TEKS FOTO: Pimpinan Divisi Umum PT Bank Sumut, Irwan Pulungan saat diadili perkara dugaan korupsi di Pengadilan Tipikor Medan. *hariancentral.com-Ist

MEDAN-hariancentral.com: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan menolak seluruhnya nota eksepsi (keberatan atas dakwaan Jaksa) yang diajukan pimpinan divisi umum PT Bank Sumut dalam perkara perkara dugaan korupsiu pengadaan 294 unit mobil dinas operasional Bank Sumut Rp17,6 miliar.

"Menolak seluruhnya eksepsi yang diajukan terdakwa Irwan Pulungan melalui Penasehat Hukumnya," tandas hakim Sri Wahyuni Batubara dalam amar putusan selanya, Kamis (13/4).

Majelis Hakim tidak sependapat dengan eksepsi yang diajukan terdakwa. Pasalnya, Hakim berpendapat eksepsi tersebut telah memasuki pokok perkara. Untuk itu, Hakim memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Netty Silaen untuk menghadirkan saksi-saksi pada sidang selanjutnya. "Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi-saksi," ujar Hakim.

Persidangan pun ditunda hingga Kamis 20 April 2017, mendatang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yang diajukan Jaksa.

Sebelum menjadi pesakitan, Irwan Pulungan sempat menjadi buronan dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) penyidik Pidana Khusus (pidsus) Kejati Sumut. Irwan Pulungan tidak memenuhi panggilan penyidik dan melarikan diri serta akhirnya berhasil ditangkap tim satgas Kejati Sumut.

Diketahui, dalam dakwaan yang dibacakan JPU Netty Silaen, terdakwa Irwan Pulungan merencanakan anggaran kegiatan pengadaan jasa sewa kendaraan dinas dan mengusulkan ke Direksi PT Bank Sumut untuk ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2013.

Usulan tersebut, lanjut JPU, disetujui dan disahkan menjadi RBB pada tanggal 29 November 2012 yang ditandatangani oleh M Yahya, Zenilhar selaku Direktur Pemasaran dan Syariah serta Komisaris PT Bank Sumut sebesar Rp21 miliar yang diperuntukkan selama 1 tahun.

"RBB itu selanjutnya diimplementasikan menjadi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) PT Bank Sumut Tahun 2013," kata JPU.

Dilanjutkan JPU, usulan biaya pengadaan mobil dinas itu disusun oleh M Jefri Sitindaon selaku Asisten III Divisi Umum PT Bank Sumut (kemudian diangkat menjadi Ketua Panitia Pengadaan) tanpa melalui survey.

Kemudian, Yahya menyetujui usulan biaya sewa mobil itu meskipun penyusunannya tidak berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat M Jefri Sitindaon.

"Yahya menyetujui penetapan pemenang lelang meski mengetahui ada penawaran yang tidak memenuhi syarat salah satunya menyangkut perubahan durasi kontrak dari satu tahun hingga tiga tahun," ujar JPU Netty.

Kerugian Negara Rp10, 8 M

Meski belum ada keputusan Direksi, sambung JPU, terdakwa Irwan Pulungan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan CV Surya Pratama sebagai pemenang lelang. Sebelum kontrak antara PT Bank Sumut dan CV Surya Pratama ditandatangani, Zulkarnain selaku Pelaksana Tugas Sementara (PLS) PPK, menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK).

"Terdakwa Irwan Pulungan telah melakukan pembayaran kepada Haltatif pada November 2013 sampai Maret 2014, tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank Sumut," pungkas Netty.

Pada Maret 2014, dilakukan pemeriksaan umum atas pelaksanaan pengadaan sewa mobil dinas oleh petugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Salah satu hasil pemeriksaan itu yakni pengadaan sewa menyewa mobil itu oleh panitia lelang yang diusulkan terdakwa Irwan Pulungan dan disetujui Yahya serta Ester Junita Ginting selaku Direktur Pemasaran PT Bank Sumut tidak memenuhi SOP.

Menindaklanjuti temuan OJK, Yahya, Edie Rizliyanto selaku Direktur Bisnis dan Syariah, Ester Junita Ginting dengan Haltatif menandatangi kontrak yang berlaku selama 1 tahun terhitung sejak 1 November 2013 sampai 31 Oktober 2014.

"Akibat perbuatan Irwan Pulungan, M Yahya, M Jefri Sitindaon, Zulkarnain dan Haltatif, negara mengalami kerugian sebesar Rp10,8 miliar sesuai dengan audit dari Kantor Akuntan Publik Dr Tarmizi Achmad," jelas Jaksa dari Kejatisu itu.

Perbuatan terdakwa Irwan Pulungan dinilai JPU melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. *RED

Axact

Axact

Vestibulum bibendum felis sit amet dolor auctor molestie. In dignissim eget nibh id dapibus. Fusce et suscipit orci. Aliquam sit amet urna lorem. Duis eu imperdiet nunc, non imperdiet libero.

Post A Comment:

0 comments: