Papan Reklame Liar Menjamur di Kota Medan, DPRD Desak Walikota Copot Syampurno Pohan - hariancentral.com

Breaking

Menyuarakan Kebenaran Demi Keadilan

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Tuesday, 30 May 2017

Papan Reklame Liar Menjamur di Kota Medan, DPRD Desak Walikota Copot Syampurno Pohan


TEKS FOTO: Drs Heri Zulkarnaen MSi. *hariancentral.com-Ist

MEDAN-hariancentral.com: Masih berdirinya papan reklame di 13 titik ruas jalan di Kota Medan, menunjukkan ketidakseriusan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR) Kota Medan Syampurno Pohan untuk melakukan penertiban.

Papan reklame dan baliho masih terpampang di Jalan Sudirman, Jalan Pangeran Diponegoro termasuk Jalan Imam Bonjol Medan. Seolah Syampurno Pohan melakukan pembiaran.

Anggaran dana Rp900 juta sudah dipergunakan dari Rp2,8 miliar yang diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) TA 2016 Kota Medan, dinilai berbagai kalangan merupakan pemborosan anggaran yang dilakukan, namun tidak menghasilkan yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat Medan.

Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Medan Drs Herri Zulkarnaen Hutajulu MSi kepada hariancentral.com di ruang kerjanya, Selasa (30/5) mengatakan, pihaknya meminta pertanggungjawaban dari Syampuno Pohan selaku Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang Kota Medan atas kinerjanya dalam menurunkan atau membongkar papan reklame di 13 titik ruas jalan yang belum dapat diselesaikan, sementara anggaran sudah dipergunakan. Kita juga mendesak Walikota Medan Dzulmi Eldin agar mencopot Syampurno Pohan dari jabatannya sebagai Kadis DPKPPR karena tak mampu menjalankan tugasnya.

“Lebih baik pembongkaran papan reklame di 13 titik ruas jalan tersebut diberikan kepada pihak ketiga (swasta). Kalau Rp500 juta pasti sudah cukup untuk menyelesaikan pembongkaran reklame bermasalah tersebut. Kita herankan, kenapa Walikota Medan termasuk Kadis DPRKPPR tersebut tidak berani, sementara sudah jelas regulasi dan ada payung hukumnya,” terang wakil ketua pansus reklame tersebut.

Anggota Komisi A DPRD Medan ini juga meminta agar Syampurno Pohan dapat mempertanggungjawabkan uang yang dipakainya untuk melakukan pembongkaran papan reklame saat itu, namun belum tuntas. “Itu uang rakyat, jangan dimain-mainkan,” tegasnya.

Tambah Heri lagi, bahwa jika dilihat dari PAD papan reklame, dari Rp90 miliar yang ditargetkan hanya mampu mencapai 19 miliar. Hal itu menjadi pertanyaan bagi kalangan DPRD Medan termasuk masyarakat.

Menjamur

Sementara di Kota Medan sangat menjamur papan reklame, baliho dan videotron. “Kemana semua pajaknya, kita kecewa sekali karena diduga sangat banyak papan reklame liar tanpa izin namun dapat berdiri. “Saya, jika jadi Walikota, lebih baik turun jika tidak mampu menegakkan peraturan yang saya buat sendiri. Kita malu dengan kota-kota lain, dimana papan reklame tidak terlalu banyak, namun PAD yang dihasilkan dari papan reklame tersebut sangat besar,” ucapnya.

Anggota DPRD dari Partai Demokrat Kota Medan ini juga menyoroti kinerja Satpol PP Kota Medan sebagai penegak Perda terkesan tidak berani ataupun ragu-ragu dalam menegakkan regulasi. Jika dibanding dengan daerah lainnya seperti Kota Binjai dan Kabupaten Deliserdang, yang lebih cepat tanggap.

Saat disinggung mengenai batalnya interplasi tentang pansus reklame saat sidang paripurna di DPRD Medan beberapa waktu lalu, Heri Zulkarnaen Hutajulu mengatakan, bahwa pansus reklame belum selesai dan masih berlanjut.

Sementara itu, berbeda dengan yang dikatakan oleh Ahmad Arif dari Fraksi PAN, saat disinggung terkait pansus reklame, mantan ketua Komisi D ini mengatakan bahwa pansus reklame sudah selesai dan tidak ada lagi. “Kalau pansus reklame sudah selesai itu, tidak ada lagi, kan sudah batal karena tidak memenuhi khorum, kalau saya mundur sebagai salah satu yang menggagas pansus, karena ada alasan tertentu,” pungkas politisi dari Dapil 1 tersebut. *CAG

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here