Pengajuan Revisi Perda Pajak Reklame Oleh Pemko Medan Jadi Pertanyaan DPRD Medan

Share it:
MEDAN-hariancentral.com: Ketua Panitia khusus (Pansus) papan reklame DPRD Medan, Landen Marbun, mengaku belum mengetahui rencana Pemko Medan mengajukan revisi Perda Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame. Jika hal tersebut benar, Landen mengatakan tidak mempermasalahkan revisi perda tersebut.
Anggota DPRD Medan dari Fraksi Partai Hanura Kota Medan ini menduga, revisi perda merupakan hasil dari kunjungan kerja Pansus Papan Reklame dan Pemko Medan ke Kota Bandung dan Kota Surabaya. Sekretaris Partai Hanura Sumatera Utara inipun meminta Pemko mencantumkan jaminan bongkar dan asuransi Papan reklame. “ Jaminan bongkar perlu, apabila izin sudah habis papan reklame bisa langsung dibongkar menggunakan dana jaminan bongkar. Selama ini tidak. Dana APBD Medan yang habis,” ucapnya, Rabu, (2/8/2017).

Saat disinggung terkait adanya kemungkinan dilegalkannya 13 titik ruas jalan yang dilarang, Landen menolak berkomentar. “ Saya lihat dulu usulannya,” jelasnya.

Sementara, Ketua DPRD Kota Medan, Henry Jhon Hutagalung dengan tegas menolak revisi Perda Pajak Reklame. Henry mengaku, sudah meminta ketua Pansus Papan Reklame menghitung total Pajak para pemilik papan reklame illegal. Disebut-sebut kerugian akibat papan reklame illegal di Kota Medan sudah mencapai angka 100 miliar dalam kurun waktu 2 tahun. “ Apa alasannya, kalau mau dilegalkan 13 titik ruas jalan yang dilarang itu, dari dulu saya kan minta ditertibkan terlebih dahulu, barulah direvisi, jika memang mau direvisi, tidak bisa itu,” katanya.

Politisi dari Partai PDI Perjuangan itu meminta agar Pansus menghitung hutang pajak dari Perusahaan-Perusahaan pemilik papan reklame. “ Mau bagaimanapun, DPRD berusaha agar uang ini dapat ditagih,” sambungnya.

Terpisah, kabag Hukum Pemko Medan, Sulaiman Harahap menjelaskan, adanya usulan revisi Perda karena yang ada kini hanya mengatur tentang Pajak Reklame, sehingga diperlukan Perda baru yang lebih kompleks yang ikut mengatur tentang penyelenggaraan papan reklame.

Dampak dari Revisi Perda tersebut, lanjut Sulaiman, kemungkinan akan dilegalkannya 13 titik ruas jalan yang selama ini bebas dari papan reklame. “ Mungkin aka nada pembahasan dilegalkannya 13 ruas jalan itu, kepastiannya, kami masih menunggu kajian dan usulan dari SKPD dan P31. Karena Perda ini nantinya harus menyerap aspirasi masyarakat untuk perbaikan Kota Medan,” tukasnya. *CAG
Share it:

Medan

Wakil Rakyat

Post A Comment:

0 comments:

Iklan Layanan Masyrakat

MEDAN-hariancentral.com