asisten Ekbang Qamarul Fattah, guna menindaklanjuti kepada OPD berwenang agar bisa segera dijalankan.

"Inikan urusan menyangkut masyarakat, maunya instansi terkait peka menyikapi masalah ini. Supaya pak Wali pun tahu bagaimana koordinasi bawahannya, kami akan sampaikan langsung kepadanya," ujarnya.

Dalam RDP lanjutan itu, sangat disayangkan bahwa perwakilan PT BDK tidak hadir. Bahkan pihak Dinas Perhubungan yang diminta berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya, belum menyampaikan rekomendasi Komisi D terkait masalah ini.

Ironinya lagi, dalam RDP tersebut OPD terkait mengaku belum menerima hasil rekomendasi Komisi D.

Hal tersebut lantas disesalkan sejumlah anggota Komisi D yang hadir, seperti Landen Marbun, Ahmad Arif dan Godfried Effendi Lubis.

"Saya pikir kita sudah tidak perlu berpanjang-panjang. Tidak perlu undang lagi warga, melainkan tunjuk saja rekomendasi diberikan ke asisten Ekbang. Sehingga tindak lanjutnya kita bisa lihat nantinya," katanya.

Sementara Landen menambahkan, bahwa pihaknya sudah buat batas waktu atas penerapan rekomendasi tersebut, namun faktanya belum juga dijalankan. "Saya pikir deadline sudah kita buat. Kecewa kita dengan SKPD, padahal sudah diberi tiga hari waktu supaya bisa saling koordinasi," katanya.

Perwakilan warga dalam RDP itu mengungkapkan sepakat dengan keputusan Komisi D. Hanya saja pihaknya meminta perlu keamanan atas intimidasi yang dilakukan oknum BDK.

"Sebagai warga kami perlu safety, sebelum deadline kami memohon jangan melakukan kekerasan, jangan lakukan intimidasi kepada warga. Bahkan untuk mencuci mobil di depan toko saja kami ada diintimidasi," kata perempuan berambut pirang tersebut. *AG




Share it:

Medan

Wakil Rakyat

Post A Comment:

0 comments: