Sumut SOS Korupsi

Share it:
TEKS FOTO: Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut H Syamsul Qadri LC. *hariancentral.com-Ist

MEDAN-hariancentral.com: Prilaku oknum pejabat Kabupaten Kota Sumatera Utara (Sumut) menggrogoti uang negara dari tahun ke tahun tidak kunjung surut bahkan semakin menjadi-jadi. Terlihat sedikitpun mereka merasa tak gentar, takut apalagi rasa malu melakukan perbuatan nista seperti itu.

Wakil Ketua Komisi A membidangi hukum DPRD Sumut, H Syamsul Qadri Marpaung LC, Selasa (29/9) mengatakan, salah satu penyebab kian maraknya kasus-kasus korupsi khususnya di Sumut adalah karena lemahnya kepastian hukum, dalam penanganan kasus-kasus korupsi.

“Kepastian hukum ketika menangani kasus korupsi terkesan masih lemah. Oknum pejabat melihat hal ini sebagai peluang dan menimbulkan keberanian untuk melakukan korupsi,” ujarnya.

Menurut Syamsul, lemahnya kepastian hukum juga melahirkan vonis yang tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku korupsi.

Vonis berbeda-beda terhadap bobot kasus korupsi yang sama, kata Syamsul, menimbulkan kesan Majelis Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) maupun KPK tebang pilih.

Diharapkannya, KPK dan aparat penegak hukum terkait ketika menjalankan kewajibannya dapat bertindak serius dan tegas tanpa pandang bulu kepada semua pejabat negara yang terindikasi korupsi. Sehingga tidak ada kesan pilih kasih.

Berkaitan dengan hal itu, peneliti Sentra Advokasi Untuk Hak dan Pendidikan Rakyat (SahdaR), Ibrahim, menjelaskan sejumlah oknum pejabat terjerumus kasus korupsi sepanjang tahun 2016 berasal dari 27 Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara (Sumut). Ini mengisyaratkan hampir semua pejabat Kabupaten dan Kota melakukan korupsi,

Ada delapan kasus korupsi yang melibatkan oknum di jajaran Pemprov Sumut. Ditambah Pemkab Toba Samosir, Pemkab Langkat dan Pemkab Simalungun penyumbang empat kasus korupsi dan pejabat keempat daerah ini adalah pelaku kasus korupsi terbanyak.

Sedangkan pejabat-pejabat 23 daerah lainnya juga tidak mau ketinggalan mereka turut serta menyumbang satu atau dua kasus korupsi," kata Ibrahim beberapa waktu lalu.

Diungkapkannya, sektor yang paling rentan terjadi korupsi adalah Dinas Pekerjaan Umum atau Binamarga. Disinyalir hal ini disebabkan sektor tersebut mendapat anggaran yang cukup besar dan proyek yang banyak sepanjang tahun berganti.

Sementara itu, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Sumatera Utara (FITRA Sumut) menjelaskan, dari 33 Kabupaten Kota di Sumut, Kabupaten Batubara sebagai wilayah pemekaran Asahan, merupakan terkorup dengan kerugian negara mencapai Rp226 miliar.

Direktur Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumut, Rurita Ningrum mengatakan, audit semester dua tahun 2012 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan, kerugian negara untuk Sumut mencapai Rp389 miliar.

“Berdasarkan total kerugian itu, Kabupaten Batubara sebagai penyumbang terbesar kasus korupsi di Sumut," ujarnya baru-baru ini.

Menurut data dan perkembangan kasus korupsi di Sumut, tutur Rurita, tanpa rasa malu oknum pejabat mempertontonkan merampok uang rakyat memperkaya diri dan keluarganya.

“Perbuatan oknum pejabat seperti ini sangat memperihatinkan, mengingat setiap tahun unsur kerugian negara ini tidak ditangani secara serius. Pimpinan penegak hukum terkesan tidak serius memberantas korupsi," pungkasnya. *SUS


Share it:

Medan

Wakil Rakyat

Post A Comment:

0 comments:

Konsul Muda Jepang Sambangi Sergai, Harap Kerjasama Terus Berkesinambungan

TEKS FOTO: Bupati Sergai Ir H Soekirman didampingi Wabup Darma Wijaya, Ketua TP PKK Ny Hj Marliah Soekirman dan Kepala OPD tengah mangulo...