Skip to main content

Pengajuan Revisi Perda Pajak Reklame Oleh Pemko Medan Jadi Pertanyaan DPRD Medan

MEDAN-hariancentral.com: Ketua Panitia khusus (Pansus) papan reklame DPRD Medan, Landen Marbun, mengaku belum mengetahui rencana Pemko Medan mengajukan revisi Perda Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame. Jika hal tersebut benar, Landen mengatakan tidak mempermasalahkan revisi perda tersebut.
Anggota DPRD Medan dari Fraksi Partai Hanura Kota Medan ini menduga, revisi perda merupakan hasil dari kunjungan kerja Pansus Papan Reklame dan Pemko Medan ke Kota Bandung dan Kota Surabaya. Sekretaris Partai Hanura Sumatera Utara inipun meminta Pemko mencantumkan jaminan bongkar dan asuransi Papan reklame. “ Jaminan bongkar perlu, apabila izin sudah habis papan reklame bisa langsung dibongkar menggunakan dana jaminan bongkar. Selama ini tidak. Dana APBD Medan yang habis,” ucapnya, Rabu, (2/8/2017).

Saat disinggung terkait adanya kemungkinan dilegalkannya 13 titik ruas jalan yang dilarang, Landen menolak berkomentar. “ Saya lihat dulu usulannya,” jelasnya.

Sementara, Ketua DPRD Kota Medan, Henry Jhon Hutagalung dengan tegas menolak revisi Perda Pajak Reklame. Henry mengaku, sudah meminta ketua Pansus Papan Reklame menghitung total Pajak para pemilik papan reklame illegal. Disebut-sebut kerugian akibat papan reklame illegal di Kota Medan sudah mencapai angka 100 miliar dalam kurun waktu 2 tahun. “ Apa alasannya, kalau mau dilegalkan 13 titik ruas jalan yang dilarang itu, dari dulu saya kan minta ditertibkan terlebih dahulu, barulah direvisi, jika memang mau direvisi, tidak bisa itu,” katanya.

Politisi dari Partai PDI Perjuangan itu meminta agar Pansus menghitung hutang pajak dari Perusahaan-Perusahaan pemilik papan reklame. “ Mau bagaimanapun, DPRD berusaha agar uang ini dapat ditagih,” sambungnya.

Terpisah, kabag Hukum Pemko Medan, Sulaiman Harahap menjelaskan, adanya usulan revisi Perda karena yang ada kini hanya mengatur tentang Pajak Reklame, sehingga diperlukan Perda baru yang lebih kompleks yang ikut mengatur tentang penyelenggaraan papan reklame.

Dampak dari Revisi Perda tersebut, lanjut Sulaiman, kemungkinan akan dilegalkannya 13 titik ruas jalan yang selama ini bebas dari papan reklame. “ Mungkin aka nada pembahasan dilegalkannya 13 ruas jalan itu, kepastiannya, kami masih menunggu kajian dan usulan dari SKPD dan P31. Karena Perda ini nantinya harus menyerap aspirasi masyarakat untuk perbaikan Kota Medan,” tukasnya. *CAG

Comments

Popular posts from this blog

PERMASALAHAN YANG ADA DI DANAU TOBA

Danau toba | 
hariancentral.com Apa latar belakang orang mau ke Danau Toba ? tentu saja adalah pemandangannya  , airnya yang biru dan  objek-objek wisata yang ada di danau toba dan hal yang bersifat artifisual. Artinya artifisual adalah yang dibuat manusia sesuai dengan perkembangan zamannya, itulah sebabnya orang mau tertarik datang ke danau toba.
Jika melihat danau toba orang akan takjub karena keunikannya, berada 903,5m diatas permukaan laut. Danau toba adalah sebuah danau tektonik-vulkanik dengan ukuran panjang 100 kilometer lebar 30 kilometer terletak di provinsi Sumatera Utara, yang merupakan danau terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara ditengah danau ini terdapat sebuah pulau vulkanik bernama pulau Samosir, itu merupakan suatu gambaran yang membuat danau toba bagus, airnya begitu jernih, dulu kala jika orang penduduk setempat tidak tubo atau tidak sarapan pagi cukup dengan mangura air. Mangura air adalah air  danau toba itu diambil ke kaleng, kemudian diberi garam cabe dan asam…

Papan Reklame Liar Menjamur di Kota Medan, DPRD Desak Walikota Copot Syampurno Pohan

TEKS FOTO: Drs Heri Zulkarnaen MSi. *hariancentral.com-Ist
MEDAN-hariancentral.com: Masih berdirinya papan reklame di 13 titik ruas jalan di Kota Medan, menunjukkan ketidakseriusan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR) Kota Medan Syampurno Pohan untuk melakukan penertiban.
Papan reklame dan baliho masih terpampang di Jalan Sudirman, Jalan Pangeran Diponegoro termasuk Jalan Imam Bonjol Medan. Seolah Syampurno Pohan melakukan pembiaran.
Anggaran dana Rp900 juta sudah dipergunakan dari Rp2,8 miliar yang diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) TA 2016 Kota Medan, dinilai berbagai kalangan merupakan pemborosan anggaran yang dilakukan, namun tidak menghasilkan yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat Medan.
Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Medan Drs Herri Zulkarnaen Hutajulu MSi kepada hariancentral.com di ruang kerjanya, Selasa (30/5) mengatakan, pihaknya meminta pertanggungjawaban dari Syampuno Pohan selaku Kepala Dina…

Pelantikan Pejabat Eselon di Tobasa Dimulai

TOBASA, hariancentral.com: Setelah memenuhi syarat untuk melakukan pelantikan dan pengangkatan pejabat seperti tertuang dalam UU No 5 tahun 2014 tentang larangan 6 (enam) bulan Kepala Daerah setelah menjabat tidak dapat melakukan pelantikan atau pengangkatan pejabat, kini lonceng pelantikan dimulai di Tobasa.
Bupati Toba Samosir (Tobasa) yang diwakili Sekda Drs Audy Murphy Sitorus SH MHum, baru-baru ini di Balai Data Kantor Bupati,melantik dan mengambil sumpah 2 (dua) pejabat eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
Kedua pejabat yang dilantik Bupati Tobasa itu,masing-masing Marlin Marpaung sebagai Kepala Bidang Teknologi Pangan & Holtikultura dan Lintong Sitorus sebagai Kepala Bidang Peternakan.
Kedua pejabat yang dilantik itu,untuk mengisi jabatan yang kosong,salah satu jabatan karena pejabatnya ditahan terkait kasus korupsi dan lainnya karena pejabat tersebut mengundurkan diri.
Saat itu juga, Bupati menyerahkan surat Pelaksana Tugas (Plt) jabatan Kepala Dinas kepada Kepal…