Skip to main content

DPRDSU Segera Panggil Bupati JR Saragih


TEKS FOTO: Ratusan massa gabungan dari guru dan aktivis berunjuk rasa di depan kantor DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Rabu (26/4). *hariancentral.com-Ist

MEDAN-hariancentral.com: DPRD Sumatera Utara akan segera memanggil Bupati Simalungun Jopinus Ramli (JR) Saragih dan Kepala Dinas Pendidikan Simalungun Resman Saragih untuk membereskan masalah guru honor Simalungun. 

"Kita akan segera panggil Bupati Simalungun dan Kepala Dinas Pendidikan terkait pengaduan guru ini," katanya Muchrid Nasution (Coki) saat menerima perwakilan Forum Guru Honor Simalungun yang berunjuk rasa di gedung DPRDSU Jalan Imam Bonjol Medan, Rabu (26/4).

Menurut Coki, permasalahan guru di Simalungun sangat miris. Apa yang terjadi ini merupakan masalah di banyak daerah, sehingga harus ditindaklanjuti segera. Anggota DPRD Sumut Zulfikar menambahkan Bupati harus menuntaskan masalah guru-guru ini. "Pemerintah yang tidak memperhatikan guru, tidak akan bertahan lama. Itu harus dicamkan Bupati Simalungun," katanya.

Sebelum diterima anggota Dewan, ratusan massa gabungan dari guru dan aktivis berunjuk rasa di depan kantor DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Rabu (26/4) pagi. Mereka menuntut DPRD Sumut agar memanggil dan memeriksa Bupati Simalungun JR Saragih karena telah memecat 700-an guru honor di Kabupaten Simalungun secara sepihak.

Sebelumnya guru-guru yang dipecat ini telah mengadu ke DPRD Sumut atas tindakan pemecatan sepihak yang dilakukan Pemkab Simalungun. Pemecatan ini dinilai tidak realistis karena sekolah tempat para guru tersebut mengajar masih kekurangan guru. "Kami minta DPRD Sumut agar memanggil dan memeriksa JR Saragih," kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Sumut Liston Hutajulu dalam orasinya.

Edi Siahaan, perwakilan guru honor Simalungun (FGHS) itu berteriak-teriak dan menjerit. "Kami diperlakukan tidak manusiawi. Kami mencerdaskan anak didik tapi kami dipecat dan diintimidasi. Dimana hati nurani Bupati Simalungun?" teriaknya.

Jon Roi Purba Ketua Lembaga Kajian Pendidikan dan Politik LKP2 menduga, pemecatan sepihak ini sebagai buah maladministrasi yang dilakukan Pemkab Simalungun. Maladministasi itu berupa pemberhentian secara sepihak dengan alasan guru berlebih. Sementara Pemerintah Simalungun kembali merekrut guru di awal 2017 tanpa transparansi. Sehingga penerimana guru tidak terbuka dan semua ditutup-tutupi. Perekrutan ini membuktikan ada kekurangan guru di Simalungun. "Jadi ada 700 guru honor yang dipecat dan ditelantarkan Pemkab Simalungun. Enam bulan gajinya tidak digaji. Ini tidak manusiawi," katanya.

Alasan pemecatan itu, menurut Jon Roi Purba, tidak masuk akal. Hanya karena anggaran untuk membayar gaji guru honor tidak cukup, tapi kenapa Pemkab nekat memecat 700 lebih guru honor. Padahal di APBD Simalungun telah dianggarkan 8,3 M untuk gaji guru honor dengan nominal Rp1 juta per bulan.

“Kami hitung semestinya anggaran itu cukup untuk satu tahun. Ini jadi dasar kita memperjuangkan guru. Tidak mungkin juga anggaran dihitung kurang dari satu tahun. Selain itu juga ada dugaan maladministrasi sebab para guru diberhentikan hanya melalui surat edaran, padahal para guru diangkat dengan SK,” pungkas Jon. 

"Pemecatan 700 guru honor Simalungun ini sepihak. Pemecatannya juga  menyalahi aturan karena hanya melalui surat edaran. Mestinya harus surat keputusan," kata Ganda Armando Silalahi Ketua Forum Guru Honor Simalungun (FHGS).

Lebih jauh dia mengatakan, pihaknya sudah berjuang sejak 2013, namun belum mendapatkan respon postif dari Pemkab Simalungun. Guru-guru sudah melaporkan dugaan maladministrasi ke Ombudsman RI Perwakilan SUMUT, DPRD Simalungun, DPRDSU, dan Gubernur. 

"Kami menuntut karena kami diperlakukan secara tidak adil oleh Bupati Simalungun JR Saragih. Kami diiming-imingi akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) namun sampai sekarang tidak diangkat. Bahkan kami dipecat hanya melalui surat edaran. Kami juga dimintai uang sekitar Rp15 juta oleh oknum di dinas pendidikan Simalungun untuk mendapatkan SPT (Surat Perintah Tugas) ini ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan). Jadi kami datang ke DPRD Sumut menyampaikan keluh kesah kami ini. Mereka adalah wakil kami. Dan kami sudah ditelantarkan Bupati dan DPRD Simalungun," pungkasnya.

Ganda berharap agar gaji selama 6 bulan itu segera dibayarkan kepada Guru-guru honor Simalungun. Ia juga meminta kepada Bupati Simalungun agar Guru-guru honor ini kembali diterima tanpa ada embel-embel apapun termasuk mengutip uang secara ilegal. 

Usai berunjuk rasa di kantor DPRD Sumut, massa aksi long march ke kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro Medan. Sayangnya, setibanya disana, massa aksi diterima Kepala Bidang Pembangunan Gubernur Sumut Erick Aruan. "Aspirasi dari Guru-guru sudah saya terima. Aspirasi ini akan saya sampaikan kepada Bapak Gubernur Tengku Erry untuk ditindaklanjuti," katanya menenangkan massa.

Sebelum bubar, pimpinan massa terus berorasi secara bergantian sembari mengangkat poster-poster bergambar Bupati Simalungun JR Saragih yang dilukis bergigi panjang mirip drakula. Gambar itu disertai tulisan "Bupati Yang Menghisap Darah Guru".

Massa juga membawa spanduk berisi tuntutan yang diantaranya meminta Bupati agar membayarkan gaji 700-an guru honor. Guru-guru honor ini sudah enam bulan tidak digaji. Alasan pemecatan, karena tidak dianggarkan selama setahun. "Padahal logika anggaran mestinya setahun," kata Jon Roi Purba, Ketua LKP2. *AAN

Comments

Popular posts from this blog

PERMASALAHAN YANG ADA DI DANAU TOBA

Danau toba | 
hariancentral.com Apa latar belakang orang mau ke Danau Toba ? tentu saja adalah pemandangannya  , airnya yang biru dan  objek-objek wisata yang ada di danau toba dan hal yang bersifat artifisual. Artinya artifisual adalah yang dibuat manusia sesuai dengan perkembangan zamannya, itulah sebabnya orang mau tertarik datang ke danau toba.
Jika melihat danau toba orang akan takjub karena keunikannya, berada 903,5m diatas permukaan laut. Danau toba adalah sebuah danau tektonik-vulkanik dengan ukuran panjang 100 kilometer lebar 30 kilometer terletak di provinsi Sumatera Utara, yang merupakan danau terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara ditengah danau ini terdapat sebuah pulau vulkanik bernama pulau Samosir, itu merupakan suatu gambaran yang membuat danau toba bagus, airnya begitu jernih, dulu kala jika orang penduduk setempat tidak tubo atau tidak sarapan pagi cukup dengan mangura air. Mangura air adalah air  danau toba itu diambil ke kaleng, kemudian diberi garam cabe dan asam…

Papan Reklame Liar Menjamur di Kota Medan, DPRD Desak Walikota Copot Syampurno Pohan

TEKS FOTO: Drs Heri Zulkarnaen MSi. *hariancentral.com-Ist
MEDAN-hariancentral.com: Masih berdirinya papan reklame di 13 titik ruas jalan di Kota Medan, menunjukkan ketidakseriusan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR) Kota Medan Syampurno Pohan untuk melakukan penertiban.
Papan reklame dan baliho masih terpampang di Jalan Sudirman, Jalan Pangeran Diponegoro termasuk Jalan Imam Bonjol Medan. Seolah Syampurno Pohan melakukan pembiaran.
Anggaran dana Rp900 juta sudah dipergunakan dari Rp2,8 miliar yang diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) TA 2016 Kota Medan, dinilai berbagai kalangan merupakan pemborosan anggaran yang dilakukan, namun tidak menghasilkan yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat Medan.
Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Medan Drs Herri Zulkarnaen Hutajulu MSi kepada hariancentral.com di ruang kerjanya, Selasa (30/5) mengatakan, pihaknya meminta pertanggungjawaban dari Syampuno Pohan selaku Kepala Dina…

Pelantikan Pejabat Eselon di Tobasa Dimulai

TOBASA, hariancentral.com: Setelah memenuhi syarat untuk melakukan pelantikan dan pengangkatan pejabat seperti tertuang dalam UU No 5 tahun 2014 tentang larangan 6 (enam) bulan Kepala Daerah setelah menjabat tidak dapat melakukan pelantikan atau pengangkatan pejabat, kini lonceng pelantikan dimulai di Tobasa.
Bupati Toba Samosir (Tobasa) yang diwakili Sekda Drs Audy Murphy Sitorus SH MHum, baru-baru ini di Balai Data Kantor Bupati,melantik dan mengambil sumpah 2 (dua) pejabat eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
Kedua pejabat yang dilantik Bupati Tobasa itu,masing-masing Marlin Marpaung sebagai Kepala Bidang Teknologi Pangan & Holtikultura dan Lintong Sitorus sebagai Kepala Bidang Peternakan.
Kedua pejabat yang dilantik itu,untuk mengisi jabatan yang kosong,salah satu jabatan karena pejabatnya ditahan terkait kasus korupsi dan lainnya karena pejabat tersebut mengundurkan diri.
Saat itu juga, Bupati menyerahkan surat Pelaksana Tugas (Plt) jabatan Kepala Dinas kepada Kepal…