Mengantisipasi Merajalelanya MafiaTanah Pansus Tanah Libatkan KPK

Share it:

TEKS FOTO: Penggarap rebutan menguasai lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN 2 yang bermasalah.  beberapa waktu yang lalu. *hariancentral.com

MEDAN-hariancentral.com: Panitia Khusus (Pansus) Tanah DPRD Sumut berencana melibatkan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk menyelesaikan 5.873 hektar lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN 2 yang bermasalah. 

Jika ada ditemukan oknum pejabat, pengusaha maupun mafia yang diketahui merajalela menguasai dan menjual tanah lahan tersebut secara illegal, dapat segera diserahkan ke KPK.

Hal itu diungkapkan Ketua Pansus Tanah Penyelesaian Eks HGU PTPN 2 DPRD Sumut FL Fernando Simanjuntak SH MH dan anggota Sarma Hutajulu SH kepada wartawan, Selasa (25/4/2017) di DPRD Sumut seusai menggelar rapat membahas tugas utama Pansus.

"Saat ini status lahan eks HGU PTPN 2 itu belum dilepas Menteri BUMN, karena daftar  nominatif masih belum diserahkan Pemprovsu. Jika ada nantinya temuan, bahwa aset ini telah disalah gunakan oleh oknum penyelenggara negara atau pengusaha, Pansus akan merekomendasikan ke KPK untuk diusut," ujarnya.

Ditambahkan Fernando, Pansus Tanah eks HGU PTPN 2 ini  akan dimulai bekerja dengan melakukan pembahasan secara internal, guna  menentukan langkah kerja. Tahap awal Pansus akan mendata untuk memastikan luas lahan Eks HGU yang dikuasai oleh pengusaha, masyarakat, kelompok maupun lembaga serta mafia tanah.

"Kita mau agar ada kepastian hukum terhadap tanah eks HGU PTPN 2 ini. Kalau memang mau dilepas, untuk siapa lahan itu dibagikan. Apakah untuk masyarakat, pengusaha maupun mafia tanah. Yang terpenting, pembagiannya tidak menimbulkan konflik di lapangan," tandas  Fernando yang juga Ketua Komisi A tersebut.

Selain itu, tambah Sarma Hutajulu, Pansus juga  akan memfasilitasi daftar nominatif yang dibutuhkan pemerintah pusat, untuk selanjutnya dilepas kepada masyarakat yang berhak, agar tidak terjadi konflik yang berkepanjangan.

Menurut Sarma, ada dua rekomendasi yang mungkin akan dikeluarkan Pansus Tanah Eks HGU PTPN 2 nantinya, setelah bekerja, yakni rekomendasi  terhadap penguasaan tanah yang tidak berhak dan adanya tindak kriminal di lahan negara.

"Kalau ada bangunan di lahan yang masih menjadi aset negara tanpa kejelasan hukum, berarti ada tindak kriminal. Jika ada yang melibatkan penyelenggara negara, termasuk pengusaha, tentu akan direkomendasikan ke KPK melakukan pengusutan. *AAN
Share it:

Medan

NEWS

Wakil Rakyat

Post A Comment:

0 comments:

Iklan Layanan Masyarakat

MEDAN-hariancentral.com