Skip to main content

Ranperda Penyertaan Modal PT KIM Disambut Baik

MEDAN-hariancentral.com : Fraksi Partai Demokrat sangat menyambut baik terbentuknya Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal kepada PT KIM termasuk penerimaan deviden dari Badan Usaha milik Daerah tersebut.

Kendati demikian, Fraksi Partai Demokrat tetap mengkritisi keterlambatan dalam mengajukan Ranperda ini sebagaimana semestinya.

Bahkan Fraksi Partai Demokrat sangat menyesalkan keterlambatan Pemko Medan untuk mempersiapkan dan mengajukan ke DPRD kota Medan, terlebih pada tahun 2012 yang lalu, Badan Pemeriksaan Keuangan sudah mengingatkan serta memberi saran kepada Pemerintah Kota Medan untuk segera membentuk peraturan daerah terkait penyertaan modal yang telah dilakukan kepada PT Kawasan Industri Medan.

Demikian disampaikan Ketua Fraksi Partai Demokrat Kota Medan, Drs Herri Zulkarnaen MSi saat membacakan penyampaian Pendapat Fraksi Partai  Demokrat DPRD Kota Medan Atas Ranperda Kota Medan Tentang Penyertaan Modal pemerintah Medan Pada PT Kawasan Industri  Medan, pada Rapat Paripurna, Selasa (25/4).

“Fraksi Partai Demokrat berkeyakinan karena ketiadaan Peraturan Daerahlah yang membuat pihak PT KIM memanfaatkan momentum melakukan cicilan deviden laba ke Pemko Medan selama sepuluh tahum sehingga merugikan kepentimngan Pemko Medan. Fraksi Partai Demokrat mengharapkan untuk hal seperti ini jangan terulang kembali. Dan semoga ini menjadi perhatian serius dari Pemerintah Kota Medan,” terang Herri Zulkarnaen.

Anggota Komisi A DPRD Kota Medan ini juga mengatakan bahwasanya kinerja panitia khusus terkait penyempurnaan Ranperda yang diajukan pihak eksekutif  dan SKPD telah bekerja dengan cermat untuk mendalami semua ketentuan-ketentuan yang diatur dalam rancangan Peraturan Daerah yang ada, sehingga dengan demikian sudah cukup efektif untuk dijadikan pedoman yang mengatur pengelolaan dana penyertaan modal pemerintah modal Pemerintah Kota Medan kepada PT Kawasan Industri Medan termasuk dalam hal pengaturan jumlah penerimaan deviden setiap tahunnya.

“Dengan pedoman yang ada didalam peraturan daerah ini. Kita harapkan penerimaan deviden setiap tahunnya akan terealisasi secara baik, tidak dicicil dan akan lebih meningkat. Hal penting lainnya yang juga kami minta untuk menjadi perhatian serius dari Pemerintah Kota Medan adalah beberapa pasal yang ada didalam Rancangan Peraturan Daerah ini yaitu mengenai ketentuan yang diatur dalam BAB VI Pasal 7 Ayat 3. Kemudian BAB VII Pasal 8. Demikian juga BAB VIII Pasal 10 yang mewajibkan PT KIM setiap tahunnya menyampaikan laporan kinerja dan ikhtisiar laporan keuangan PT KIM kepada Walikota Medan. *CAG

Comments

Popular posts from this blog

PERMASALAHAN YANG ADA DI DANAU TOBA

Danau toba | 
hariancentral.com Apa latar belakang orang mau ke Danau Toba ? tentu saja adalah pemandangannya  , airnya yang biru dan  objek-objek wisata yang ada di danau toba dan hal yang bersifat artifisual. Artinya artifisual adalah yang dibuat manusia sesuai dengan perkembangan zamannya, itulah sebabnya orang mau tertarik datang ke danau toba.
Jika melihat danau toba orang akan takjub karena keunikannya, berada 903,5m diatas permukaan laut. Danau toba adalah sebuah danau tektonik-vulkanik dengan ukuran panjang 100 kilometer lebar 30 kilometer terletak di provinsi Sumatera Utara, yang merupakan danau terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara ditengah danau ini terdapat sebuah pulau vulkanik bernama pulau Samosir, itu merupakan suatu gambaran yang membuat danau toba bagus, airnya begitu jernih, dulu kala jika orang penduduk setempat tidak tubo atau tidak sarapan pagi cukup dengan mangura air. Mangura air adalah air  danau toba itu diambil ke kaleng, kemudian diberi garam cabe dan asam…

Papan Reklame Liar Menjamur di Kota Medan, DPRD Desak Walikota Copot Syampurno Pohan

TEKS FOTO: Drs Heri Zulkarnaen MSi. *hariancentral.com-Ist
MEDAN-hariancentral.com: Masih berdirinya papan reklame di 13 titik ruas jalan di Kota Medan, menunjukkan ketidakseriusan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR) Kota Medan Syampurno Pohan untuk melakukan penertiban.
Papan reklame dan baliho masih terpampang di Jalan Sudirman, Jalan Pangeran Diponegoro termasuk Jalan Imam Bonjol Medan. Seolah Syampurno Pohan melakukan pembiaran.
Anggaran dana Rp900 juta sudah dipergunakan dari Rp2,8 miliar yang diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) TA 2016 Kota Medan, dinilai berbagai kalangan merupakan pemborosan anggaran yang dilakukan, namun tidak menghasilkan yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat Medan.
Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Medan Drs Herri Zulkarnaen Hutajulu MSi kepada hariancentral.com di ruang kerjanya, Selasa (30/5) mengatakan, pihaknya meminta pertanggungjawaban dari Syampuno Pohan selaku Kepala Dina…

Pelantikan Pejabat Eselon di Tobasa Dimulai

TOBASA, hariancentral.com: Setelah memenuhi syarat untuk melakukan pelantikan dan pengangkatan pejabat seperti tertuang dalam UU No 5 tahun 2014 tentang larangan 6 (enam) bulan Kepala Daerah setelah menjabat tidak dapat melakukan pelantikan atau pengangkatan pejabat, kini lonceng pelantikan dimulai di Tobasa.
Bupati Toba Samosir (Tobasa) yang diwakili Sekda Drs Audy Murphy Sitorus SH MHum, baru-baru ini di Balai Data Kantor Bupati,melantik dan mengambil sumpah 2 (dua) pejabat eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
Kedua pejabat yang dilantik Bupati Tobasa itu,masing-masing Marlin Marpaung sebagai Kepala Bidang Teknologi Pangan & Holtikultura dan Lintong Sitorus sebagai Kepala Bidang Peternakan.
Kedua pejabat yang dilantik itu,untuk mengisi jabatan yang kosong,salah satu jabatan karena pejabatnya ditahan terkait kasus korupsi dan lainnya karena pejabat tersebut mengundurkan diri.
Saat itu juga, Bupati menyerahkan surat Pelaksana Tugas (Plt) jabatan Kepala Dinas kepada Kepal…