DPRD Ingatkan Warga Kelola Sampah

Share it:
TEKS FOTO: Edward Hutabarat saat melaksanakan reses dihadiri masyarakat. *hariancentral.com-Ist

MEDAN-hariancentral.com:Sungai bukanlah tempat pembuangan sampah. Sejatinya sungai merupakan tempat perlintasan air, dimana ekosistemnya harus terus dijaga untuk keberlangsungan hidup manusia. "Perlu peran serta kita bersama untuk menjaga ekosistem sungai agar terus terpelihara. Terutama menjaganya dari sampah.

Tanggungjawab tentang sampah bukan sepenuhnya ada di pemerintah, melainkan masyarakat luas," kata anggota DPRD Medan Edward Hutabarat saat menyampaikan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan No 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan, di Jalan Danau Jempang, Kelurahan Sei Agul, Medan Barat baru-baru ini.

Lebih lanjut Edward menjelaskan, banyak sekali manfaat jika semua elemen masyarakat mampu menjaga ekosisten sungai dengan baik. Sebab kalau sungai dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah, ikan-ikan yang berada di sungai pun bisa ikut tercemar. "Alhasil ikan yang dari sungai apabila mau kita makan sudah beracun, dan efeknya pun kembali ke kita. Masyarakat ikut mendapatkan penyakit akibat itu," katanya.

Mengenai perda ini, sebenarnya masyarakat mempunyai kesempatan bekerjasama dengan Pemko Medan dalam hal pengelolaan persampahan. Seperti tertuang di pasal 7 huruf e pada BAB IV pada perda tersebut, kata Edward, dimana memberikan izin pengelolaan persampahan.

"Meski tidak secara gamblang disebutkan pihak mana yang bisa mengelola sampah, namun perda ini memberikan kesempatan bagi masyarakat. Kan bisa saja masyarakat mengusulkan kepada Pemko, bilamana ada lahan yang bisa dikerjasamakan dalam hal pengelolaan persampahan ini," katanya.

Karenanya dalam pengelolaan persampahan setiap orang berkewajiban mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan, seperti dicantumkan dalam pasal 10 huruf a. "Nah, di pasal 11 huruf a dijelaskan setiap orang atau badan wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan dalam pengelolaan persampahan rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga," kata Edward.

Tak hanya itu, sambung politisi PDIP bahwa sudah selayaknya sampah dianggap sebagai peluang dalam pengolahan energi listrik. Sebagaimana yang terlebih dahulu dilakukan bangsa lain yang sudah maju.

"Bapak dan ibu percaya nggak kalau orang bisa mati gara-gara sampah tak diangkut. Contohnya ada tikus di dalam rumah kita yang mengetahui ada makanan di meja lalu memakan makanan tersebut. Lantas kita konsumsi pula makanan tersebut, dan akhirnya kita terkena penyakit sebab tikus membawa racun. Maka dari itu marilah mulai sekarang kita peduli akan kebersihan lingkungan kita, dan jangan lagi buang sampah sembarangan," ajaknya.

Pada BAB XIII pasal 32 huruf a, b dan c tentang larangan, dengan tegas disebutkan setiap orang atau badan dilarang membuang sampah sembarangan, menyelenggarakan pengelolaan persampahan tanpa seizin Walikota; dan menimbun sampah atau pendauran ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah yang berakibat kerusakan lingkungan.

"Untuk ketentuan pidana yang tertuang di pasal 35 BAB XVI, bagi setiap orang yang melanggar aturan dapat dikurung paling lama tiga bulan dengan denda paling banyak Rp10 juta. Sedangkan setiap badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 dipidana denda paling banyak Rp50 juta dengan pidana kurungan paling lama enam bulan," jelasnya.

Sri, warga Kelurahan Sei Agul sebelumnya mengungkapkan, sampah di lingkungan mereka jarang sekali diangkut oleh petugas kebersihan. Kemudian diperparah tidak adanya wadah sampah yang disediakan Pemko maupun pihak Kecamatan setempat.

"Kebetulan saya tinggal di daerah pinggiran sungai atau parit busuk di Lingkungan IV, Kelurahan Sei Agul. Sampah di situ berbulan-bulan tidak ada yang mengangkat. Kami minta dalam kesempatan ini bisa didengar aspirasi kami, dan disediakan wadah sampahnya," katanya. *CAG


Share it:

Medan

Wakil Rakyat

Post A Comment:

0 comments: