DPRD Medan : Rp75 Miliar Tidak Semua Untuk Perjalanan Dinas DPRD Medan

Share it:
MEDAN-hariancentral.com: Wakil Ketua Komisi A DPRD Medan Zulkarnin Yusuf (foto) mengatakan, anggaran perjalanan dinas Rp75 miliar tidak semua untuk anggota dewan. Tapi  untuk seluruh perjalanan dinas di lingkungan DPRD Medan seperti anggota DPRD (kunjungan kerja Komisi, Bintek, pansus, dan kunjungan ke luar negeri). Kemudian perjalanan dinas PNS, mulai dari non eselon sampai pejabat eselon serta kunjungan kerja (study komparatif) wartawan unit DPRD Medan.

Hal itu dikatakan politisi PAN ini menyikapi pemberitaan yang menyebutkan anggaran perjalanan dinas DPRD Medan selama setahun sebesar Rp75 miliar, Selasa (7/11) di DPRD Medan. Hal itu terungkap ketika Sekwan DPRD Medan Abdul Aziz menerima kunjungan DPRD Kabupaten Indramayu, Senin (6/11) di ruang transist DPRD Medan. Sekwan menyebutkan anggaran perjalanan dinas DPRD Medan Rp75 miliar membuat anggota dewan dari Propinsi Jawa barat tersebut kaget.

Kepada wartawan, Zulkarnain Yusuf menjelaskan bahwa, anggaran kunjungan kerja seorang anggota dewan selama setahun sebesar Rp225 juta dengan plafon (jumlah kunjungan) 15 kali dengan rincian untuk satu kali perjalanan di satu kota Rp15 juta. Anggaran tertinggi untuk perjalanan dinas Rp15 juta, namun itu tergantung dewannya menggunakan anggaran tersebut. Karena dalam perjalanan dinas ada high cost.

Untuk high cost biaya penerbangan dan hotel sesuai ketentuan dengan menyertakan boarding pass pesawat dan bill hotel berbintang untuk pertanggungjawaban. Untuk hotel berbintang biaya tertinggi Rp4 juta, kalau anggota dewannya menginap di hotel non berbintang, maka dikenakan 30% dari anggaran hotel. Misalnya 30 persen dikali 4 juta sehingga Rp1,2 juta biaya hote,l biaya hotel anggota dewan satu malam (Rp3,6 juta tiga malam).

“Setiap ada kunjungan kerja Komisi DPRD Medan, 2 orang PNS staf DPRD diikutsertakan. Masing-masing PNS punya plafon untuk perjalanan dinas mulai dari PNS biasa sampai pejabat eselon IV, eselon III dan Sekwan yang jumlah plafonnya berbeda-beda. Semuanya masuk di dalam anggaran perjalanan dinas yang jumlahnya Rp75 miliar tadi, jadi bukan anggaran perjalanan dinas anggota dewan yang Rp75 miliar,” kata Zulkarnain Yusuf.

Menurut wakil Ketua Fraksi PAN ini, anggaran untuk perjalanan dinas ini sengaja dibesarkan (Rp75 miliar), tapi bukan untuk digunakan asal-asalan tapi mutlak untuk perjalanan dinas. Jika ada tambahan perjalanan dinas seperti terbentuknya panitia khusus (pansus) seperti pansus LKPJ, pansus LPj, pansus ranperda, pansus Ranperda APBD, ranperda P-APBD, survey pihak sekretariat ke kedutaan negara sahabat menjelang kunjungan kerja dewan ke negara sahabat dalam rangkaian sister city.

“Jadi Rp75 miliar ini semacam deposit untuk keperluan mendadak sehingga bisa diambil di anggaran tersebut asalkan semua bisa dipertanggungjawabkan. Lagi pula tidak pernah anggaran tersebut habis terpakai, biasanya Silpa (sisa) dan dikembalikan ke kas daerah,” tuturnya.

Anggota DPRD dari dapil Medan IV ini menegaskan, kunjungan kerja DPRD Medan sangat perlu dan dia menyarankan agar ditambah plafonnya pada tahun anggaran 2018. Karena kunjungan kerja menambah kinerja dan pengetahuan dewan selama berkunjungan ke kementerian dan kabupaten/kota di luar Sumut.
 
“Kunjungan kerja ini seperti studi kami untuk menambah pengetahuan yang tidak kami dapat jika kami hanya berkutat di kota Medan. Hasil kunjungan ini kami sampaikan kepada Walikota dan jajarannya jika ada pertemua, tentang realisasinya itu tergantung Walikota apakah mengadopsi hasil kunjungan kami untuk pembangunan Medan,” paparnya. *CAG
Share it:

Medan

Wakil Rakyat

Post A Comment:

0 comments: