Program Dana Desa Tanjung Bampu STM Hulu Diduga Tumpang Tindih dengan APBD

Share it:

TEKS FOTO: Jembatan yang tidak kunjung selesai dikerjakan, dan Bak penampungan air di Desa Tanjung Bampu. *hariancentral.com-Ist

STM HULU--hariancentral.com: Penggunaan Dana Desa pada sejumlah desa di Kecamatan STM Hulu, Kabupaten Deliserdang tahun 2016, terus menuai keritikan elemen masyarakat, meliputi dugaan Mark Up anggaran, tidak transparan dan proyek fisik yang tumpang tindih dengan proyek APBD.

Monitoring Tim Investigasi LSM Perak Propinsi Sumatera Utara ke Kecamatan STM Hulu Kabuapten Deli Serdang,  berhasil menemukan beberapa temuan dugaan penyimpangan terkait penyaluran Dana Desa.
Temuan yang didapatkan ini menurut Ketua LSM Peduli Rakyat (Perak) Sumatera Utara, Antonius Sitanggang SH, perlu direspon dengan melakukan penyempurnaan regulasi dan kebijakan yang dilakukan Pemerintah Daerah.

Salah satu temuan yang didapatkan tim investiasi LSM Perak yakni adanya tumpang tindih program yang didanai dengan Dana Desa yang bersumber dari APBN dengan program yang didanai dengan menggunakan APBD.

Dikatakan Antonius, temuan adanya penggunaan Dana Desa tumpang tindih dengan APBD merupakan bentuk lemahnya pengawasan dan mengakibatkan mubajir anggaran.
"Kami menemukan adanya Dana Desa tahun 2016 yang tumpang tindih dengan APBD seperti di Desa Tanjung Bampu, Kecamatan STM Hulu," ujar Anton.

Anggaran Dana Desa Tanjung Bampu ini mencapai 900 jutaan, Dana tersebut dipergunakan untuk rabat beton ruas jalan menuju  desa   Tanjung Bampu, bangunan jembatan lebar lebih kurang 1 meter panjang 20 meter sementara jalan tersebut merupakan jalan Kabupaten dan sudah pernah dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Deliserdang dengan menggunakan dana APBD.

"Tumpang-tindih pembangunan  jalan rabat beton inilah yang kini  dipersoalkan oleh beberapa kalangan,"  ujar Ketua LSM Perak (Peduli Rakyat) Sumatera Utara Antonius SH, Rabu (14/6).

Karena itu sebagian masyarakat menduga terjadi pemborosan, selain wujud fisik pembangunan yang didanai Dana Desa tahun 2016 itu sendiri tampak amburadul.

"Dari kunjungan ke lapangan di Desa Tanjung Bampu, kami menduga penggunaan Dana Desa tahun 2016 di desa itu perlu diaudit oleh instansi terkait, sebab dugaan mark up anggaran juga sangat kental di setiap pekerjaan pisiknya, dan LSM Perak siap mengungkap hal ini ke instasi terkait," tegas Anton.

Menurut Anton,  temuan itu menunjukkan perlunya pedoman teknis lebih detil bagi pelaksana di lapangan untuk menghindari munculnya dugaan telah terjadi penyimpangan, semestinya di setiap lokasi proyek harus dibuat papan informasi tentang proyek yang dibangun, anggaran dari mana dan berapa nilainya.
"Hal ini sekaligus sebagai bentuk tranparansi penggunaan anggaran," katanya.

Disisi yang lain, pihak Pemkab dan Pemerintah Kecamatan tampak tidak peduli seolah tidak  mengetahui adànya proyek  tumpang tindih tersebut. "Ke depan sinergitas di antara stake holder yang menangani program pembangunam desa perlu ditingkatkan, agar tidak terjadi lagi tumpang tindih proyek yang menimbulkan kesalahapahaman di tengah masyarakat," ujarnya. *JUL


Share it:

daerah

Pemkab

SKPD

Post A Comment:

0 comments:

Iklan Layanan Masyrakat

MEDAN-hariancentral.com