DPRD : Jangan Bayar Parkir Jika Tidak Ada Karcis

Share it:
TEKS FOTO: Andi Lumbangaol SH. *hariancentral.com-Ist

MEDAN-hariancentral.com: Maraknya pengutipan parkir yang dilakukan petugas juru parkir tanpa bisa menunjukkan kertas tanda parkir membuat masyarakat pengendara bermotor resah. Ini terjadi hampir disetiap tempat lokasi parkir pinggir jalan di Kota Medan.

Amatan wartawan, Kamis (20/4) petugas atau juru parkir akan meminta uang parkir untuk sepeda motor Rp2000 dan mobil Rp3000 saat selesai parker, namun tidak memberikan karcis parkir kepada pengendara tersebut.

Seperti yang dialami Imron Situmorang (20) warga Jalan Turi Medan yang merupakan mahasiswa salah satu Universitas Swasta di Kota Medan. Saat itu, dia sedang memarkirkan kenderaannya di Jalan Turi Kecamatan Medan Kota. Selanjutnya, saat hendak menghidupkan kenderaannya, mendadak seorang petugas parkir yang menggunakan kemeja berwarna orange datang meminta uang parkir.

“Saya sedang membeli kertas HVS saat itu, saya parkir sepeda motor saya sekitar 5 menit. Saat kembali ke sepeda motor saya, tiba-tiba seorang petugas parkir yang memakai baju warna orange, namun bet namanya dibalikkan, meminta uang parkir sebesar Rp2000. Saat saya meminta karcis parkir, petugas yang tidak diketahui identitasnya tersebut mengatakan dia petugas parkir resmi dan tidak ada memberikan karcis, katanya, sorenya petugas Dishub Medan akan meminta uang parkir kepadanya,” terang Imron.

Malas berdebat, Imronpun akhirnya memberikan uang Rp2000 kepada petugas tersebut.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi C DPRD Kota Medan, Andi Lumbangaol SH mengatakan, agar warga masyarakat tidak memberikan uang parkir kepada petugas parkir jika tidak mampu memberikan kacis parkir.

Politisi dari Partai PKPI Kota Medan tersebut juga mengatakan agar masyarakat berani dan melaporkan petugas parkir tersebut karena sudah dianggap pungutan liar (Pungli).

“Saya meminta agar warga masyarakat yang membawa kenderaannya tidak membayar uang parkir jika petugas parkir tidak mampu memberikan karcis parkir. Itukan namanya Pungli, saya yakin itu tidak masuk ke PAD Kota Medan dari pengutipan parkir pinggir jalan,“ sebutnya.

Andi Lumbangaol yang juga mantan pengacara ini meminta agar Dinas Perhubungan Kota Medan mampu menerapkan aturan yang jelas tentang kertas atau karcis parkir pinggir jalan. “Boleh saja pihak ketiga selaku pengelola parkir, namun harus jelas pembagian parkir ke PAD dan ke perusahaan pengelola parkir, jangan pula pungutan parkir gemuk, namun pemasukan ke kas PAD Pemko Medan sedikit. Itulah salah satu fungsi kertas parkir tersebut,” terangnya.

Anggota DPRD dari Daerah Pemilihan 2 ini melanjutkan, bahwa selama ini PAD dari pendapatan retribusi parkir pinggir jalan masih jauh dari capaian target yang ditentukan. Hal ini diduga karena retribusi parkir pinggir jalan tersebut diduga masih banyak masuk dan mengalir ke kantong oknum-oknum tertentu saja. 

“Kita ketahui bisnis parkir pinggir jalan saat ini menggiurkan, sehingga Dishub jangan terpengaruh bujukan oknum-oknum tertentu untuk melegalkan penerimaan retribusi parkir tidak masuk ke PAD Pemko Medan,“ bilangnya.

Terpisah, Kabid Parkir Kota Medan, Tambunan saat dikonfirmasi terkait maraknya petugas parkir yang mengutip parkir tanpa memberikan karcis parkir tidak berhasil dihubungi, pesan singkat dari wartawan juga tidak ditanggapi. *RED


Share it:

Kolom SKPD

Medan

NEWS

Wakil Rakyat

Post A Comment:

0 comments:

Babinsa Kramat Sukoharjo Koramil 0824/16 Tanggul Dampingi Pembangunan Bak Penampungan Air Bersih

JEMBER-hariancentral.com: Kondisi cuaca kemarau ini mulai ada upaya beberapa daerah ketinggian untuk berbenah dalam pengelolaan air...