Komisioner Ombudsman RI, Adrianus Meliala : Kepala Daerah Harus Tingkatkan Kepatuhan Pelayanan Publik

Share it:


TEKS FOTO: Komisioner Ombudsman RI, Prof Adrianus Meliala didampingi Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar. *hariancentral.com-Ist

MEDAN-hariancentral.com: Peningkatan kepatuhan para pejabat publik dan Kepala daerah dalam menerapkan pelayanan kepada masyarakat berjalan sangat lambat. Miris melihat hal ini, mengingat mereka menjadi faktor penentu baik maupun buruknya pelayanan terhadap masyarakat.

"Sejak 2016 kami sudah melakukan pendampingan namun pertumbuhan kepatuhan standar pelayanan publik yang masuk kategori zona hijau sangat lamban. Ini bukan soal biaya, tapi lebih kepada political will dari Kepala Daerah," kata Komisioner Ombudsman Republik Indonesia, Prof Adrianus Meliala, PhD, Kamis (20/4).

Adrianus yang didampingi Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara, Abyadi Siregar juga menjelaskan, kepatuhan layanan publik yang diinisiasi untuk seluruh Kepala Daerah, salahsatu program Presiden Joko Widodo. Namun sejauh ini yang melaksanakannya masih sangat minim.

"Ada beberapa diantaranya, begitu rekomendasi Ombudsman masuk, pejabat yang bersangkutan bisa dicopot tiba-tiba. Tapi itu kan tergantung dari Kepala Daerah sendiri," tambahnya pada Workshop Pendampingan Penerapan Hasil Kepatuhan Standar Pelayaan Publik sesuai UU nomor 25 tahun 2000 tentang pelayanan Publik di Medan.

Adrianus menambahkan, atas kondisi ini, Ombudsman akan menjajaki kemungkinan agar rekomendasi mereka disertai tindakan korektif dari pusat terhadap daerah yang tingkat kepatuhannya masih kuning maupun merah.

Tidak hanya itu, mereka juga akan menyampaikan kepada Presiden agar ada tindakan korektif seperti pengurangan anggaran daerah dari pusat jika daerah tersebut masih kuning atau merah. Jadi, ditargetkan pada 2019 mendatang kalau daerah belum masuk kategori hijau, agar Presiden mengurangi anggaran mereka.

“Ini saya kira menjadi shock terapi untuk berubah. Begitu juga sebaliknya, bagi daerah yang zona hijau bisa saja penambahan kuota PNS dan berpengaruh terhadap daerah itu," ucapnya Adrianus.
\

Share it:

Medan

NEWS

Pemkab

Pemprovsu

Post A Comment:

0 comments:

Babinsa dan PPL Dampingi PokTani Makmur Tanam Padi Menggunakan Transplanter

JEMBER-hariancentral.com: Tugas Pendampingan Babinsa bersama PPL merupakan bagian dari Upaya Khusus (Upsus) Program Ketahanan Panga...