Anggota DPRD : Pemukiman Kumuh Jadi Persoalan

Share it:
MEDAN-hariancentral.com: Persoalan pemukiman di kota Medan merupakan masalah serius karena di khawatirkan akan menyebabkan terjadinya kantong-kantong kemiskinan yang fatal yang kemudian menyebabkan lahirnya berbagai persoalan sosial diluar kontrol atau kemampuan Pemerintah kota Medan. 

Beragam upaya dan program dilakukan pemerintah untuk mengatasinya namun masih saja banyak dijumpai pemukiman masyarakat miskin di hampir setiap sudut kota yang disertai dengan ketidaktertiban dalam hidup bermasyarakat di perkotaan.

Untuk itu Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai Gerindra Ir Sahat Simbolon menghimbau kepada Pemko Medan harus dapat menerapkan program rekayasa sosial, dimana Pemko tidak hanya menyediakan pembangunan fisik, tetapi juga penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Dikatakan Sahat Simbolon pada penyampaian Pemandangan umum terhadap nota pengantar oleh Kepala Daerah atas Ranperda Kota Medan tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap rumah kumuh dan pemukiman kumuh, Senin (25/9).

“Libatkanlah masyarakat mengenai pemukiman kumuh, karena melalui kontribusi masukan dari masyarakat akan diketahui secara persis instrument paling tepat dalam mengatasi pemukiman kumuh,” tegas Sahat Simbolon.

Dikatakan Sahat, Masyarakat miskin di perkotaan itu unik dengan berbagai problematika sosialnya sehingga perlu mengupas akar masalah dan merumuskan solusi terbaik bagi kesejahteraan mereka.” Dapat dijelaskan, bahwa bukanlah kemauan mereka untuk menjadi sumber masalah bagi kota, namun karena faktor-faktor ketidakberdayaan yang membuat mereka terpaksa menjadi ancaman bagi eksistensi kota yang mensejahterakan,” sebutnya.

Sedangkan penyebab utama tumbuhnya lingkungan kumuh menurut pandangan dari Fraksi Gerindra antara lain: Urbanisasi dan Migrasi yang tinggi terutama bagi kelompok masyarakat, berpenghasilan rendah, sulit mencari pekerjaan, sulitnya mencicil atau menyewa rumah, kurang tegas pelaksanaan perundang-undangan, perbaikan lingkungan yang hanya dinikmati oleh para pemilik rumah serta disiplin warga yang rendah. Kota sebagai pusat perdagangan yang menarik bagi para pengusaha. Semakin sempitnya lahan pemukiman dan tingginya harga tanah.

“Fraksi Gerindra berpandangan bahwa, warga kumuh selalu kerap digusur oleh pemerintah, tanpa adanya solusi bagi mereka selanjutnya. Seharusnya pemerintah bias mengakomodasi hal ini dengan melakukan relokasi ke kawasan khusus dengan menyediakan lahan,” ucap Ketua Komisi D DPRD Kota Medan ini.

Sambungnya lagi, dengan penyediaan lahan khusus tersebut, pemerintah bisa membangun suatu kawasan tempat tinggal terpadu berbentuk vertical (rumah susun) yang ramah lingkungan untuk disewakan kepada mereka. Namun pembangunan rusun tersebut juga harus dilengkapi sarana pendukung lainnya, seperti sekolah, tempat ibadah, dan pasar yang bisa diakses hanya dengan berjalan kaki tanpa harus menggunakan kenderaan. “Bangunan harus berbentuk vertical (rusun) agar tidak menghabiskan banyak lahan, sisanya, harus disediakan pula ruang terbuka hijau, sehingga masyarakat tetap menikmati lingkungan yang sehat,” terangnya.

Perda tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan pemukiman kumuh merupakan landasan hukum penanganan kumuh daerah sebagai peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman (UU-PKP) di dalam pasal 98 ayat 3 UU-PKP disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan Perda.

Data yang diperoleh oleh Fraksi Partai Gerindra, bahwa ada 881,66 Ha kawasan kumuh di Ibukota provinsi Sumatera Utara. Dengan persentasi I kawasan kumuh sebesar 3,32 persen. Kawasan kumuh ini menyebar di beberapa Kelurahan di Kota Medan. Penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Perkotaan menghadapi masalah, Harapan MBR untuk terpenuhinya perumahan MBR tidak sesuai dengan kemampuan anggaran yang ada. Kondisi ini menunjukkan permasalahan permukiman kumuh harus menjadi skala perioritas oleh Pemerintah Kota Medan.

Berdasarkan data PU Cipta Karya 2008 di Kota Medan terdapat 168 lokasi pemukiman kumuh dengan luas 31 Ha, jumlah dikawasan kumuh 14.101 unit, jumlah KK 15.927 KK dan jumlah penduduk 63.708 jiwa. *CAG
Share it:

Medan

Wakil Rakyat

Post A Comment:

0 comments: