TEKS FOTO: Rahudman Harahap saat menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Medan. *hariancentral.com-Ist

MEDAN-hariancentral.com: Keinginan mantan Walikota Medan, Rahudman Harahap bisa menghirup udara bebas (asimilasi), karena sudah masa pidana pertama telah usai tidak terlaksana. Pasalnya, Rahudman masih menjalani hukuman penjara lain yang kasusnya masih dalam proses upayaa kasasi.

Saat ini Rahudman mendekam dalam penjara Lapas Klas IA Tanjunggusta, Medan. Dan, menjadi terpidana kasus-kasus korupsi dana Tunjangan Pendapatan Aparatur Pemerintahan Desa (TPAPD) Kabupaten Tapanuli Selatan tahun anggaran 2005 dan telah divonis lima tahun penjara.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkum dan HAM) Sumut memastikan, Rahudman tidak akan menjalani asimilasi pada kasus pertamannya. Keputusan ini menyusul, kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dikabulkan Mahkamah Agung (MA) pada Desember 2016 silam.

Atas putusan tersebut, Majelis Hakim menghukum Rahudman terkait dugaan tindak pidana korupsi pengalihan hak atas tanah Negara milik PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) di Jalan Jawa Medan, dengan pidana 10 tahun penjara, denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan.

 “Ada dua putusan pengadilan. Yang pertama di Pengadilan Tipikor Medan, kedua ternyata ada putusan dari MA. Itu yang jadi persoalan, kita sebelumnya belum mengetahui sidangnya ada di Jakarta. Itu asimilasi untuk putusan pertama, sementara tiba-tiba datang putusan dari Jakarta menghukum 10 tahun penjara,” kata Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadiv Pas Kemenkum dan HAM) Sumut, Hermawan Yunianto, Selasa (18/4).

Atas putusan kasasi MA, Rahudman dipastikan tidak akan diberikan asimilasinya. Kemenkum dan HAM Sumut telah mengusulkan ke Kemenkum dan HAM Pusat untuk pembatalan asimilasi Rahudman.

“Dibatalkan. Kami sudah usulkan ke Pak Menteri untuk membatalkan asimilasinya karena dia mendapat putusan dari Jakarta (MA). Sudah kami usulkan. Saya kurang tahu pasti kapan, tapi yang pasti sudah kami usulkan. Intinya asimilasi Rahudman tidak bisa dilaksanakan,” ujar Hermawan.

Diketahui, MA dalam putusan kasasinya menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara, denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan kepada Rahudman dan Direktur Utama PT Agra Citra Kharisma (Dirut PT ACK), Handoko Lie. Ini dugaan tindak pidana korupsi pengalihan hak atas tanah negara milik PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) di Jalan Jawa Medan.

Hukuman penjara dari MA itu, merupakan kali kedua setelah menjalani hukuman 5 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi dana Tunjangan Pendapatan Aparatur Pemerintahan Desa (TPAPD) Kabupaten Tapanuli Selatan tahun anggaran 2005.

Peninjauan Kembali

Sementara itu, mantan Walikota Medan, Rahudman Harahap melalui kuasa hukumnya, Ramli Tarigan tak menerima putusan MA. Ia akan melakukan upaya hukum lanjutan yakni Peninjauan Kembali (PK).

“Kita lakukan upaya hukum lanjut, berupa PK dalam kasus ini,” sebut Ramli Tarigan selaku kuasa hukum Rahudman Harahap kepada wartawan baru-baru ini..

Dia mengungkapkan belum bisa membeberkan lebih jauh soal PK tersebut. Karena, pengajuan PK akan kembali dimusyawarahkan seluruhnya ke langkah-langkah dalam PK tersebut. ”Tapi, saya laporkan dulu sama ketua tim kuasa hukum,” sebutnya.

Sebelumnya, Handoko Lie dan Rahudman Harahap sempat divonis bebas oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dalam kasus ini. Setelah itu, jaksa langsung ajukan kasasi atas putusan bebas tersebut ke MA.

Untuk diketahui, Rahudman Harahap bersama mantan Direktur Utama (Dirut) PT ACK, Handoko Lie diduga mengalihkan lahan perusahaan Jawatan Kereta Api (sekarang PT KAI) menjadi hak pengelolaan tanah Pemda Tingkat II Medan tahun 1982. Lahan itu, merupakan aset dari PTKAI di Jalan Jawa, Medan Timur, Kota Medan.

Para terpidana juga diduga melakukan tindak pidana penerbitan hak guna bangunan atas lahan tersebut tahun 1994 lalu, pengalihan hak guna bangunan tahun 2004 dan perpanjangan hak guna bangunan tahun 2011. *RED



Axact

Axact

Vestibulum bibendum felis sit amet dolor auctor molestie. In dignissim eget nibh id dapibus. Fusce et suscipit orci. Aliquam sit amet urna lorem. Duis eu imperdiet nunc, non imperdiet libero.

Post A Comment:

0 comments: