Skip to main content

Sumut SOS Korupsi

TEKS FOTO: Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut H Syamsul Qadri LC. *hariancentral.com-Ist

MEDAN-hariancentral.com: Prilaku oknum pejabat Kabupaten Kota Sumatera Utara (Sumut) menggrogoti uang negara dari tahun ke tahun tidak kunjung surut bahkan semakin menjadi-jadi. Terlihat sedikitpun mereka merasa tak gentar, takut apalagi rasa malu melakukan perbuatan nista seperti itu.

Wakil Ketua Komisi A membidangi hukum DPRD Sumut, H Syamsul Qadri Marpaung LC, Selasa (29/9) mengatakan, salah satu penyebab kian maraknya kasus-kasus korupsi khususnya di Sumut adalah karena lemahnya kepastian hukum, dalam penanganan kasus-kasus korupsi.

“Kepastian hukum ketika menangani kasus korupsi terkesan masih lemah. Oknum pejabat melihat hal ini sebagai peluang dan menimbulkan keberanian untuk melakukan korupsi,” ujarnya.

Menurut Syamsul, lemahnya kepastian hukum juga melahirkan vonis yang tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku korupsi.

Vonis berbeda-beda terhadap bobot kasus korupsi yang sama, kata Syamsul, menimbulkan kesan Majelis Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) maupun KPK tebang pilih.

Diharapkannya, KPK dan aparat penegak hukum terkait ketika menjalankan kewajibannya dapat bertindak serius dan tegas tanpa pandang bulu kepada semua pejabat negara yang terindikasi korupsi. Sehingga tidak ada kesan pilih kasih.

Berkaitan dengan hal itu, peneliti Sentra Advokasi Untuk Hak dan Pendidikan Rakyat (SahdaR), Ibrahim, menjelaskan sejumlah oknum pejabat terjerumus kasus korupsi sepanjang tahun 2016 berasal dari 27 Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara (Sumut). Ini mengisyaratkan hampir semua pejabat Kabupaten dan Kota melakukan korupsi,

Ada delapan kasus korupsi yang melibatkan oknum di jajaran Pemprov Sumut. Ditambah Pemkab Toba Samosir, Pemkab Langkat dan Pemkab Simalungun penyumbang empat kasus korupsi dan pejabat keempat daerah ini adalah pelaku kasus korupsi terbanyak.

Sedangkan pejabat-pejabat 23 daerah lainnya juga tidak mau ketinggalan mereka turut serta menyumbang satu atau dua kasus korupsi," kata Ibrahim beberapa waktu lalu.

Diungkapkannya, sektor yang paling rentan terjadi korupsi adalah Dinas Pekerjaan Umum atau Binamarga. Disinyalir hal ini disebabkan sektor tersebut mendapat anggaran yang cukup besar dan proyek yang banyak sepanjang tahun berganti.

Sementara itu, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Sumatera Utara (FITRA Sumut) menjelaskan, dari 33 Kabupaten Kota di Sumut, Kabupaten Batubara sebagai wilayah pemekaran Asahan, merupakan terkorup dengan kerugian negara mencapai Rp226 miliar.

Direktur Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumut, Rurita Ningrum mengatakan, audit semester dua tahun 2012 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan, kerugian negara untuk Sumut mencapai Rp389 miliar.

“Berdasarkan total kerugian itu, Kabupaten Batubara sebagai penyumbang terbesar kasus korupsi di Sumut," ujarnya baru-baru ini.

Menurut data dan perkembangan kasus korupsi di Sumut, tutur Rurita, tanpa rasa malu oknum pejabat mempertontonkan merampok uang rakyat memperkaya diri dan keluarganya.

“Perbuatan oknum pejabat seperti ini sangat memperihatinkan, mengingat setiap tahun unsur kerugian negara ini tidak ditangani secara serius. Pimpinan penegak hukum terkesan tidak serius memberantas korupsi," pungkasnya. *SUS


Comments

Popular posts from this blog

PERMASALAHAN YANG ADA DI DANAU TOBA

Danau toba | 
hariancentral.com Apa latar belakang orang mau ke Danau Toba ? tentu saja adalah pemandangannya  , airnya yang biru dan  objek-objek wisata yang ada di danau toba dan hal yang bersifat artifisual. Artinya artifisual adalah yang dibuat manusia sesuai dengan perkembangan zamannya, itulah sebabnya orang mau tertarik datang ke danau toba.
Jika melihat danau toba orang akan takjub karena keunikannya, berada 903,5m diatas permukaan laut. Danau toba adalah sebuah danau tektonik-vulkanik dengan ukuran panjang 100 kilometer lebar 30 kilometer terletak di provinsi Sumatera Utara, yang merupakan danau terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara ditengah danau ini terdapat sebuah pulau vulkanik bernama pulau Samosir, itu merupakan suatu gambaran yang membuat danau toba bagus, airnya begitu jernih, dulu kala jika orang penduduk setempat tidak tubo atau tidak sarapan pagi cukup dengan mangura air. Mangura air adalah air  danau toba itu diambil ke kaleng, kemudian diberi garam cabe dan asam…

Papan Reklame Liar Menjamur di Kota Medan, DPRD Desak Walikota Copot Syampurno Pohan

TEKS FOTO: Drs Heri Zulkarnaen MSi. *hariancentral.com-Ist
MEDAN-hariancentral.com: Masih berdirinya papan reklame di 13 titik ruas jalan di Kota Medan, menunjukkan ketidakseriusan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR) Kota Medan Syampurno Pohan untuk melakukan penertiban.
Papan reklame dan baliho masih terpampang di Jalan Sudirman, Jalan Pangeran Diponegoro termasuk Jalan Imam Bonjol Medan. Seolah Syampurno Pohan melakukan pembiaran.
Anggaran dana Rp900 juta sudah dipergunakan dari Rp2,8 miliar yang diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) TA 2016 Kota Medan, dinilai berbagai kalangan merupakan pemborosan anggaran yang dilakukan, namun tidak menghasilkan yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat Medan.
Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Medan Drs Herri Zulkarnaen Hutajulu MSi kepada hariancentral.com di ruang kerjanya, Selasa (30/5) mengatakan, pihaknya meminta pertanggungjawaban dari Syampuno Pohan selaku Kepala Dina…

Pelantikan Pejabat Eselon di Tobasa Dimulai

TOBASA, hariancentral.com: Setelah memenuhi syarat untuk melakukan pelantikan dan pengangkatan pejabat seperti tertuang dalam UU No 5 tahun 2014 tentang larangan 6 (enam) bulan Kepala Daerah setelah menjabat tidak dapat melakukan pelantikan atau pengangkatan pejabat, kini lonceng pelantikan dimulai di Tobasa.
Bupati Toba Samosir (Tobasa) yang diwakili Sekda Drs Audy Murphy Sitorus SH MHum, baru-baru ini di Balai Data Kantor Bupati,melantik dan mengambil sumpah 2 (dua) pejabat eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
Kedua pejabat yang dilantik Bupati Tobasa itu,masing-masing Marlin Marpaung sebagai Kepala Bidang Teknologi Pangan & Holtikultura dan Lintong Sitorus sebagai Kepala Bidang Peternakan.
Kedua pejabat yang dilantik itu,untuk mengisi jabatan yang kosong,salah satu jabatan karena pejabatnya ditahan terkait kasus korupsi dan lainnya karena pejabat tersebut mengundurkan diri.
Saat itu juga, Bupati menyerahkan surat Pelaksana Tugas (Plt) jabatan Kepala Dinas kepada Kepal…