Skip to main content

100 Ribu Penerima Medan Sehat “Hilang”

MEDAN-hariancentral.com: Sejak diintegrasikannya peserta Medan Sehat ke BPJS Kesehatan, sebanyak 100 ribu orang terpotong dari data 353 ribu orang penerima Medan Sehat.

“Program Medan Sehat membiayai 353 ribu orang, tetapi ketika terintegrasi  justru hilang 100 ribu orang pesertanya. Inilah hari ini pemegang Medan Sehat ini yang lintang pukang, ribuan orang itu tidak bisa mendapatkannya lagi,” tegas HT Bahrumsyah, anggota Komisi B DPRD Medan bernada geram dalam rapat evaluasi program triwulan pertama dan kedua antara Dinas Kesehatan Medan, Dinas Sosial Kota Medan dan Komisi B di ruang Komisi B DPRD Medan, baru-baru ini.

Ketua PAN Medan ini mengaku tidak tahu terpotongnya 100 ribu orang itu dari mana datanya sehingga ini terkoreksi. “Saya tanya ke Dinas kesehatan, jadi itu katanya urusan BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan mana mungkin memotong orang,” ujarnya.

Makanya, jika hari ini kita punya orang miskin yang dibantu oleh Penerima Bantuan Iuran (PBI) 760 ribu hampir 770 ribu orang, artinya dibandingkan penduduk Kota Medan 2.477.000 orang kita punya penduduk miskin yang dibiayai 30,07 persen. Ini fakta yang ada. Apakah ini orang miskin sudah selesai, tidak.

“Ini di Medan Utara, saya bawa datanya, rumahnya di atas air, penduduk Kelurahan Belawan I yang dikategorikan pemukiman kumuh di Kota Medan. Yang rumahnya terbakar hampir ratusan Kepala Keluarga, ini tidak ada PBI nya. Sekarang yang menjadi pertanyaannya yang 800 ribu itu siapa. Saya baru kemarin masuk 1000 orang itu dari Bagan Deli, Medan Utara semua. Dan itu memang masyarakat prasejahtera,” paparnya di hadapan pimpinan rapat yang diketuai oleh Ketua Komisi B Maruli Tua Tarigan.
 
Pertanyaannya, lanjutnya, siapa yang menikmati PBI ini. Apa kerja Dinas Kesehatan Kota Medan ini, ini perlu, diungkapkannya, dana yang didapatkan oleh Dinas Kesehatan untuk biaya kapitasi satu bulan bukanlah sedikit, Rp10 miliar. Dari Rp10 miliar itu, 60 persen dialokasikan untuk pelayanan medis untuk 39 puskesmas yang ada di Medan.


Satu bulan itu untuk dana obat-obatan seluruh puskesmas yang ada sebesar Rp3,5 miliar. Hari ini, bagaimana puskesmas tidak membeli obat. Sementara Rp3,5 miliar perbulan didapat puskesmas kucuran dari kapitasi kali 6000 per puskesmas. Kenapa ? Puskesmas pemerintah ini dipakai oleh BPJS Kesehatan untuk pelayanan.


Pertanyaannya hari ini kemarin kita lihat ada tambah kurang. Tambah kurang ada dari 248 ribu yang meninggal kita tanya ternyata ada sekitar 6000. Dan ini kuota sudah penuh, penuh dari mana, siapa yang masuk kuotanya. Apakah ini sudah bisa diuji bahwa ini orang-orangnya yang berhak menerima PBI.

“Kita mau lihat ada 42 pemukiman kumuh yang hampir semua berada di Medan Utara. Yang kemarin saya masukan Ibu Kadis bisa lihat datanya, di Bagan Deli Ujung, ke seberang lagi. Di sana tidak memiliki BPJS Kesehatan tidak punya PBI. Lalu apa tanggungjawab Dinas Kesehatan. Lalu puskesmas apa kerjanya. Ini persoalan,” cecarnya kepada Kadis Kesehatan Medan.

Dalam rapat itu turut hadir Kepala Dinas Sosial Endar Sutan Lubis, anggota Komisi B lainnya, Wakil Ketua Komisi B Edward Simanjuntak, Modesta Marpaung, M Nasir dan Asmui Lubis. *CAG

Comments

Popular posts from this blog

PERMASALAHAN YANG ADA DI DANAU TOBA

Danau toba | 
hariancentral.com Apa latar belakang orang mau ke Danau Toba ? tentu saja adalah pemandangannya  , airnya yang biru dan  objek-objek wisata yang ada di danau toba dan hal yang bersifat artifisual. Artinya artifisual adalah yang dibuat manusia sesuai dengan perkembangan zamannya, itulah sebabnya orang mau tertarik datang ke danau toba.
Jika melihat danau toba orang akan takjub karena keunikannya, berada 903,5m diatas permukaan laut. Danau toba adalah sebuah danau tektonik-vulkanik dengan ukuran panjang 100 kilometer lebar 30 kilometer terletak di provinsi Sumatera Utara, yang merupakan danau terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara ditengah danau ini terdapat sebuah pulau vulkanik bernama pulau Samosir, itu merupakan suatu gambaran yang membuat danau toba bagus, airnya begitu jernih, dulu kala jika orang penduduk setempat tidak tubo atau tidak sarapan pagi cukup dengan mangura air. Mangura air adalah air  danau toba itu diambil ke kaleng, kemudian diberi garam cabe dan asam…

Papan Reklame Liar Menjamur di Kota Medan, DPRD Desak Walikota Copot Syampurno Pohan

TEKS FOTO: Drs Heri Zulkarnaen MSi. *hariancentral.com-Ist
MEDAN-hariancentral.com: Masih berdirinya papan reklame di 13 titik ruas jalan di Kota Medan, menunjukkan ketidakseriusan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR) Kota Medan Syampurno Pohan untuk melakukan penertiban.
Papan reklame dan baliho masih terpampang di Jalan Sudirman, Jalan Pangeran Diponegoro termasuk Jalan Imam Bonjol Medan. Seolah Syampurno Pohan melakukan pembiaran.
Anggaran dana Rp900 juta sudah dipergunakan dari Rp2,8 miliar yang diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) TA 2016 Kota Medan, dinilai berbagai kalangan merupakan pemborosan anggaran yang dilakukan, namun tidak menghasilkan yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat Medan.
Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Medan Drs Herri Zulkarnaen Hutajulu MSi kepada hariancentral.com di ruang kerjanya, Selasa (30/5) mengatakan, pihaknya meminta pertanggungjawaban dari Syampuno Pohan selaku Kepala Dina…

Pelantikan Pejabat Eselon di Tobasa Dimulai

TOBASA, hariancentral.com: Setelah memenuhi syarat untuk melakukan pelantikan dan pengangkatan pejabat seperti tertuang dalam UU No 5 tahun 2014 tentang larangan 6 (enam) bulan Kepala Daerah setelah menjabat tidak dapat melakukan pelantikan atau pengangkatan pejabat, kini lonceng pelantikan dimulai di Tobasa.
Bupati Toba Samosir (Tobasa) yang diwakili Sekda Drs Audy Murphy Sitorus SH MHum, baru-baru ini di Balai Data Kantor Bupati,melantik dan mengambil sumpah 2 (dua) pejabat eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
Kedua pejabat yang dilantik Bupati Tobasa itu,masing-masing Marlin Marpaung sebagai Kepala Bidang Teknologi Pangan & Holtikultura dan Lintong Sitorus sebagai Kepala Bidang Peternakan.
Kedua pejabat yang dilantik itu,untuk mengisi jabatan yang kosong,salah satu jabatan karena pejabatnya ditahan terkait kasus korupsi dan lainnya karena pejabat tersebut mengundurkan diri.
Saat itu juga, Bupati menyerahkan surat Pelaksana Tugas (Plt) jabatan Kepala Dinas kepada Kepal…