Skip to main content

Rombongan DPRD Kota Batam dan Klaten Kunjungi Sekretariat DPRD Kota Medan


TEKS FOTO: Anggota DPRD Kota Medan, Rajuddin Sagala dari fraksi Partai PKS (tengah), H Zainal Abidin, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Batam, H Zainal Abidin dari fraksi Golkar (kiri) dan Sekretaris Komisi 1 DPRD Kab Klaten, Sunarto, fraksi Partai Golkar Kab Klaten. *hariancentral.com-Ist

MEDAN-hariancentral.com: Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan  menerima kunjungan rombongan anggota DPRD Kab Batam dan DPRD Kab Klaten di ruang Banggar lantai 2, Kamis (14/9), sekira pukul 10.00 WIB.

Namun, hanya satu orang anggota DPRD Kota Medan, Rajudin Sagala dari fraksi PKS yang menerima kunjungan perwakilan rakyat dari daerah Kota Batam dan Kabupaten Klaten tersebut.

Kepada rombongan anggota DPRD Kota Batam dan Kabupaten Klaten, Rajuddin Sagala meminta maaf karena hanya seorang diri menerima kehadiran mereka, hal itu dikarenakan rekan-rekan anggota DPRD Kota Medan lainnya sedang melakukan tugas kunjungan kerja.

Didampingi, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Batam, H Zainal Abidin, dari fraksi partai Golkar dan Sekretaris Komisi 1 DPRD Kab Klaten, Sunarto dari fraksi Partai Golkar, Rajuddin mempersilahkan rekan-rekan sesama anggota DPRD tersebut untuk saling bertukar informasi dan berbagi pengalaman mengenai seputaran tugas dan kebijakan yang diambil masing-masing DPRD Kota/Kab masing-masing .

“Mari kita sama-sama untuk membahas apa kira-kira yang bisa disharingkan dari DPRD Kota Medan yang mungkin bisa dibawa menjadi masukan di Kota Batam maupun Kabupaten Klaten. Atau juga apa yang bisa kami dapatkan terkait peraturan dan kebijakan yang mungkin belum ada di DPRD Kota Medan,” ucapnya.

Wakil Ketua 1 DPRD Kota Batam, H Zainal Abidin kepada Rajuddin Sagala mengatakan tujuan kedatangan mereka ke Kota Medan yakni ke DPRD Kota Medan untuk belajar terkait teknik APBD, tentang PP 18 yang sudah diterapkan dan PAD di DPRD Kota Medan.

“Mengenai anggaran mungkin boleh sharing mengenai teknis pembahasannya kepada kami, dan untuk PP 18 apakah dibuat Pansus, selanjutnya, untuk menentukan transportasi dan perumahan anggota DPRD sesuai PP 18, apakah ada perubahan dari sekarang dengan sebelumnya. Apakah di Medan ini ada satu contoh rumah yang akan dipakai sebagai acuan untuk DPRD Kota Medan,” tanya politisi dari Fraksi Partai Golkar Kota Batam tersebut.

Menjawab tiga pertanyaan dari DPRD Kota Batam,  Rajuddin Sagala mengatakan, untuk PP 18 tahun 2017, DPRD Kota Medan sudah finalisasi dan hanya tinggal menunggu Pergub. “ PP 18, kami sudah finalisasi, namun belum berlaku, kita masih menunggu pergubnya keluar. Kalau untuk rinciannya, saya tidak hafal,” jelas politisi PKS dari Dapil 3 Kota Medan ini.

Tambah Rajuddin lagi, untuk pembahasan anggaran, terlebih dahulu dibahas di Komisi masing-masing. Komisi memiliki wewenang untuk merubah baik menggeser atau mengurangi anggaran tersebut jika diperlukan. “Penggeseran maupun pengurangan anggaran setiap tahunnya bisa terjadi. Untuk PAD Kota Medan tahun kemaring sebesar Rp1,9 triliun, dan APBD Kota Medan, sebesar Rp5,4 triliun. Untuk PAD dari sektor retribusi yang terbesar dari pajak parkir dan perhotelan,” jelasnya.

Sementara itu, Sunarto yang merupakan Sekretaris Komisi 1 DPRD Kabupaten Klaten mengatakan, PP 18 tahun 2017 sudah ditetapkan pada bulan Juli, dan mobil dinas milik anggota DPRD di Kabupaten Klaten sejak bulan Juli sudah ditarik semua. Sunarto yang merupakan politisi dari Partai Golkar Kabupeten Klaten juga memberitahukan terkait Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah mereka sudah dianggarkan untuk tambahan pegawai ASN atas permintaan daerah. Perwakilan rakyat Kabupaten Klaten ini juga mempertanyakan tentang  pembuatan anggaran, apakah ada dilakukan rapat diluar kantor baik itu badan anggaran atau komisi.

“Kami ingin mengetahui apakah Kota Medan ada menganggarkan penambahan tenaga ASN untuk tahun ini, dan bagaimana cara penyusunan anggaran termasuk pelaksanaannya oleh anggota DPRD Kota Medan. Apakah DPRD dilibatkan untuk penentu jabatan posisi tertentu di lingkungan ASN?,” tanya Sunarto.

Tambahnya lagi, Kota Klaten berada diantara kota Jogja dan Kota Surakarta. Terdiri dari 26 Kecamatan, 310 desa dan Kelurahan, dengan APBD 2017 sebesar Rp2,8 triliun.

Menanggapi pertanyaan Wakil Ketua Komisi 1 tersebut, Rajuddin mengatakan sepengetahuannya sejak menjadi anggota DPRD Kota Medan, diketahui DPRD Kota Medan belum pernah dilibatkan untuk menentukan jabatan posisi  tertentu . “Belum pernah DPRD dilibatkan untuk penentuan jabatan tertentu di lingkungan  ASN,” jelasnya.

Untuk pelaksanaan reses, Rajuddin menambahkan, kalau di Sekretariat DPRD Kota Medan ada 3 kali dilaksanakan reses dalam satu tahun. Sosialisasi Perda, DPRD Kota Medan baru melaksanakannya satu kali. “Untuk reses, kemungkinan sama dengan di daerah lain yakni 3 kali setahun, kalau di Kota Medan anggarannya untuk satu kali reses sebesar Rp57 juta untuk 400 orang, dilaksanakan dua kali pertemuan.  Untuk anggarannya ada disekwan,” terang Rajuddin tanpa merinci disebabkan kurang memahami terkait anggaran secara khusus.

Dihadapan rombongan DPRD Kota Batam dan rombongan DPRD Kabupaten Klaten, Rajuddin mengakui bahwa dirinya belum pernah dimasukkan kebagian pengurusan badan anggaran (Banggar) sehingga tidak memahami secara keseluruhan teknis perancangan anggaran tersebut.

Rajuddin menambahkan, untuk acuan harga perumahan yang digunakan untuk anggota DPRD Kota Medan, mengacu kepada harga perumahan yang terletak di Jalan Sudirman. Dan untuk transportasi anggota dewan sesuai PP 18, mengacu kepada  Appisal atau kantor perhitungan dari jasa penilai publik).

Usai berdiskusi dan membahas tentang pengelolaan APBD termasuk juga tentang pelaksanaan PP 18 tahun 2017 di kota masing-masing, rombongan anggota DPRD Kota Batam dan rombongan DPRD Kabupetan Klaten, bertukar cinderamata sambil berfoto bersama. *CAG

Comments

Popular posts from this blog

PERMASALAHAN YANG ADA DI DANAU TOBA

Danau toba | 
hariancentral.com Apa latar belakang orang mau ke Danau Toba ? tentu saja adalah pemandangannya  , airnya yang biru dan  objek-objek wisata yang ada di danau toba dan hal yang bersifat artifisual. Artinya artifisual adalah yang dibuat manusia sesuai dengan perkembangan zamannya, itulah sebabnya orang mau tertarik datang ke danau toba.
Jika melihat danau toba orang akan takjub karena keunikannya, berada 903,5m diatas permukaan laut. Danau toba adalah sebuah danau tektonik-vulkanik dengan ukuran panjang 100 kilometer lebar 30 kilometer terletak di provinsi Sumatera Utara, yang merupakan danau terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara ditengah danau ini terdapat sebuah pulau vulkanik bernama pulau Samosir, itu merupakan suatu gambaran yang membuat danau toba bagus, airnya begitu jernih, dulu kala jika orang penduduk setempat tidak tubo atau tidak sarapan pagi cukup dengan mangura air. Mangura air adalah air  danau toba itu diambil ke kaleng, kemudian diberi garam cabe dan asam…

Papan Reklame Liar Menjamur di Kota Medan, DPRD Desak Walikota Copot Syampurno Pohan

TEKS FOTO: Drs Heri Zulkarnaen MSi. *hariancentral.com-Ist
MEDAN-hariancentral.com: Masih berdirinya papan reklame di 13 titik ruas jalan di Kota Medan, menunjukkan ketidakseriusan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR) Kota Medan Syampurno Pohan untuk melakukan penertiban.
Papan reklame dan baliho masih terpampang di Jalan Sudirman, Jalan Pangeran Diponegoro termasuk Jalan Imam Bonjol Medan. Seolah Syampurno Pohan melakukan pembiaran.
Anggaran dana Rp900 juta sudah dipergunakan dari Rp2,8 miliar yang diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) TA 2016 Kota Medan, dinilai berbagai kalangan merupakan pemborosan anggaran yang dilakukan, namun tidak menghasilkan yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat Medan.
Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Medan Drs Herri Zulkarnaen Hutajulu MSi kepada hariancentral.com di ruang kerjanya, Selasa (30/5) mengatakan, pihaknya meminta pertanggungjawaban dari Syampuno Pohan selaku Kepala Dina…

Pelantikan Pejabat Eselon di Tobasa Dimulai

TOBASA, hariancentral.com: Setelah memenuhi syarat untuk melakukan pelantikan dan pengangkatan pejabat seperti tertuang dalam UU No 5 tahun 2014 tentang larangan 6 (enam) bulan Kepala Daerah setelah menjabat tidak dapat melakukan pelantikan atau pengangkatan pejabat, kini lonceng pelantikan dimulai di Tobasa.
Bupati Toba Samosir (Tobasa) yang diwakili Sekda Drs Audy Murphy Sitorus SH MHum, baru-baru ini di Balai Data Kantor Bupati,melantik dan mengambil sumpah 2 (dua) pejabat eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
Kedua pejabat yang dilantik Bupati Tobasa itu,masing-masing Marlin Marpaung sebagai Kepala Bidang Teknologi Pangan & Holtikultura dan Lintong Sitorus sebagai Kepala Bidang Peternakan.
Kedua pejabat yang dilantik itu,untuk mengisi jabatan yang kosong,salah satu jabatan karena pejabatnya ditahan terkait kasus korupsi dan lainnya karena pejabat tersebut mengundurkan diri.
Saat itu juga, Bupati menyerahkan surat Pelaksana Tugas (Plt) jabatan Kepala Dinas kepada Kepal…