TEKS FOTO: Kadis Perkim M Yusdi Sinulingga SH di ruang kerjanya menegaskan, pihaknya akan menyikat habis plank reklame milik pengusaha yang tidak memiliki izin. *hariancentral-com-Ist   

TEBINGTINGGI-hariancentral.com: Disinyalir hindari pembayaran izin dan  retrebusi pajak reklame, sejumlah kalangan pengusaha diantaranya, Pengusaha UD Sarang Tawon, Yayasan Budi Dharma, Restoran India dan usaha lainnya baru-baru ini berlomba-lomba memasang plank reklame disetiap sudut inti kota.

Tetapi anehnya pemasangan plank promosi reklame yang dipasang para pengusaha itu tetap mengandeng dan gunakan tulisan kata-kata himbauan moral dari Institusi Polres Tebingtinggi, bunyinya seperti, Jauhi Narkoba, Hati-Hati Berlalu Lintas, ”Bila Mengantuk Berhenti”, seolah-olah himbauan itu dijadikan tameng untuk menghindari kewajiban dalam pengurusan izin dan pembayaran retrebusi pajak reklame.

Padahal kewajiban tentang pengurusan izin pajak pemasangan plank reklame setiap pemilik usaha sudah diatur menurut Perda Nomor 5 Tahun 2011 guna mengisi income Pendapatan Asli Daerah (PAD)  untuk pembangunan Kota Tebingtinggi, demikian hal itu dikatakan Ganefo Tan selaku Aktivis LSM Pemerhati sosial warga kota (Pewarta) Tebingtinggi, Rabu (19/4).

Menurutnya,  promosi usaha yang menggandeng nama institusi Polri dalam bentuk himbauan moral itu , merupakan sebuah upaya spekulasi dan modus baru kejahatan yang dilakukan pengusaha nakal untuk menghindari kewajiban dalam hal membayar pajak.

“Maka itu, pihak instansi terkait, seperti Sat Pol PP yang bertugas dalam mengawasi pelanggaran Perda serta dinas Perumahan Pemukiman dan Kebersihan (Perkim) yang bertugas dalam penataan, estetika kota hendaknya segera tegas melakukan penertiban dan pembongkaran terhadap  pemasangan plank promosi reklame yang tidak mengantongi izin tersebut,” pungkas Ganefo Tan.

Menanggapi hal itu, Kabid Dinas Pendapatan Tebingtinggi Malon Situmeang mengatakan, bahwa para pengusaha yang melakukan "gandeng" promosi dengan Polisi tersebut sama sekali tidak membayar pajak ke negara,” sudah berulang kali pihaknya melakukan teguran dengan lisan hingga panggilan kepada para pengusaha agar taat pajak, namun hingga kini masih membandel," ujar Situmeang.

"Senada Plt Kadis Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Suriadi MPd telah melayangkan surat teguran I kepada salah seorang pimpinan pengusaha merek Sarang Tawon UD Tunggal Jaya Prima Januarzir Chuardi  di Tanjung Morawa untuk segera mengurus dan memiliki izin, sebab kewajiban dalam memperoleh izin tersebut sesuai Peraturan Walikota (Perwa) Nomor 24 Tahun 2014 tentang jenis Perizinan Pasal 2 Nomor 34 tentang izin reklame, namun hingga kini pihak pengusaha belum ada datang untuk mengurusnya," terang Suriadi     

Sikat Habis

Sementara menurut Kadis Dinas Perumahan Pemukiman dan Kebersihan (Perkim) Tebingtinggi melalui Kabid Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU), M Yusdi Sinulingga SH menegaskan, bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya untuk segera menertibkan pemasangan plank promosi reklame milik pengusaha nakal yang tidak mengantongi izin alias tidak bayar pajak.

“Berdasarkan  SK Walikota No 973/0067 Tahun 2010. “Kita akan “sikat” habis plank-plank reklame pengusaha yang tidak bayar pajak, sebab regulasi pemasangan plank reklame untuk memperoleh izin diberbagai lokasi itu harus ada rekomendasi dari dinas Perkim, guna mengatur penataan keindahan estetika kota, terutama dalam hal  memperoleh izin rekomendasi, agar tidak sembarangan dalam mendirikan plank reklame,” tegas Yusdi diamini Syahputra selaku Kasi Reklame dan  Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU). *RED

Axact

Axact

Vestibulum bibendum felis sit amet dolor auctor molestie. In dignissim eget nibh id dapibus. Fusce et suscipit orci. Aliquam sit amet urna lorem. Duis eu imperdiet nunc, non imperdiet libero.

Post A Comment:

0 comments: