Skip to main content

FPKL Kota Medan Minta Pemimpin Sumut Perhatikan Nasib Pedagang


TEKS FOTO: Ketua FPKL Kota Medan AP.Luat Siahaan (tengah pakai topi putih) saat berfoto bersama Ketua pedagang dan Pengurus Pasar Bulan dan Ketua dan pengurus Pasar Kuala Bekala di Aula Martabe Lt.2 Kantor Gubsu. *hariancentral.com-Ist 

MEDAN- hariancentral.com: Seminar pedagang kaki lima dan mitra kerja Bank yang diselenggarakn oleh Forum Pedagang Kaki Lima (FPKL) Kota Medan yang digagas oleh Ketua FPKL Kota Medan, AP Luat Siahaan di Aula Martabe, Lt.II Kantor Gubernur, Jalan P.Diponegoro Medan berjalan sukses dan lancar dengan dihadiri oleh ratusan pedagang, termasuk dari perwakilan Bank KUR BNI Medan, perwakilan OJK Sumut, Perwakilan Satlantas Polrestabes Medan, Akademisi dari Mahasiswa USU, UIN dan tamu undangan lainnya, baru-baru ini.

Dalam seminar yang diselenggarakan oleh FPKL Kota Medan 3 kali dalam satu tahun tersebut, adalah bertujuan untuk mencerdaskan anak bangsa, dan membahas bagaimana para pedagang yang berpotensi (produktif) mendapatkan bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari pihak Bank, namun mereka (para pedagang) tidak memiliki angunan. Sementara dari keterangan yang dipaparkan oleh AP Luat Siahaan selaku Ketua panitia kegiatan, bahwa ada sebanyak Rp106 triliun bantuan KUR yang disediakan oleh Pemerintah Indonesia yang kegunaannya untuk membantu permodalan para pedagang kaki lima termasuk di Provinsi Sumatera Utara.

“Kita harus bangga bahwa, Pemerintahan Presiden Jokowi Tahun 2017, banyak memberikan anggaran bantuan KUR kepada pedagang dan para usahawan kecil dan menengah lainnya. Untuk itu, sebagai pedagang, kita harus mempersiapkan diri kita agar dapat menerima bantuan KUR tersebut dalam bentuk pinjaman dengan bunga ringan, sehingga dapat membantu permodalan kita dalam menjalankan usaha,” sebut Luat pada kata sambutan pembukaannya.

AP.Luat Siahaan juga berharap pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini Gubernur Provsu, Ir.H.Tengku Erry Nuradi MSi dan Walikota Medan, Drs T Dzulmi Eldin MSi, dapat memperhatikan nasib para pedagang dan medorong pihak Bank di Kota Medan agar segera mengucurkan bantuan KUR tersebut kepada para pedagang kaki lima yang  sangat membutuhkan dan yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh pihak Bank.

“Perekonomian di Sumatera Utara khususnya di Kota Medan juga digerakkan oleh para pedagang kaki lima. Kita ingat saat krisis moneter menghantam Negara Indonesia, banyak perusahaan yang bangkrut dan pengusaha lari keluar negeri karena terlilit hutang. Namun para pedagang kaki lima saat itu tetap bertahan dan terbukti mampu menggerakkan perekonomian bangsa dari tingkat bawah dan menengah,” sebutnya.

Bahkan tambah Luat Siahaan, Bank BNI salah satu Bank yang juga telah memberikan bantuan pinjaman KUR kepada pedagang. Kita minta agar Pemerintah menangkap para spekulan yang mempersulit pedagang yang sudah lengkap persyaratan namun tidak diberikan bantuan KUR.

Perwakilan dari pihak Bank BNI bagian pemberian KUR, Zaini Siregar kepada para pedagang menjelaskan bahwa Bank BNI tidak mempersulit bagi para pedagang untuk meminjam melalui KUR, asalkan syarat yang telah ditentukan dapat terpenuhi. Untuk usaha yang belum ada  memiliki daftar perusahaan, cukup hanya meminta surat rekomendasi berupa izin usaha dari pihak kelurahan setempat.

“Untuk pinjaman KUR bagi pedagang mikro maksimal kita berikan pinjaman modal usaha Rp25 juta. dan untuk pedagang ritel, kita beri modal usaha minimal Rp25 juta dan maksimal Rp500 juta. Dengan catatan tidak ada bermasalah di Bank lain, termasuk tidak bermasalah pada Kartu kredit, koperasi, leasing dan lainnya. Memiliki e-KTP dan KK, selanjutnya akan kita survey langsung. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian,” terang marketing Bank BNI bagian KUR bagi para PKL tersebut.

Sementara dari pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Wilayah Sumatera Utara, yang diwakilkan oleh Dewi dan Arief Dermawan ( Bagian Perlindungan Konsumen) menjelaskan bahwa sebagai pengawasan kegiatan keuangan yang telah diberikan wewenang melalui UU No.21 Tahun 2011 maka, pihak OJK berhak untuk melakukan pengawasan baik Bank, dan Non Bank seperti Saham, Pasar Modal, Leasing, dan Asuransi. “Sebagai Lembaga yang mengawasi kegiatan keuangan yang dilakukan oleh Bank dan Non Bank, maka kami bertugas melindungi nasabah yang diduga dirugikan oleh pihak Bank dan Non Bank tersebut, “ terang Dewi didampingi Arif Dermawan.

Pada acara seminar Pedagang dan Mitra kerja Bank tersebut, AP Luat Siahaan selaku Ketua FPKL Kota Medan meminta kepada pedagang untuk tetap semangat walaupun tantangan itu datang silih berganti.  

Pelantikan dan Sekaligus Pemberian SK Kepada Ketua dan Pengurus Pedagang Pasar Bulan dan Pasar Kuala Bekala

Pada acara seminar pedagang dan mitra kerja Bank, AP Luat Siahaan sekaligus juga melaksanakan pelantikan Ketua Pedagang Pasar Bulan dan Ketua Pedagang Kuala Bekala Padang Bulan Medan.  AP Luat Siahaan meminta agar Ketua dan Pengurus Pedagang yang dilantik dapat tetap menjaga ketertiban dan saling melindungi antara sesame pedagang.

Diakhir acara, Perwakilan dari Kasatlantas Polrestabes Medan, yang diwakili oleh Ipda Sinulingga memberikan pengarahan kepada para pedagang agar selama berdagang tidak membuat kemacetan dan selalu menjaga ketertiban umum serta menjaga kebersihan. “Kami dari pihak Satlantas Polrestabes Medan tetap mendukung para pedagang untuk berjualan, asalkan dapat tetap menjaga keamanan, ketertiban dan tidak membuat kemacetan. Karena Pedagang juga solusi bagi pemerintah untuk mengurangi pengangguran untuk sementara menunggu mendapatkan pekerjaan yang lebih layak lagi,” ucap Sinulingga.

Selesai memberikan kata sambutan, pihak panitia melakukan pembagian hadiah luckydraw dan memberikan sertifikat kepada para pedagang, akademis, dan Mahasiswa yang hadir pada acara seminar tersebut. dan selanjutnya acara berbuka puasa bersama secara sederhana namun meriah yang dilakukan di dalam gedung Aula Martabe Lt.2 kantor Gubsu tersebut. *RED


Comments

Popular posts from this blog

PERMASALAHAN YANG ADA DI DANAU TOBA

Danau toba | 
hariancentral.com Apa latar belakang orang mau ke Danau Toba ? tentu saja adalah pemandangannya  , airnya yang biru dan  objek-objek wisata yang ada di danau toba dan hal yang bersifat artifisual. Artinya artifisual adalah yang dibuat manusia sesuai dengan perkembangan zamannya, itulah sebabnya orang mau tertarik datang ke danau toba.
Jika melihat danau toba orang akan takjub karena keunikannya, berada 903,5m diatas permukaan laut. Danau toba adalah sebuah danau tektonik-vulkanik dengan ukuran panjang 100 kilometer lebar 30 kilometer terletak di provinsi Sumatera Utara, yang merupakan danau terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara ditengah danau ini terdapat sebuah pulau vulkanik bernama pulau Samosir, itu merupakan suatu gambaran yang membuat danau toba bagus, airnya begitu jernih, dulu kala jika orang penduduk setempat tidak tubo atau tidak sarapan pagi cukup dengan mangura air. Mangura air adalah air  danau toba itu diambil ke kaleng, kemudian diberi garam cabe dan asam…

Papan Reklame Liar Menjamur di Kota Medan, DPRD Desak Walikota Copot Syampurno Pohan

TEKS FOTO: Drs Heri Zulkarnaen MSi. *hariancentral.com-Ist
MEDAN-hariancentral.com: Masih berdirinya papan reklame di 13 titik ruas jalan di Kota Medan, menunjukkan ketidakseriusan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR) Kota Medan Syampurno Pohan untuk melakukan penertiban.
Papan reklame dan baliho masih terpampang di Jalan Sudirman, Jalan Pangeran Diponegoro termasuk Jalan Imam Bonjol Medan. Seolah Syampurno Pohan melakukan pembiaran.
Anggaran dana Rp900 juta sudah dipergunakan dari Rp2,8 miliar yang diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) TA 2016 Kota Medan, dinilai berbagai kalangan merupakan pemborosan anggaran yang dilakukan, namun tidak menghasilkan yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat Medan.
Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Medan Drs Herri Zulkarnaen Hutajulu MSi kepada hariancentral.com di ruang kerjanya, Selasa (30/5) mengatakan, pihaknya meminta pertanggungjawaban dari Syampuno Pohan selaku Kepala Dina…

Pelantikan Pejabat Eselon di Tobasa Dimulai

TOBASA, hariancentral.com: Setelah memenuhi syarat untuk melakukan pelantikan dan pengangkatan pejabat seperti tertuang dalam UU No 5 tahun 2014 tentang larangan 6 (enam) bulan Kepala Daerah setelah menjabat tidak dapat melakukan pelantikan atau pengangkatan pejabat, kini lonceng pelantikan dimulai di Tobasa.
Bupati Toba Samosir (Tobasa) yang diwakili Sekda Drs Audy Murphy Sitorus SH MHum, baru-baru ini di Balai Data Kantor Bupati,melantik dan mengambil sumpah 2 (dua) pejabat eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
Kedua pejabat yang dilantik Bupati Tobasa itu,masing-masing Marlin Marpaung sebagai Kepala Bidang Teknologi Pangan & Holtikultura dan Lintong Sitorus sebagai Kepala Bidang Peternakan.
Kedua pejabat yang dilantik itu,untuk mengisi jabatan yang kosong,salah satu jabatan karena pejabatnya ditahan terkait kasus korupsi dan lainnya karena pejabat tersebut mengundurkan diri.
Saat itu juga, Bupati menyerahkan surat Pelaksana Tugas (Plt) jabatan Kepala Dinas kepada Kepal…