Pengaduan Mengendap Di Kejari Stabat LPPKN Langkat : Pengelolaan Dana Desa Tahun 2016 Di Desa Kwala Serapuh Bermasalah

Share it:
TEKS FOTO: Proyek Pekerjaan Pengerasan Jalan Desa Terkesan Asal Jadi. *hariancentral.com-Ist 

MEDAN-hariancentral.com: Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Pemantau Penggunaan Keuangan
Negara (LPPKN) Kabupaten Langkat berencana melaporkan Hasanuddin, Kepala Desa Kwala Serapuh, Kecamatan Tanjung Pura, ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu). Hal ini disampaikan Sugito, Ketua DPD LPPKN Kabupaten Langkat, kepada media di Medan, baru-baru ini.

Dalam pertemuan itu, Sugito menyebut bahwa sebelumnya LPPKN Langkat telah melaporkan Hasanuddin ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Stabat pada 20 Februari 2017 lalu atas dugaan penyimpangan penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2016, tapi sampai sekarang pengaduan tersebut tidak ditindaklanjuti Kejari Stabat.

“Sudah satu bulan lebih laporan kami di Kejari Stabat terkait dugaan penyimpangan penggunaan Dana Desa tahun 2016 di Desa Kwala Serapuh, belum ada tindak lanjutnya. Padahal kami sudah beberapa kali
mendatangi Kejari Stabat menanyakan perkembangan dari laporan pengaduan kami, tapi sampai hari ini belum ada kejelasan dari pihak Kejari Stabat. Oleh karena itu, maka kami akan meneruskan laporan kami
ini ke Kejatisu”, terang Sugito yang turut didampingi Mulyanto dan Husnur Arifin, keduanya warga Desa Kwala Serapuh.

Menurut Sugito, dugaan penyimpangan penggunaan DD dan ADD Tahun Anggaran 2016, berdasarkan adanya laporan warga masyarakat ke LPPKN Langkat. “Disamping itu, kami juga mendapatkan temuan di lapangan kalau pengerjaan beberapa proyek yang bersumber dari DD dan ADD di Desa Kwala Serapuh, terkesan asal jadi. Beberapa diantaranya, pekerjaan pengerasan jalan desa di dua titik dengan lebar 2,5 meter dan panjang satu kilometer. Kemudian, rehab jembatan serta pembuatan sumur bor sebagai sumber air bersih beserta rumahnya, yang tidak sesuai dengan isi kontrak,” ungkapnya.

Ia mengatakan kalau sebelum membuat pengaduan ke Kejari Stabat, lembaga yang dipimpinnya telah dua kali melayangkan surat minta klarifikasi ke Hasanuddin sebagai Kepala Desa Kwala Serapuh. Tapi
tidak pernah ditanggapi. “Bahkan melalui kuasa hukumnya, Kantor Hukum Lubis Nasution & Rekan, kami disomasi. Kami dituduh telah melakukan perbuatan pidana fitnah,” ujarnya.

Selain itu, LPPKN Langkat, ucapnya, akan melakukan aksi demo ke Kejari Stabat, Bupati Langkat, dan DPRD Langkat guna mempertanyakan tindak lanjut pengaduan LPPKN Langkat. *TIM
Share it:

Kolom SKPD

Korupsi

Medan

NEWS

Post A Comment:

0 comments:

Iklan Layanan Masyarakat

MEDAN-hariancentral.com