Skip to main content

Mantan Kadis PU Sergai Terjerat Kasus Dugaan Rp11,8 M : Darwin Sitepu Segera Diadili



 TEKS FOTO: Mantan Kadis PU Sergai, Darwin Sitepu ketika diboyong ke Rutan Tanjunggusta Medan. *hariancentral.com-Ist

MEDAN-hariancentral.com: Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) segera melimpahkan berkas mantan Kadis PU Serdangbedagai (Sergai), Darwin Sitepu ke penuntutan untuk diadili di Pengadilan Tipikor atas kasus dugaan korupsi pemeliharaan jalan tahun 2014 senilai Rp11,8 miliar.

‎"Dengan pemberkasan, selanjutnya naik ke penuntutan. Baru Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan segera membuat surat dakwaan untuk Darwin Sitepu," tutur Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Sumut, Sumanggar Siagian kepada wartawan, Senin (17/4).

Sumanggar mengatakan Darwin Sitepu akan segera diadili pada akhir bulan April. Begitu juga untuk tersangka lainnya. "Untuk saat ini, kita fokus ke Darwin Sitepu," ucapnya.

Selanjutnya, penyidik juga terus melakukan proses hukum untuk membidik keterlibatan tersangka lainnya. Penyidik tengah mendalami keterlibatan ‎Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Chairul Haitami, dan Wakil Direktur CV Karya Bakti Mandiri Gusfen Alex Mangungsong‎.

"‎Pastilah, ada istilahnya PPK dan Rekanan tau kegiatan pemeliharan jalan tersebut di Kabupaten Sergai dilakukan Dinas PU Sergei," cetus Sumanggar.

Untuk saat ini Kejati Sumut baru menetapkan dua tersangka. Selain mantan Kepala Dinas PU Darwin Sitepu, Bendahara Dinas Samsir Muhammad Nasution juga ditetapkan sebagai tersangka.

"Kita akan melakukan pemeriksaan kedua tersangka itu, pada pekan depan. Karena, pekan ini belum ada pemeriksaan keduanya itu,"‎ jelasnya.

Sumanggar mengungkapkan‎ Samsir Muhammad Nasution masih aktif menjabat sebagai Bendahara Dinas PU Sergai. "Dia (Samsir) ini masih menjabat sebagai Sekretaris dari dulu hingga sekarang dan masih aktif di dinas terkait," ujarnya.

Sebagai Pengguna Anggaran

Tersangka Darwin Sitepu merupakan Pengguna Anggaran (PA) dalam dalam kasus dugaan korupsi proyek pemeliharaan Jalan Tersebar di Kabupaten Sergai, yang sumber dana dari APBD Sergai TA 2014 sebesar Rp11.140.318.500.

Diketahui, penyidik sudah melakukan proses penyidikan dalam kasus ini dan periksa 20 orang saksi. Diantaranya, Kepala Dinas PU yang baru, Kepala Dinas PPKA Sergai, ‎Kepala Pendapatan Sergei, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),Chairul Haitamani, Bendahara Dinas PU Sergai, Samsir Muhammmad Nasution‎ dan Wakil Direktur CV Karya Bakti Mandiri, Gusfen Alex Mangungsong. Penyidikan dan pemeriksaan ada mengarah kepada tersangka baru.

Selain pemeriksaan ke-20 saksi tersebut, Penyidik Kejati Sumut juga melakukan pengeledahan ‎di Kantor Dinas PU Bina Marga Sergai dan Dinas PPKA Sergai, Rabu, 15 Maret 2017, lalu.

Sumanggar menjelaskan dalam kasus korupsi, telah terjadi melawan dalam kegiatan proyek sebanyak 66 item‎ pada proyek pemeliharaan Jalan Tersebar di Kabupaten Sergai, yang terindikasi merugikan keuangan negara dalam proyek tersebut.

“Yang mana perbuatan melawan hukum yang dilakukan adalah kegiatan fiktif dan pengadaan Bahan tidak sesuai volume pengerjaan dengan kontrak kerja,” jelasnya. *RED


Comments

Popular posts from this blog

PERMASALAHAN YANG ADA DI DANAU TOBA

Danau toba | 
hariancentral.com Apa latar belakang orang mau ke Danau Toba ? tentu saja adalah pemandangannya  , airnya yang biru dan  objek-objek wisata yang ada di danau toba dan hal yang bersifat artifisual. Artinya artifisual adalah yang dibuat manusia sesuai dengan perkembangan zamannya, itulah sebabnya orang mau tertarik datang ke danau toba.
Jika melihat danau toba orang akan takjub karena keunikannya, berada 903,5m diatas permukaan laut. Danau toba adalah sebuah danau tektonik-vulkanik dengan ukuran panjang 100 kilometer lebar 30 kilometer terletak di provinsi Sumatera Utara, yang merupakan danau terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara ditengah danau ini terdapat sebuah pulau vulkanik bernama pulau Samosir, itu merupakan suatu gambaran yang membuat danau toba bagus, airnya begitu jernih, dulu kala jika orang penduduk setempat tidak tubo atau tidak sarapan pagi cukup dengan mangura air. Mangura air adalah air  danau toba itu diambil ke kaleng, kemudian diberi garam cabe dan asam…

Papan Reklame Liar Menjamur di Kota Medan, DPRD Desak Walikota Copot Syampurno Pohan

TEKS FOTO: Drs Heri Zulkarnaen MSi. *hariancentral.com-Ist
MEDAN-hariancentral.com: Masih berdirinya papan reklame di 13 titik ruas jalan di Kota Medan, menunjukkan ketidakseriusan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR) Kota Medan Syampurno Pohan untuk melakukan penertiban.
Papan reklame dan baliho masih terpampang di Jalan Sudirman, Jalan Pangeran Diponegoro termasuk Jalan Imam Bonjol Medan. Seolah Syampurno Pohan melakukan pembiaran.
Anggaran dana Rp900 juta sudah dipergunakan dari Rp2,8 miliar yang diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) TA 2016 Kota Medan, dinilai berbagai kalangan merupakan pemborosan anggaran yang dilakukan, namun tidak menghasilkan yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat Medan.
Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Medan Drs Herri Zulkarnaen Hutajulu MSi kepada hariancentral.com di ruang kerjanya, Selasa (30/5) mengatakan, pihaknya meminta pertanggungjawaban dari Syampuno Pohan selaku Kepala Dina…

Pelantikan Pejabat Eselon di Tobasa Dimulai

TOBASA, hariancentral.com: Setelah memenuhi syarat untuk melakukan pelantikan dan pengangkatan pejabat seperti tertuang dalam UU No 5 tahun 2014 tentang larangan 6 (enam) bulan Kepala Daerah setelah menjabat tidak dapat melakukan pelantikan atau pengangkatan pejabat, kini lonceng pelantikan dimulai di Tobasa.
Bupati Toba Samosir (Tobasa) yang diwakili Sekda Drs Audy Murphy Sitorus SH MHum, baru-baru ini di Balai Data Kantor Bupati,melantik dan mengambil sumpah 2 (dua) pejabat eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
Kedua pejabat yang dilantik Bupati Tobasa itu,masing-masing Marlin Marpaung sebagai Kepala Bidang Teknologi Pangan & Holtikultura dan Lintong Sitorus sebagai Kepala Bidang Peternakan.
Kedua pejabat yang dilantik itu,untuk mengisi jabatan yang kosong,salah satu jabatan karena pejabatnya ditahan terkait kasus korupsi dan lainnya karena pejabat tersebut mengundurkan diri.
Saat itu juga, Bupati menyerahkan surat Pelaksana Tugas (Plt) jabatan Kepala Dinas kepada Kepal…