Skip to main content

Program Dana Desa Tanjung Bampu STM Hulu Diduga Tumpang Tindih dengan APBD


TEKS FOTO: Jembatan yang tidak kunjung selesai dikerjakan, dan Bak penampungan air di Desa Tanjung Bampu. *hariancentral.com-Ist

STM HULU--hariancentral.com: Penggunaan Dana Desa pada sejumlah desa di Kecamatan STM Hulu, Kabupaten Deliserdang tahun 2016, terus menuai keritikan elemen masyarakat, meliputi dugaan Mark Up anggaran, tidak transparan dan proyek fisik yang tumpang tindih dengan proyek APBD.

Monitoring Tim Investigasi LSM Perak Propinsi Sumatera Utara ke Kecamatan STM Hulu Kabuapten Deli Serdang,  berhasil menemukan beberapa temuan dugaan penyimpangan terkait penyaluran Dana Desa.
Temuan yang didapatkan ini menurut Ketua LSM Peduli Rakyat (Perak) Sumatera Utara, Antonius Sitanggang SH, perlu direspon dengan melakukan penyempurnaan regulasi dan kebijakan yang dilakukan Pemerintah Daerah.

Salah satu temuan yang didapatkan tim investiasi LSM Perak yakni adanya tumpang tindih program yang didanai dengan Dana Desa yang bersumber dari APBN dengan program yang didanai dengan menggunakan APBD.

Dikatakan Antonius, temuan adanya penggunaan Dana Desa tumpang tindih dengan APBD merupakan bentuk lemahnya pengawasan dan mengakibatkan mubajir anggaran.
"Kami menemukan adanya Dana Desa tahun 2016 yang tumpang tindih dengan APBD seperti di Desa Tanjung Bampu, Kecamatan STM Hulu," ujar Anton.

Anggaran Dana Desa Tanjung Bampu ini mencapai 900 jutaan, Dana tersebut dipergunakan untuk rabat beton ruas jalan menuju  desa   Tanjung Bampu, bangunan jembatan lebar lebih kurang 1 meter panjang 20 meter sementara jalan tersebut merupakan jalan Kabupaten dan sudah pernah dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Deliserdang dengan menggunakan dana APBD.

"Tumpang-tindih pembangunan  jalan rabat beton inilah yang kini  dipersoalkan oleh beberapa kalangan,"  ujar Ketua LSM Perak (Peduli Rakyat) Sumatera Utara Antonius SH, Rabu (14/6).

Karena itu sebagian masyarakat menduga terjadi pemborosan, selain wujud fisik pembangunan yang didanai Dana Desa tahun 2016 itu sendiri tampak amburadul.

"Dari kunjungan ke lapangan di Desa Tanjung Bampu, kami menduga penggunaan Dana Desa tahun 2016 di desa itu perlu diaudit oleh instansi terkait, sebab dugaan mark up anggaran juga sangat kental di setiap pekerjaan pisiknya, dan LSM Perak siap mengungkap hal ini ke instasi terkait," tegas Anton.

Menurut Anton,  temuan itu menunjukkan perlunya pedoman teknis lebih detil bagi pelaksana di lapangan untuk menghindari munculnya dugaan telah terjadi penyimpangan, semestinya di setiap lokasi proyek harus dibuat papan informasi tentang proyek yang dibangun, anggaran dari mana dan berapa nilainya.
"Hal ini sekaligus sebagai bentuk tranparansi penggunaan anggaran," katanya.

Disisi yang lain, pihak Pemkab dan Pemerintah Kecamatan tampak tidak peduli seolah tidak  mengetahui adànya proyek  tumpang tindih tersebut. "Ke depan sinergitas di antara stake holder yang menangani program pembangunam desa perlu ditingkatkan, agar tidak terjadi lagi tumpang tindih proyek yang menimbulkan kesalahapahaman di tengah masyarakat," ujarnya. *JUL


Comments

Popular posts from this blog

PERMASALAHAN YANG ADA DI DANAU TOBA

Danau toba | 
hariancentral.com Apa latar belakang orang mau ke Danau Toba ? tentu saja adalah pemandangannya  , airnya yang biru dan  objek-objek wisata yang ada di danau toba dan hal yang bersifat artifisual. Artinya artifisual adalah yang dibuat manusia sesuai dengan perkembangan zamannya, itulah sebabnya orang mau tertarik datang ke danau toba.
Jika melihat danau toba orang akan takjub karena keunikannya, berada 903,5m diatas permukaan laut. Danau toba adalah sebuah danau tektonik-vulkanik dengan ukuran panjang 100 kilometer lebar 30 kilometer terletak di provinsi Sumatera Utara, yang merupakan danau terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara ditengah danau ini terdapat sebuah pulau vulkanik bernama pulau Samosir, itu merupakan suatu gambaran yang membuat danau toba bagus, airnya begitu jernih, dulu kala jika orang penduduk setempat tidak tubo atau tidak sarapan pagi cukup dengan mangura air. Mangura air adalah air  danau toba itu diambil ke kaleng, kemudian diberi garam cabe dan asam…

Papan Reklame Liar Menjamur di Kota Medan, DPRD Desak Walikota Copot Syampurno Pohan

TEKS FOTO: Drs Heri Zulkarnaen MSi. *hariancentral.com-Ist
MEDAN-hariancentral.com: Masih berdirinya papan reklame di 13 titik ruas jalan di Kota Medan, menunjukkan ketidakseriusan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR) Kota Medan Syampurno Pohan untuk melakukan penertiban.
Papan reklame dan baliho masih terpampang di Jalan Sudirman, Jalan Pangeran Diponegoro termasuk Jalan Imam Bonjol Medan. Seolah Syampurno Pohan melakukan pembiaran.
Anggaran dana Rp900 juta sudah dipergunakan dari Rp2,8 miliar yang diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) TA 2016 Kota Medan, dinilai berbagai kalangan merupakan pemborosan anggaran yang dilakukan, namun tidak menghasilkan yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat Medan.
Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Medan Drs Herri Zulkarnaen Hutajulu MSi kepada hariancentral.com di ruang kerjanya, Selasa (30/5) mengatakan, pihaknya meminta pertanggungjawaban dari Syampuno Pohan selaku Kepala Dina…

Pelantikan Pejabat Eselon di Tobasa Dimulai

TOBASA, hariancentral.com: Setelah memenuhi syarat untuk melakukan pelantikan dan pengangkatan pejabat seperti tertuang dalam UU No 5 tahun 2014 tentang larangan 6 (enam) bulan Kepala Daerah setelah menjabat tidak dapat melakukan pelantikan atau pengangkatan pejabat, kini lonceng pelantikan dimulai di Tobasa.
Bupati Toba Samosir (Tobasa) yang diwakili Sekda Drs Audy Murphy Sitorus SH MHum, baru-baru ini di Balai Data Kantor Bupati,melantik dan mengambil sumpah 2 (dua) pejabat eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
Kedua pejabat yang dilantik Bupati Tobasa itu,masing-masing Marlin Marpaung sebagai Kepala Bidang Teknologi Pangan & Holtikultura dan Lintong Sitorus sebagai Kepala Bidang Peternakan.
Kedua pejabat yang dilantik itu,untuk mengisi jabatan yang kosong,salah satu jabatan karena pejabatnya ditahan terkait kasus korupsi dan lainnya karena pejabat tersebut mengundurkan diri.
Saat itu juga, Bupati menyerahkan surat Pelaksana Tugas (Plt) jabatan Kepala Dinas kepada Kepal…