98% Anggota Dewan Nggak Masuk Kantor, DPRD Sumut Nyaris Lumpuh

Share it:
TEKS FOTO: Gedung rumah rakyat Sumut yang dibangun ratusan milyar di Jalan Tuanku Imam Bonjol Medan. hariancentral.com-Ist.

MEDAN-hariancentral.com: Sejak Rabu (26/7) DPRD Sumut yang berada di Jalan Tuanku Imam Bonjol Medan nyaris tidak berpenghuni, yang terlihat ketika itu hanya anggota Komisi C Sutrisno Pangaribuan dan anggota Fraksi PKS Syamsul Qodri. Pada Kamis (27/7) kondisi gedung rumah rakyat Sumut yang dibangun ratusan milyar itu semakin parah. Tidak terlihat seorangpun anggota dewan yang hadir atau yang piket berjaga disana, ramai-ramai anggota DPRD Sumut meninggalkan Medan.

Kabag Humas Sekretariat DPRD Sumut Benny Miraldi yang berusaha di konfirmasi hariancentral.com Kamis pagi (27/6), tidak berada ditempat. “Pak Benny pagi-pagi tadi sudah berangkat ke Jakarta, ditugaskan ketua bang,” jelas Revita salah seorang staf Humas.

Dikatakannya, seluruh anggota dewan pergi kunker ke luar kota sejak Rabu (26/7) selama dua pekan. Kenapa tidak ada yang piket di DPRD Sumut, karena keberangkatan kunker pernah tertunda. Seharusnya mereka berangkat 10 Juli 2017 yang lalu, katanya tanpa menjelaskan alasan penundaan kunker anggota dewan.

Sementara itu, Kepala Bidang Investigasi Pemantau Kinerja Aparatur Negara Indonesia (Penjara) Sumut Rahmadsyah mengungkapkan saat ini DPRD Sumut lumpuh karena ramai-ramai para wakil rakyat pergi meninggalkan gedung. Lumpuh dalam berbagai hal, salah satunya serapan aspirasi masyarakat Sumut.

Dijelaskan Rahmad, kelakuan para wakil rakyat seperti itu tidak wajar seharusnya mereka tahu diri, kehidupan materi mereka sudah semakin meningkat ditengah kehidupan perekonomian rakyat yang semakin menjerit, mereka malah bepergian. Jika tidak teramat penting menurut Rahmat para wakil rakyat tidak perlu melakukan perjalanan jauh, kurangi anggaran pengeluaran pemerintah.

“Apalagi jika dihubungkan dengan Nominal tunjangan untuk anggota serta pimpinan DPRD se-Indonesia sudah dinaikkan oleh Presiden Joko Widodo (Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Resmi di Undang-Undangkan 2 Juni 2017),” katanya.

Lebih lanjut dijelaskannya, fasilitas bagi anggota DPRD juga ditambah, dari rumah jabatan, rumah dinas, hingga kendaraan dinas. Bahkan bila pimpinan DPRD tidak memakai kendaraan dinas, mereka akan mendapat uang transportasi. Ternasuk tunjangan tambahan yang didapat antara lain tunjangan keluarga dan tunjangan beras.

Kini, ungkap Rahmad, anggota DPRD juga mendapat tunjangan komunikasi yang dibagi menjadi 3 kategori. Kategori tinggi mendapat tunjangan komunikasi 7 kali uang representasi, kategori sedang mendapat 6 kali uang representasi, dan kategori rendah mendapat 5 kali uang representasi. Berbagai tunjangan seperti ini diharapkan anggota DPRD lebih berkualitas dalam menjalankan amanah rakyat. *CSS
Share it:

Medan

Wakil Rakyat

Post A Comment:

0 comments:

Iklan Layanan Masyarakat

MEDAN-hariancentral,com