PT Dwi Kencana Diduga Hendak Kuasai Lahan Garapan Masyarakat

Share it:
TEKS FOTO: Masyarakat yang berasal dari 4 Kecamatan berkumpul di lokasi garapan. *hariancentral.com-Ist

ACEH TIMUR-hariancentral.com: Masyarakat berasal dari 4 Kecamatan (Banda Alam, Indra Makmu, Nurussalam, Idi Rayeuk) Kabupaten Aceh Timur bertahun-tahun menggarap tanah atau lahan terlantar. PT Dwi Kencana dalam bebarapa hari ini hingga Senin (13/11) terus memantau pergerakan alat berat (Beko) suruhan PT Dwi Kencana untuk menggali parit batas lahan.

Areal tersebut terletak berbatasan dengan areal milik PTPN 1 Perkebunan Julok Rayeuk Utara dan PTPN I dan PTPN III Julok Rayeuk Selatan di Kecamatan Indra Makmu Kabupaten Aceh Timur.

PT Dwi Kencana diduga hendak menguasai lahan yang sudah digarap masyarakat, pasalnya, parit yang digali sebagai batas lahan HGU diduga milik PT Dwi Kencana akan mengenai lahan yang selama bertahun-tahun telah digarap oleh masyarakat.

Bahkan sampai saat ini lahan yang digarap oleh masyarakat sudah ditumbuhi tanaman-tanaman yang begitu suburnya diantaranya pohon durian, jabon, pisang, petai, pepaya dan lain-lain.

Menurut keterangan yang dihimpun dari masyarakat akan terus memantau pergerakan alat berat tersebut dan akan menghentikan pengerjaan parit tersebut.

Saat masyarakat berada di lokasi beko sudah tidak melakukan pekerjaannya. Begitu pula saat masyarakat menunggu di lokasi sampai sore hari beko pun tidak juga melakukan aktifitasnya.

Berhari-hari masyarakat penggarap dari 4 Kecamatan menunggu tanggapan dari pihak PT Dwi Kencana namun baru sore, Senin (13/11) Menejer PT Dwi Kencana menjumpai mayarakat.

Pihak PT Dwi Kencana yang diwakili Hasan mengatakan akan terus melakukan kegiatan rutin Kebun diantaranya pekerjaan parit sebagai batas. Namun jikalau berbenturan dengan kepentingan masyarakat maka akan mendahului musyawarah juga dengan masyarakat.

“Kami akan tetap melakukan kegiatan rutin kami, apa yang kami lakukan sudah sesuai prosedur. Parit yang kami gali tidak mengenai tanaman masyarakat, coba bapak lihat sendiri. Dan yang kami kerjakan sesuai dengan batas dalam peta HGU," sebut Hasan.

Namun bila saat kami melakukan pekerjaan berbenturan dengan masyarakat maka kami akan mengutamakan musyawarah terlebih dahulu dengan masyarakat.

Pekerjaan kami belum sampai pada lahan masyarakat, masih jauh, nanti kalau sudah mendekati lahan masyarakat maka akan Kami hentikan dahulu dan bermufakat dengan masyarakat.

Kami tidak menelantarkan lahan terebut, dahulu tidak kami tanami karena konflik (konflik Aceh) dan juga kami pernah menanami sawit akan tetapi diganggu oleh Gajah. Dalam memanfaatkan lahan tersebut kami lakukan secara bertahap.

Kami juga tidak melarang masyarakat untuk menanam tanaman di lahan kam,i akan tetapi menanamnya dengan tanaman muda jangan menanam tanaman tua seperti sekarang ini ditanami karet, jabon dan duren “ jelas Hasan kepada wartawan di lokasi sengketa, Senin (13/11).

Berbeda dipihak masyarakat, masyarakat penggarap tetap pada pendiriannya akan mempertahankan lahan yang sudah digarap bertahun-tahun lamanya.

Kami sudah menggarap lahan bertahun-tahun lamanya. Tidak mungkin kami menggarap lahan orang kalau ada yang punya. Sejak tahun 1993 lahan tersebut tidak pernah ditanami, yang ada hutan rimba. Dari hutan rimba kami bersihkan hingga nampak seperti sekarang ini sudah ada banyak tanamannya.

"Nah sudah bersih seperti ini baru ada yang mengaku-ngaku ada pemiliknya, mengapa baru sekarang mereka datang dan mengapa tidak dari dahulu mereka tanami lahan tersebut," ungkap salah seorang anggota masyarakat penggarap yang nggan disebut namanya.

Kalau mereka katakan bahwa dulu tidak bisa menanam sawit karena alasan konflik dan sudah pernah ditanami tapi diganggu gajah.

Tetapi mengapa lahan Kami tidak diganggu gajah? Kan alasannya lucu pak? Dan kalaulah alasan konflik sampai sekarang ini sudah berapa lama?

Pokoknya kalau pihak PT Dwi Kencana terus juga melanjutkan pekerjaannya dan mengenai lahan kami, maka jangan salahkan kami, kalau kami akan mengambil tindakan anarkis,” jelas salah seorang anggota masyarakat penggarap.

Salah seorang warga yang juga menjadi juru bicara masyarakat Zulkifli menambahkan, akan tetap mempertahankan lahan tersebut, apapun alasannya kami tetap akan mempertahankan lahan yang sudah kami garap selama ini.

Mereka juga melakukan tindakan diluar prosedur, Apabila hendak membuat batas lahan seharusnya menghadirkan pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional) juga pihak Dinas Perkebunan dan Kehutanan. Biar mereka lihat bahwa di lahan ini ada masyarakat sedang menggarap. Tapi ini tidak ada yang datang.

Kami ini masyarakat kecil yang tidak mempunyai tanah untuk menjadikan usaha kami janganlah hanya untuk orang kaya saja yang diberi hak untuk berusaha dengan beribu-ribu hektar.

Apalagi lahan tersebut sudah berpuluh-puluh tahun ditelantarkan. "Kami juga anak bangsa yang harus mendapatkan hak atas tanah untuk berusaha sesuai dengan amanah Undang-Undang Republik Indonesia,“ jelas Zulkifli.

Disela-sela penghadangan pekerjaan oleh masayarakat. Salah seorang masyarakat menghubungi salah seorang anggota DPRK (Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten) fraksi PA yang akrab dipanggil Pang Rahet menjelaskan agar masyarakat terus menggarap tanahnya. Dan pihak pekerja penggalian parit harus menghentikan pekerjaan.

“Masyarakat lanjutkan terus menggarap lahannya, dan Beko itu harus dihentikan bekerjanya dan masalah surat menyurat atau masalah administrasi HGU PT Dwi Kencana akan dikaji dulu oleh Dewan dan pemerintah Kabupaten,” jelas Pang Rahet kepada masyarakat dan wartawan yang meliput. *JUA
Share it:

daerah

Ekonomi

RAGAM

Post A Comment:

0 comments: