Panwas Kota Tanjungbalai Rapat Koordinasi

Share it:

TEKS FOTO: Komisioner Panwas Kota Tanjungbalai diabadikan seusai acara Rapat Koordinasi di Raja Bahagia Resto. *hariancentral.com-Erwinsyah Sitorus

TANJUNGBALAI-hariancentral.com: Panitia Pengawas (Panwas) Kota Tanjungbalai dalam rangka menghadapi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 laksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan Pemilu Parsitipatif Kecamatan se Kota Tanjungbalai di Raja Bahagia Resto jalan Arteri kota setempat, Kamis (2/11).

Kegiatan ini diselenggarakan dengan dasar Hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bertujuan untuk melahirkan Pemimpin yang memiliki kemampuan untuk meyusun kebijakan yang tepat, demi perbaikan nasib rakyat secara bersama-sama dengan 150 peserta berasal dari Panwaslih Kecamatan, Camat, Polsek, Lurah, KNPI dan LPM Kecamatan, Tokoh Masyarakat serta Tokoh Agama.

Komisioner Panwas Musliadi Nasution mewakili Ketua Panwas Dedi Hendrawan SH MH yang berhalangan hadir, secara resmi bahwa rapat kordinasi Pengawasan Pemilu Partisipatif dibuka bertujuan Peran aktif Masyarakat dalam Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dengan harapan terselenggaranya Pemilihan secara demokratis dengan hasil yang berkualitas.

Narasumber rapat koordinasi Pengawasan Andrian Sulin SH saat memberikan paparan seputar pengawasan Pemilu sangat memukau para peserta dengan memberikan 5 kriteria pemilih yang terdiri dari satu Pemilih Ideologis, dua Pemilih Pesimis, tiga Pemilih Apatis, empat Pemilih Pragmatis dan lima Pemilih Rasional.

"Andrian Sulin SH menerangkan jika saat ini ditengah dekadensi moral, jangan mau jadi pemilih Pragmatis, untuk itu pentingnya kesadaran masyarakat ikut berperan aktif akan pentingnya pengawasan Pemilu serta menghimbau agar para peserta jadilah pemilih Rasiona," terangnya.

Selain itu, Andrian Sulin juga mengajak masyarakat bekerjasama dalam pengawasan Pemilu dengan perpanjangan tangan para peserta, sebab tanpa kerjasama dari masyarakat, panwas tidak ada apa-apanya mengingat personil Panwas hanya 21 orang, untuk itu apabila ada pelanggaran yang ditemui, laporkan ke Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) untuk dilakukan penanganannya.

"Andrian Sulin juga menekankan agar jangan sekali-kali masyarakat terjerat dengan pasal 177 s/d 198 hurup A UU No. 10 Tahun 2016 yang diantaranya dengan sengaja melakukan perbuatan hukum menerima pemberian uang atau janji baik secara langsung ataupun tidak langsung, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan denda paling sedikit 200 juta," himbaunya. *ERW
Share it:

Medan

Motivasi

Pilkada

Post A Comment:

0 comments: