Ranperda Penyertaan Modal PT KIM Disambut Baik

Share it:
MEDAN-hariancentral.com : Fraksi Partai Demokrat sangat menyambut baik terbentuknya Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal kepada PT KIM termasuk penerimaan deviden dari Badan Usaha milik Daerah tersebut.

Kendati demikian, Fraksi Partai Demokrat tetap mengkritisi keterlambatan dalam mengajukan Ranperda ini sebagaimana semestinya.

Bahkan Fraksi Partai Demokrat sangat menyesalkan keterlambatan Pemko Medan untuk mempersiapkan dan mengajukan ke DPRD kota Medan, terlebih pada tahun 2012 yang lalu, Badan Pemeriksaan Keuangan sudah mengingatkan serta memberi saran kepada Pemerintah Kota Medan untuk segera membentuk peraturan daerah terkait penyertaan modal yang telah dilakukan kepada PT Kawasan Industri Medan.

Demikian disampaikan Ketua Fraksi Partai Demokrat Kota Medan, Drs Herri Zulkarnaen MSi saat membacakan penyampaian Pendapat Fraksi Partai  Demokrat DPRD Kota Medan Atas Ranperda Kota Medan Tentang Penyertaan Modal pemerintah Medan Pada PT Kawasan Industri  Medan, pada Rapat Paripurna, Selasa (25/4).

“Fraksi Partai Demokrat berkeyakinan karena ketiadaan Peraturan Daerahlah yang membuat pihak PT KIM memanfaatkan momentum melakukan cicilan deviden laba ke Pemko Medan selama sepuluh tahum sehingga merugikan kepentimngan Pemko Medan. Fraksi Partai Demokrat mengharapkan untuk hal seperti ini jangan terulang kembali. Dan semoga ini menjadi perhatian serius dari Pemerintah Kota Medan,” terang Herri Zulkarnaen.

Anggota Komisi A DPRD Kota Medan ini juga mengatakan bahwasanya kinerja panitia khusus terkait penyempurnaan Ranperda yang diajukan pihak eksekutif  dan SKPD telah bekerja dengan cermat untuk mendalami semua ketentuan-ketentuan yang diatur dalam rancangan Peraturan Daerah yang ada, sehingga dengan demikian sudah cukup efektif untuk dijadikan pedoman yang mengatur pengelolaan dana penyertaan modal pemerintah modal Pemerintah Kota Medan kepada PT Kawasan Industri Medan termasuk dalam hal pengaturan jumlah penerimaan deviden setiap tahunnya.

“Dengan pedoman yang ada didalam peraturan daerah ini. Kita harapkan penerimaan deviden setiap tahunnya akan terealisasi secara baik, tidak dicicil dan akan lebih meningkat. Hal penting lainnya yang juga kami minta untuk menjadi perhatian serius dari Pemerintah Kota Medan adalah beberapa pasal yang ada didalam Rancangan Peraturan Daerah ini yaitu mengenai ketentuan yang diatur dalam BAB VI Pasal 7 Ayat 3. Kemudian BAB VII Pasal 8. Demikian juga BAB VIII Pasal 10 yang mewajibkan PT KIM setiap tahunnya menyampaikan laporan kinerja dan ikhtisiar laporan keuangan PT KIM kepada Walikota Medan. *CAG
Share it:

Medan

NEWS

Wakil Rakyat

Post A Comment:

0 comments:

Babinsa Kramat Sukoharjo Koramil 0824/16 Tanggul Dampingi Pembangunan Bak Penampungan Air Bersih

JEMBER-hariancentral.com: Kondisi cuaca kemarau ini mulai ada upaya beberapa daerah ketinggian untuk berbenah dalam pengelolaan air...